TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Pertinbangan Majelis Ulama Indonesia, Zainut Tauhid Sa'adi, mengatakan MUI menghormati putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024. MUI meyakini putusan tersebut sudah melalui sebuah proses peradilan yang benar, jujur dan bisa dipertanggungjawabkan.

"Karena Putusan MK itu bersifat final dan mengikat sehingga tidak ada upaya hukum lain sesudahnya yang bisa ditempuh oleh para pihak," kata Zainut dalam keterangan resmi, Senin, 22 April 2024.

MUI pun berharap putusan MK bisa menyudahi seluruh silang sengketa dari semua perbedaan yang ada. MUI berharap semua pihak bisa menerima putusan MK dengan ihlas dan legowo.

"Semua pihak hendaknya bisa ihlas dan legowo menerima putusan MK tersebut," kata Zainut.

MUI juga mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk kembali bersatu, tidak boleh terkotak-kotak, atau membuat kelompok dan kubu-kubuan. Semua harus kembali rukun dan bergotong royong membangun bangsa.

Zainut mengatakan MUI juga mengimbau kepada para pimpinan parpol, tokoh masyarakat dan agama untuk terus memberikan edukasi dan keteladanan yang baik, merajut kembali nilai-nilai persatuan dan persaudaraan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang rukun, bersatu, adil, makmur dan berkemajuan.

MUI menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. MUI juga mengucapkan terima kasih kepada KPU, Bawaslu, dan DKPP karena sudah melaksanakan, mengawasi dan menjaga kehormatan penyelenggaraan Pemilu.

Kepada Kepolisian, TNI dan seluruh aparat keamanan yang telah menjamin terselenggaranya Pemilu dengan aman, lancar, tertib dan menggembirakan. Kepada seluruh hakim MK yang telah melaksanakan proses peradilan Pemilu dengan jujur, adil dan profesional.

"Terima kasih juga untuk seluruh peserta Pemilu baik partai politik maupun calon presiden/wakil presiden yang telah mengikuti kontestasi Pemilu dengan menjunjung tinggi semangat persatuan, persaudaraan dan kerukunan," kata Zainut.

Sebelumnya MK menolak seluruh permohonan sengketa pilpres 2024 dadi Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu Ganjar Pranowo-Mahfud Md. Kendati demikian, tak seluruh hakim MK memiliki suara bulat. Ada tiga hakim konstitusi yang memiliki pendapat berbeda atau dissenting opinion, yaitu Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Enny Nurbaningsih.

Pilihan Editor: Perjalanan Sengketa Pilpres 2024 di MK, Dari Pendaftaran hingga Putusan