TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Konstitusi atau MK menyebut bahwa bantuan sosial alias bansos tidak meningkatkan perolehan suara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hal tersebut sekaligus mematahkan tudingan pasangan calon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Putusan tersebut dibacakan oleh hakim konstitusi Arsul Sani.

"Terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon," kata Arsul dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 22 April 2024.

Gelontoran dana bansos menjelang Pemilu 2024

Menjelang Pemilu 2024 lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi terus mengucurkan berbagai jenis bansos. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan alokasi anggaran Bansos pada 2024 mencapai Rp 496 triliun. Jumlah itu naik 20 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu Rp 476 triliun. Apa saja bansosnya?

1. Bansos Beras

Pemerintah memutuskan untuk meneruskan program penyaluran Bansos beras 10 kilogram. Awalnya, bantuan itu didistribusikan hingga November 2023 kepada 22 juta KPM namun diperpanjang hingga Juni 2024. Bansos beras dari September hingga November 2023 mencapai Rp 8 triliun.

“Tadi sudah diputuskan, harusnya bansos beras sampai September, Oktober, dan November, lalu diperpanjang hingga Desember. Kemudian Januari, Februari, lanjut kuartal kedua 2024, Maret, April, Mei, dan Juni,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 6 November 2023.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Jokowi juga menyalurkan Bansos reguler dalam beberapa tahapan di sepanjang tahun 2024, salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk tahap pertama akan dilaksanakan pada Januari, Februari, dan Maret.

“Pencairan bansos reguler ini dipastikan dilakukan di awal Februari 2024. Masyarakat bisa mencari tahu apakah dirinya terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak,” bunyi rilis pers pemerintah melalui situs indonesia.go.id, pada Rabu, 17 Januari 2024.

PKH menyasar ibu hamil, ibu nifas, anak balita, anak usia prasekolah (5-7 tahun), anak usia sekolah dasar (7-12 tahun), anak usia sekolah menengah pertama (12-15 tahun) anak usia sekolah menengah atas, orang lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas. Nominal bantuannya mulai Rp 375.000 hingga Rp 750.000 per tahap atau Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000 per tahun.

3. BLT Mitigasi Risiko Pangan

Pada Senin, 29 Januari 2024, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemberian BLT Mitigasi Risiko Pangan. Bansos itu menargetkan 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan anggaran sebesar Rp 11,35 triliun.

Bantuan terbaru yang diklaim sebagai pengganti BLT El Nino tersebut akan menyalurkan uang tunai sebesar Rp 200 ribu per bulan untuk setiap keluarga, selama tiga bulan, yaitu Januari-Maret 2024. Penyalurannya akan dimulai pada Februari, sehingga jatah BLT Mitigasi Risiko Pangan Januari dan Februari dirapel.

4. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Menjelang Pemilu 2024 Jokowi juga memberikan BPNT kepada masyarakat miskin. Bantuan ini masuk dalam skema Bansos reguler. Data penerima BPNT diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial (Kemensos). Meskipun bernama bantuan pangan, KPM BPNT bakal mendapatkan uang tunai sebesar Rp 200.000 per bulan yang dicairkan setiap 2 bulan atau Rp400.000 dalam sekali penyaluran. Dengan demikian, BPNT disalurkan dalam 6 tahapan per tahun.

5. Bantuan ganti rugi gagal panen

Pada Jumat, 23 Januari 2024, Jokowi memberikan bantuan kepada petani gagal panen di Grobogan, Jawa Tengah. Dalam pernyataanya, ayah dari Gibran tersebut berharap agar para petani mempunyai kemampuan untuk melakukan penanaman kembali. Tak hanya akibat gagal panen, Jokowi pun menyalurkan bantuan kepada petani yang lahannya terdampak banjir.

Sejak tahun lalu, dia menyebut telah menginstruksikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar menyerahkan bantuan berupa uang sebesar Rp 123 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta.

Di Januari 2024, total pemerintah pusat telah menggelontorkan dana bantuan sosial senilai Rp 78,06 triliun. Bansos tersebut dibagi dalam berbagai jenis dan kategori, mulai dari PKH, bantuan beras, BNPT, PIP, hingga BLT El Nino atau yang kini disebut BLT Mitigasi Risiko Pangan.

ANANDA RIDHO SULISTYA | MELYNDA DWI PUSPITA | RADEN PUTRI | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: MK Rekomendasikan Bansos Tak Dibagikan Menjelang Pemilu, Ganjar: Hakim Tidak Konsisten