H-3 Putusan Sengketa Pilpres: Demo AMIN hingga Karangan Bunga Pendukung Prabowo-Gibran

Jumat, 19 April 2024 14:06 WIB

Jalan Medan Merdeka, Jakarta Pusat arah Harmoni dan Balai Kota mulai ditutup, pada Jumat pagi, 19 April 2024, imbas dilakukan jelang aksi demonstasi di Mahkamah Konstitusi perihal putusan sengketa Pilpres 2024. TEMPO/ Advist Khoirunikmah.

TEMPO.CO, Jakarta - H-3 putusan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) atau sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi diwarnai sejumlah peristiwa.

Berdasarkan catatan Tempo, peristiwa itu berupa aksi unjuk rasa atau demo di Patung Kuda di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, hingga pengiriman belasan karangan bunga ke MK dari pendukung pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Berikut kedua peristiwa tersebut yang terjadi pada H-3 putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang dihimpun dari Tempo:

Demo di Patung Kuda

Pendukung pasangan calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau AMIN berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat jelang putusan gugatan sengketa Pilpres 2024 oleh MK.

Massa yang berkumpul di jalan Medan Merdeka Barat menyuarakan permintaan penundaan penghitungan suara dan pemungutan suara ulang.

Advertising
Advertising

“Sesuai dengan tuntutan 01 di MK adalah mendiskualifikasi (pasangan capres nomor urut) 02 atau kalau tidak Gibran, karena sudah cacat mental,” kata salah satu koordinator aksi, Elyasa Budianto, di Jakarta, Jumat, 19 April 2024.

Aksi unjuk rasa ini turut dihadiri sejumlah organisasi seperti Formanies dan Indonesia Gemilang. Kedua organisasi ini menekankan perlunya pembuktian di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dugaan kecurangan pemilu.

Endang Hidayat, relawan AMIN dari poros buruh mendesak adanya keadilan dalam menanggapi kecurangan Pemilu 2024.

"Tuntutan kami tentang pembuktian di MK, tim hukum 01 sudah menjalankan tugasnya, harapannya hari ini ada keberpihakan kepada masyarakat Indonesia terhadap keadilan,” katanya.

Ia juga mendesak adanya pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan keberanian MK untuk mendiskualifikasi Gibran, yang juga anak Jokowi, sebagai calon wakil presiden.

“Untuk menindak dalam kasus pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif,” ujarnya

Ia mengklaim unjuk rasa kali ini mencerminkan keprihatinan terhadap keadilan dalam proses demokrasi Indonesia serta menegaskan pentingnya upaya untuk memastikan proses pemilu yang transparan dan bebas dari kecurangan.

<!--more-->

Dihadiri Soenarko dan Din Syamsuddin

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) Soenarko turut hadir dalam unjuk rasa tersebut.

Din Syamsuddin menjelaskan unjuk rasa siang hari ini, Jumat, 19 April 2024 diikuti sejumlah elemen masyarakat seperti Front Penegak Daulat Rakyat (FPDR), Forum Bersatu Relawan 01 (Forbes), Tri Pilar terdiri dari tiga organisasi FPI, Persatuan Alumni 212, GMPR, dan ada empat organisasi dari Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR).

Tuntutan yang akan disampaikan pada demonstrasi hari ini, ucap Din Syamsuddin, mendesak hakim Mahkamah Konstitusi menegakkan kedaulatan rakyat. Ia menuding kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini sudah diruntuhkan oleh Presiden Jokowi

“Maka kami berjuang untuk menegakkan itu,” kata Din Syamsuddin di depan Patung Kuta, Jakarta Pusat, pada Jumat, 19 April 2024.

Selain itu, ia menyoroti Pilpres 2024 yang merupakan puncak dari gunung es pelanggaran terhadap konstitusi. Ia menuduh Pilpres 2024 dipenuhi dengan kecurangan dan ketidakadilan.

“Merupakan kejahatan konstitusional yang kalau tidak dihentikan,” ujar Din Syamsuddin.

Sementara itu, eks Danjen Kopassus Soenarko menyampaikan kehadirannya pada hari ini untuk menunjukkan kepada dunia bahwa seluruh rakyat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami tidak memihak tim nasional 01 dan 03, rakyat mencintai NKRI ini, mengikuti proses yang sedang berjalan di MK,” kata Soenarko di Patung Kuda, Jumat, 19 April 2024.

Ia ingin memberi dukungan moril kepada hakim-hakim MK agar bekerja secara jujur, profesional, serta ingin menyampaikan kepada pemerintah bahwa rakyat tidak mau ditipu oleh penguasa.

