TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengatakan Megawati Soekarnoputri tidak perlu bertemu Presiden Joko Widodo karena telah menodai konstitusi dan demokrasi.

Masinton mengatakan tidak ada yang menghalangi Jokowi menemui Ketua Umum PDIP tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa tidak ada keperluan sama sekali bagi Megawati menemui Jokowi selepas Pemilu 2024.

“Terhadap orang yang tidak menghormati konstitusi, reformasi, dan demokrasi, bagi saya tidak perlu untuk ketemu sama Bu Mega,” kata Masinton saat ditemui di Jakarta Selatan, Jumat, 19 April 2024.

Padahal, kata Masinton, Megawati adalah tokoh yang menghargai konstitusi dan reformasi. Ia menjelaskan, seandainya Megawati enggan bertemu Jokowi, ini bukan semata-mata suka atau tidak suka, tetapi lebih melihat kepada tindakan Jokowi yang merusak demokrasi.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menepis tuduhan dirinya menghalang-halangi pertemuan antara Megawati dengan Presiden Jokowi. Hasto sebelumnya mengatakan anak ranting PDIP menolak pertemuan Megawati dengan Jokowi.

Walhasil, Hasto dituduh bergerak sendiri untuk menggagalkan pertemuan antara keduanya. Hasto membantah dan mengatakan dirinya hanya menyuarakan sikap para kader anak ranting PDIP yang disampaikan kepada dirinya.

Sebagai bukti, Hasto menunjukkan pesan singkat dengan para kader akar rumput yang ada di telepon genggam pribadinya. “Makanya saya bilang kan, ini anak ranting yang menolak. WhatsApp-nya banyak banget nih,” kata Hasto kepada Tempo di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 April 2024.

Hasto sempat memberikan telepon genggamnya kepada Tempo. Di layarnya, terlihat beberapa pesan yang menyampaikan dukungan kepada Hasto untuk terus menolak pertemuan Megawati dan Jokowi.

“Saya tunjukkan, ‘jangan sampai Pak Hasto, Ibu (Megawati) bertemu Jokowi’,” ucap Hasto menirukan salah satu pesan yang dia terima. Pesan itu adalah salah satu dari banyak pesan sejenis yang ada di grup WhatsApp bernama “Pimpinan DPRD PDI Perjuangan”.

Putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menyebut Hasto sengaja menghalangi pertemuan keduanya di tengah momen Idul Fitri. Dia justru mendorong pertemuan kedua tokoh tersebut agar bisa segera terwujud.

Menurut Gibran, silaturahmi itu jangan dilarang, terlebih dalam suasana Lebaran. “Silaturahmi kok dilarang. Silaturahmi untuk tujuan baik ya harusnya diperbolehkan. Dalam suasana Lebaran. Silaturahmi hal baik seharusnya tidak dilarang,” ujarnya saat ditemui awak media di Balai Kota Solo, Jawa Tengah, Rabu sore, 17 April 2024.

Presiden Jokowi, yang secara formal masih kader PDIP, pecah kongsi dengan partainya akibat perbedaan jalan politik di Pilpres 2024. Jokowi mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Di sisi lain, PDIP mengusung bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Perbedaan pilihan politik ini membuat hubungan Jokowi dan Megawati renggang sampai saat ini. Sejak pencalonan Gibran hingga Idul Fitri, Megawati dan Jokowi belum bertemu untuk silaturahmi. Padahal, baik Jokowi dan Megawati selalu bertemu pada tiap lebaran sebelumnya.

Istana Kepresidenan sebelumnya menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja, termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi.

“Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat,” kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Jumat, 12 April 2024.

Namun hingga saat ini Istana Kepresiden belum menindaklanjuti rencana pertemuan antara Jokowi dan Megawati.

EKA YUDHA SAPUTRA | SULTAN ABDURRAHMAN | SEPTIA RYANTHIE | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: Pilkada 2024: Ajudan Iriana Jokowi, Wakil Wali Kota Bogor, dan Bintang Jin dan Jun Siap Tanding di Pilkada Bogor