INFO NASIONAL - Bupati dua periode Tapanuli Utara (Taput), Kanjeng Pangeran Raden Aryo Dr. Drs. Nikson Hasudungan Nababan, M.Si. Darmonagoro, siap kembangkan Sumatra Utara (Sumut) dengan maju sebagai bakal calon (bacalon) Gubernur Sumut. Ditemui Tempo saat menghadiri diskusi publik untuk menyerap aspirasi masyarakat Sumut, Nikson mengaku, pencalonannya didasari oleh keinginan masyarakat dan dorongan diri untuk membangun Sumut.

“Pertama yang mendasari masyarakat yang ingin saya maju menjadi Gubernur Sumatra Utara. Yang kedua tentu ada niat ya bahwa kesinambungan dari pembangunan itu, apa yang saya kerjakan selama 10 tahun ini kurang lebihnya menurut masyarakat banyak kemajuan,” ujar Nikson, Rabu, 17 April 2024.

Fokus utama Nikson dalam membangun Sumut adalah memajukan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan perekonomian yang ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Menurutnya, kunci kemajuan perekonomian sebuah daerah adalah dari infrastruktusnya.

“Jalan, jembatan. Maka akses perlintasan itu menjadi prioritas utama. Bagaimana interkoneksi antar desa, antar kecamatan antar kabupaten bahkan kita dorong antar dusun,” ujarnya. “Nanti akan kita petakan lagi desa-desa yang sangat terisolir itu harus ada tambahan anggaran dari APBD. Sehingga akan tercipta pertumbuhan di desa itu,” tambahnya.

Tak hanya membangun infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Nikson juga akan menaruh perhatian lebih kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) agar mempermudah promosi produk UMKM.

“Harus dibarengi juga dengan Perda. Bahwa semua hotel restoran itu wajib menggunakan produk UMKM dan memajang produk UMKM. Nah pola-pola seperti itu yang akan menimbulkan pertukaran komoditi bisa terakses dengan baik,” katanya.

Selain fokus pada perkembangan ekonomi lewat pembangunan infrastruktur dan UMKM, pelayanan kesehatan pun menjadi prioritas Nikson. Menurutnya, pelayanan kesehatan harus dipetakan dengan baik agar berpihak pada tenaga kesehatan (nakes).

“Bagaimana kita mendorong kesejahteraan para nakes. Ya itu ada perimbangan. Kita petakan nanti seperti di Taput dari yang sangat terisolir, terisolir dan berkembang itu seperti apa buat nakesnya, kesejahteraannya,” ujarnya.

Di sektor pendidikan, Nikson akan memudahkan masyarakat dalam mengakses pendidikan. Menurutnya, sistem pendidikan dan sistem penerimaan siswa baru harus menjadi bahan evaluasi agar lebih mudah diakses oleh berbagai kalangan.

Nikson juga akan membuat sekolah informal untuk menampung potensi generasi muda yang tak bisa sepenuhnya tergali dan terasah di sekolah-sekolah formal. Menurutnya, menggali potensi penting dilakukan.

“Karena tidak semua anak-anak itu jiwanya baca atau berhitung. Mungkin olahraga, seni atau yang lain. Itu juga akan kita petakan supaya nanti kedepan itu Sumut kaya dengan pemuda yang hobinya bisa dimanfaatkan untuk kehidupannya kelak,” ujar Nikson.

Ia berharap, perjuangannya dalam membangun Sumut menjadi provinsi yang lebih maju bisa didukung penuh oleh masyarakat dan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai pengusung. Ia juga berharap kepada masyarakat agar lebih bijak dalam memilih seorang pemimpin. Lihatlah potensi dan rekam jejak dari bacalon. Jangan melihat suku, ras, gender ataupun agama.

“Saya berharap, dalam hal memilih pemimpin jangan dikaitkan dengan suku, agama, gender dan lain sebagainya. Karena kita ini negara Pancasila yang lahir dari persetujuan Tuhan dan tentu kita diciptakan berbeda-beda. Maka kita harus akui ciptaan Tuhan itu. Maka yang harus kita kerjakan adalah saling mengasihi, saling melindungi siapapun pemimpinnya itu jangan bawa isu sara,” ujarnya.

Untuk meneruskan perkembangan yang sudah Nikson lakukan di Taput, ia berharap pemimpin Taput selanjutnya bisa sejalan dengan visi misinya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Taput. Salah satunya polemik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak atau P3K.

Menurutnya, pegawai P3K yang awalnya di gaji oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mulai tahun ini menjadi tanggung jawab Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini menjadi dilema jika melihat kekuatan APBD yang tidak memungkinkan. Sehingga sebanyak 650 orang petugas P3K terancam diberhentikan. Namun, dengan sigap Nikson melakukan refocusing anggaran APBD.

“Harapan saya kepada pemerintah pusat, Nikson Nababan meminta agar gaji P3K itu dari APBN jangan dari APBD. Kenapa? Karena SKnya adalah Perpres, SKnya adalah Kemenkes,” kata dia.(*)