“Kita sudah rasakan selama era Jokowi ini begitu banyak kebohongan yang selalu ditutup tutupi,” ucap Soenarko.

<!--more-->

Belasan karangan bunga

Masih terkait peristiwa di H-3 putusan MK, sebanyak 15 karangan bunga juga berdatangan ke Gedung MK di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada hari ini.

Belasan karangan bunga itu menyatakan dukungan terhadap paslon 02 Prabowo -Gibran dalam sengketa Pilpres yang tengah bergulir di MK.

Dari pantauan Tempo, sekitar 15 karangan bunga itu disusun berjejer di lorong dekat kantin belakang di Gedung MK. Menurut petugas kebersihan yang enggan disebut namanya, semua karangan bunga itu datang pagi ini dengan mobil bak yang berbeda.

Putusan sengketa Pilpres akan diumumkan pada Senin, 22 April 2024. Kedelapan hakim konstitusi masih menggelar rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres itu.

Ketika dikonfirmasi, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan RPH rencananya digelar hingga Ahad, 21 April 2024.

Sedangkan Anggota Hakim MK Enny Nurbaningsih tak menjawab secara gamblang kapan RPH terakhir.

"Mudah-mudahan (RPH terakhir hari ini). Mohon ditunggu ya," ujar Enny lewat pesan singkat pada Tempo, Jumat, 19 April 2024.

AMELIA RAHIMA SARI | ADVIST KHORUNIKMAH | DIVA SUUKYI LARASATI

Pilihan Editor: Demo di Patung Kuda, Pendukung AMIN Minta MK Diskualifikasi Gibran

Berita terkait

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

19 menit lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

12 jam lalu

Wahiddudin Adams Minta Hakim Konstitusi Tak Takut Jika Revisi UU MK Benar Disahkan

Wahiduddin Adams meminta hakim MK tak takut jika perubahan keempat UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, benar-benar disahkan DPR.

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

14 jam lalu

Faisal Basri Bocorkan Kandidat Menteri Keuangan Kabinet Prabowo-Gibran, Siapa Paling Kuat?

Sejumlah nama besar masuk dalam bursa calon menteri keuangan untuk kabinet Prabowo-Gibran. Dua sosok dinilai cukup kuat

Baca Selengkapnya

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

16 jam lalu

Faisal Basri Prediksi Dua Pos Anggaran yang Bakal Dialihkan untuk Program Makan Siang Gratis

Ekonom senior Faisal Basri memprediksi dua sumber anggaran yang kemungkinan dapat dialihkan untuk mendanai makan siang gratis

Baca Selengkapnya

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

18 jam lalu

Hamdan Zoelva Nilai Revisi UU MK Jadi Ancaman Bagi Eksistensi Indonesia sebagai Negara Hukum

Revisi UU MK tak hanya menjadi ancaman bagi independensi lembaga peradilan, namun ancaman yang sangat serius bagi Indonesia sebagai negara hukum.

Baca Selengkapnya

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

18 jam lalu

Reaksi Internal MK dan Ketua MKMK soal Revisi UU MK Bergulir di DPR

Pembahasan revisi UU MK antara pemerintah dan DPR menuai reaksi dari kalangan internal MK dan Ketua MKMK. Apa reaksi mereka?

Baca Selengkapnya

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

20 jam lalu

MK Batasi 6 Saksi dan Ahli di Sidang Sengketa Pileg, Apa Alasannya?

MK hanya membolehkan para pihak menghadirkan lima orang saksi dan satu ahli dalam sidang sengketa pileg.

Baca Selengkapnya

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

22 jam lalu

Hakim Kanada Tolak Perintahkan Pembubaran Demo Pro-Palestina di Kampus

Hakim Kanada menegaskan Universitas McGill tidak dapat membuktikan terjadi kekerasan dalam demo pro-Palestina

Baca Selengkapnya

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

23 jam lalu

Respons Hakim Mahkamah Konstitusi soal Revisi UU MK

Mahkamah Konstitusi menanggapi perubahan keempat revisi UU MK yang baru saja disepakati pemerintah dan DPR.

Baca Selengkapnya

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

1 hari lalu

Rekam Jejak Juri Ardiantoro yang Ditunjuk Jokowi Jadi Stafsus Presiden, Selain Grace Natalie

Selain Grace Natalie, Jokowi juga menunjuk Juri Ardiantoro sebagai stafsus presiden. Berikut rekam jejak Juri.

Baca Selengkapnya