Gibran Sebut Peluang Koalisi Parpol Lain di Luar KIM Ada di Tangan Prabowo

Reporter

Septia Ryanthie

Editor

Juli Hantoro

Senin, 22 April 2024 17:10 WIB

Wali Kota Solo sekaligus cawapres Gibran Rakabuming Raka memberikan penjelasan tidak ikut menghadiri sidang pembacaan putusan atas gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Senin ini, 22 April 2024. Dia memilih kembali masuk kerja di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, setelah sebelumnya berada di Ibu Kota sejak Jumat, 19 April lalu. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengemukakan keputusan soal kemungkinan bergabungnya partai politik lain dengan Koalisi Indonesia Maju pasca-putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, ada di tangan Prabowo Subianto.

Selain itu, keputusan partai lain di luar koalisi pendukungnya untuk merapat, menurut Gibran bergantung pada pilihan masing-masing pimpinan parpol itu.

"Keputusan (koalisi) ada di tangan Pak Prabowo. Ya ditunggu aja nanti," ungkap Gibran di Solo pada Senin, 22 April 2024.

Ia mengatakan, soal koalisi antarparpol itu untuk ditunggu saja. "Ya ditunggu aja nanti. Kita tunggu hasil MK seperti apa, nanti pembicaraan antarketua umum seperti apa," ucap dia.

Adapun soal peluang bergabungnya NasDem ke koalisi pendukungnya, Gibran kembali meminta menunggu nanti. Namun, ia mengaku senang dengan pertemuan antara ayahnya, Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dalam acara pernikahan anak Bambang Soesatyo baru-baru ini.

Advertising
Advertising

"Ya nanti lah lihat dulu ya. Ditunggu saja step by step. Intinya kita seneng kalau para-para pimpinan bisa saling silaturahmi, komunikasi. Harapannya ya ke depan bisa bergandengan tangan lagi, bersama-sama membangun negara yang kita cintai," ucap dia.

Di sisi lain, Prabowo diketahui juga pernah menyatakan akan merangkul kubu Paslon 01 dan kubu Paslon 03 pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Terkait itu, Gibran mengatakan itu nanti juga merupakan bagi pilihan masing-masing pimpinan parpol apakah nantinya mereka akan memilih menjadi partai oposisi atau merapat dengan pemerintahan ke depan.

"Itu pilihan beliau-beliau, menjadi oposisi, memberikan evaluasi-evaluasi kepada pemerintah. Saya kira itu juga cukup bagus," katanya.

Sepeti diketahui, Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini memutuskan menolak gugatan sengketa Pilpres 2024 yang diajukan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud. Meski demikian ada 3 hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Ketiganya adalah hakim Saldi Isra, Enny Nurbaini, dan Arief Hidayat.

Anies masih belum mau berkomentar soal putusan MK itu. Adapun Ganjar Pranowo menyatakan menerima dan mengucapkan selamat kepada pemenang.

Pilihan Editor: Anies-Muhaimin Dalilkan Akun Twitter Kemhan untuk Kampanye, MK: Tidak Beralasan

Berita terkait

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

59 menit lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

1 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

1 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

1 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

3 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

3 jam lalu

Soal Isu Kementerian Bertambah Jadi 40, Yusril: Saya Belum Dengar Resmi dari Prabowo

Yusril Ihza Mahendra menyebut belum ada pembicaraan resmi soal wacana jumlah kementerian bertambah dalam Koalisi Indonesia Maju

Baca Selengkapnya

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

4 jam lalu

Yusril Sebut Adanya Kader di Eksekutif Bisa Bantu Dongkrak Suara di Pemilu Berikutnya

Yusril mengatakan perlu strategi yang jitu untuk menempatkan kadernya sebagai kepala daerah dan kabinet untuk dongkrak suara di pemilu berikutnya

Baca Selengkapnya

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

22 jam lalu

Prabowo Akan Tambah Kementerian pada Kabinetnya, Faisal Basri: Menteri Sekarang Sudah Kebanyakan

Ekonom Faisal Basri mempertanyakan alasan pemerintahan Prabowo-Gibran berencana menambah sejumlah kementerian baru dalam kabinetnya mendatang.

Baca Selengkapnya

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

23 jam lalu

Bamsoet Siap Dorong Pemerintahan Prabowo - Gibran Lakukan Legislatif Review

Bambang Soesatyo menegaskan PADIH UNPAD siap membantu pemerintahan Prabowo - Gibran dalam pembangunan hukum di Indonesia.

Baca Selengkapnya

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

1 hari lalu

Santer Isu Prabowo Tambah Kementerian, Rumah Dinas Menteri di IKN Bakal Ditambah?

Bagaimana pembangunan rumah tapak jabatan menteri di IKN di tengah bergulirnya isu penambahan kementerian di kabinet Prabowo?

Baca Selengkapnya