TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, masih banyak kabupaten/kota yang memiliki indeks risiko bencana tingkat tinggi yang menuntut upaya penanggulangan bencana yang lebih cermat dan inovatif. Seluruh langkah dan rencana tanggap darurat dimintanya harus benar-benar mampu mengurangi dampak bencana terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Di sinilah segenap pemangku kepentingan baik pusat dan daerah dituntut untuk berkomitmen dan meningkatkan kapasitasnya melindungi masyarakat dari risiko bencana. Selaras dengan ini penurunan risiko bencana sepatutnya menjadi salah satu indikator kepala daerah,” kata Ma'ruf Amin, saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana 2024, di Bandung, Rabu, 24 April 2024.

Ia meminta dalam penanggulangan bencana agar berbagai tindakan preventif penyelamatan dan rehabilitatif harus dieksekusi secara sinergi, serentak, cepat, aman dan akurat. “Pengalaman negara-negara maju hendaknya menjadi pembelajaran mulai dari pencegahan bencana, migitasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata dia.

Ma'ruf Amin mencontohkan kejadian bencana gempa di Taiwan dengan kekuatan 7,4 Magnitudo belum lama ini yang tidak menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar dengan adanya sistem peringatan dini dan pengetahuan tentang sumber gempa yang baik.

“Berkaca dari hal ini saya minta agar pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana di dalam negeri untuk terus dioptimalkan. Dorong integrasi teknologi dan inovasi berbasis data yang valid sebagai kunci perwujudan efektivitas dan efisiensi aksi dini dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana,” kata dia.

Wapres meminta sejumlah hal menjadi perhatian dalam Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 itu. “Pertama, kembangkan industrialisasi penanggulangan kebencanaan dengan penerapan teknologi dan inovasi. Manfaatkan perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalisir risiko bencana,” kata dia.

Selanjutnya, ia meminta agar pemetaan risiko bencana dilakukan dengan tepat dan valid serta mengintegrasikannya dalam perencanaan dan implementasi penataan ruang, lingkungan hidup, dan sumber daya alam.

“Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru. Selain itu perkuat pelayanan kebencanaan utamanya melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompentensi, sumber daya alam, logistik, dan peralatan,” kata Maruf.

Terakhir, ia meminta semua pihak menyusun perencanaan pembiayaan kegiatan penanggulangan bencana secara integratif dan tidak tumpang tindih. “Saya minta skema pembiayaan penanggulangan bencana dijalankan untuk mengatasi kesenjangan anggaran penanggulangan bencana di daerah. Salah satunya bisa dilakukan melalui pendayagunaan dana bersama penanggulangan bencana untuk daerah yang disesuaikan dengan tingkat risikonya,” kata dia.

Selanjutnya, kata Kepala BNPB...

<!--more-->

Pada kesempatan yang sama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, Rakornas Penanggulangan Bencana 2024 digelar bertepatan dengan peringatan 20 tahun Tsunami Aceh dengan mengambil tema pengembangan teknologi dan inovasi dalam penanggulangan bencana mengingat penanggulangan bencana secara umum masih dilakukan dengan cara tradisional dan konvensional. “Tantangan bencana ke depan kami sadari semakin kompleks dengan terjadinya perubahan iklim yang semakin terasa membuat dampak bencana semakin signifikan,” kata dia, Rabu, 24 April 2024.

Suharyanto mengatakan, tahun 2023 terjadi 5400 lebih kejadian bencana. “Angka ini naik 52 persen dari tahun sebelumnya dikarenakan perubahan iklim, urbanisasi, dan perubahan tata gun alahan. Namun demikian dari sisi dampak bencananya, baik itu terhadap jumlah korban jiwa meninggal, hilang, dan luka-luka, kerusakan infrastruktur seperti rumah bangunan pemerintah, fasilitas umum dan sosial menunjukkan tren penurunan yang signifikan,” kata dia.

Suharyanto mencontohkan korban jiwa akibat bencana alam sepanjang 2022 tercatat 9.628 jiwa, jumlahnya turun pada 2023 menjadi 6.061 jiwa. Sementara data kerusakan infrastruktur akibat bencana sepanjang 2022 sebesar 97.891 unit, pada 2023 turun 63 persen menjadi 35.933 unit. Luas lahan akibat bencana kebakaran hutan dan lahan tahun 2023 luasnya 1,16 juta hektare, turun 27 persen

"Hal ini berarti lahan terbakar tahun 2023 berkurang 27 persen dibandingkan periode El Nino lemah 2019 yang mencapai 1,6 juta hektare,” kata dia.

Suharyanto mengatakan, pada 2024 ini isu pangan juga menjadi perhatian. “Khusus di tahun ini memang kita menghadapi situasi pangan yang tidak mudah, ditambah juga dengan perubahan iklim yang terus bergerak. Apalagi, walaupun tidak ada ramalan dari BMKG akan ada El Nino, tapi kalau kita lihat perkembangan iklim yang tidak menentu ini kita juga khawatir terkait dengan pangan,” kata dia.

Menurut Suharyanto, sejak awal tahun hingga April 2024 ini jumlah bencana yang terjadi sudah ratusan. “Kalau di 2023 (didominasi) adalah hidrometerologi kering seperti kebakaran hutan dan lahan, tapi di 2024 ini hidrometeorologi basah, artinya banjir dan tanah longsor di mana-mana,” kata dia.

Pilihan Editor: Putusan MK Sengketa Pilpres 2024: Respons Jokowi dan Ma'ruf Amin