IALA Serahkan Amicus Curiae ke MK, Soroti Dugaan Kecurangan Pemilu Indonesia di AS

Rabu, 17 April 2024 11:40 WIB

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengacara Indonesia di Amerika Serikat alias Indonesian American Lawyers Association (IALA) menyerahkan dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Mahkamah Konstitusi atau MK pada hari ini.

Wakil IALA di Jakarta, Bhirawa Jayasidayatra Arifi, mengatakan penyampaian amicus curiae ini adalah bentuk kekhawatiran juga harapan diaspora masyarakat di luar negeri, khususnya di AS terhadap Pemilu yang langsung, bebas, jujur, dan adil alias luberjurdil serta penegakan hukum yang adil.

"Kami di sini telah mencatat ada berbagai dugaan kecurangan yang sifatnya terstruktur, sistematis, masif (TSM) atas penyelenggaraan Pemilu di luar negeri, khususnya di Amerika Serikat," kata Bhirawa usai menyerahkan amicus curiae di Gedung MK II, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 Maret 2024.

Dia mencontohkan, berbagai masyarakat Indonesia di luar negeri menerima surat suara yang telah dicoblos. Atas hal ini, kata diam IALA telah melaporkan temuan ini ke Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu. Asosiasi ini juga menyampaikan catatan kepada Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebulan sebelum Pemilu.

"Contoh lain ketika surat suara telah diterima sebelum jadwal pencoblosan atau jadwal yang ditentukan penyelenggara luar negeri," beber Bhirawa.

Advertising
Advertising

Terakhir, dia berharap majelis hakim konstitusi memeriksa seluruh amicus curiae yang dikirimkan berbagai elemen masyarakat. Dia juga berharap hakim MK mengabulkan permohonan pemohon 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pemohon 2 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

"Iya, pastinya karena kan amicus ini merupakan salah satu bentuk yang mendukung pihak pemohon dari PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) nomor 1 dan PHPU nomor 2," tutur Bhirawa.

Sebelumnya, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengakui Mahkamah Konstitusi banyak menerima amicus curiae berkenaan dengan sengketa hasil Pilpres. Dia menyebut tengah merekap berapa banyak sahabat pengadilan yang masuk ke MK.

"Saya kira ini memang amicus curiae yang paling banyak," ucap Fajar di Gedung MK I, Jakarta Pusat pada Selasa malam, 16 April 2024. "Baru kali ini--Pilpres 2004, 2009, 2014, 2019--baru kali ini yang amicus curiae-nya ada (banyak), bahkan sebelumnya kan enggak ada.

Pilihan Editor: Soroti Tim Anies dan Ganjar, Hotman Paris: Refly Tak Pernah Bersidang, Todung Cuma Konsultan

Berita terkait

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

2 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

MK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil

3 jam lalu

MK Sebut Gugatan PKB di Sengketa Pileg DPR Dapil Aceh I Cacat Formil

Hakim konstitusi, Enny Nurbaningsih, menjelaskan MK mempertimbangkan eksepsi KPU karena PKB dalam permohonannya tidak melampirkan bukti.

Baca Selengkapnya

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

4 jam lalu

MK Bacakan Putusan Dismissal, Gugatan Sengketa Pileg Mulai Berguguran Hari Ini

Bacaan putusan dismissal hingga siang ini, MK sudah menolak mengabulkan permohonan sengketa Pileg dari PDIP dan PPP.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Tengah Tidak Dapat Diterima

4 jam lalu

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Tengah Tidak Dapat Diterima

Hakim konstitusi Saldi Isra menuturkan pihaknya telah mencermati permohonan PPP dalam perkara ini. Namun, ada posita alias dalil yang kabur.

Baca Selengkapnya

Gerindra Minta Hitung Suara Ulang Pileg DPR di Jabar IX, MK: Tak Dapat Diterima

5 jam lalu

Gerindra Minta Hitung Suara Ulang Pileg DPR di Jabar IX, MK: Tak Dapat Diterima

Gerindra tidak mencantumkan perolehan suaranya versi termohon maupun pemohon.

Baca Selengkapnya

MK Nyatakan Permohonan PDIP untuk Pileg DPR di Jawa Barat Tak Dapat Diterima

6 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PDIP untuk Pileg DPR di Jawa Barat Tak Dapat Diterima

MK mengatakan ada perbedaan perhitungan suara antara posita, petitum angka tiga, dan petitum angka lima dalam permohonan PDIP.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Barat Tidak Dapat Diterima

6 jam lalu

MK Putuskan Gugatan PPP di Jawa Barat Tidak Dapat Diterima

PPP juga tidak menguraikan secara jelas pada tempat pemungutan suara atau TPS mana dan tingkat rekapitulasi mana terjadi perpindahan suara.

Baca Selengkapnya

Konflik Kepentingan Anwar Usman, Perludem Anggap MK Kurang Mitigasi Risiko Sengketa Pileg

9 jam lalu

Konflik Kepentingan Anwar Usman, Perludem Anggap MK Kurang Mitigasi Risiko Sengketa Pileg

Bekas Ketua MK ini dilarang mengikuti sidang dimana ada PSI. Buntut dari putusan MKMK atas pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman.

Baca Selengkapnya

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

9 jam lalu

MK Putus 155 Perkara Sengketa Pileg Hari Ini

Sidang dismissal sengketa pileg ini akan dibacakan di Gedung MK 1, Jakarta Pusat mulai pukul 08.00 WIB.

Baca Selengkapnya

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

12 jam lalu

Ketua MPR Ungkap Pelantikan Presiden Belum Sesuai Amanat UUD 1945

Bamsoet, mengatakan MPR belum sepenuhnya menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca Selengkapnya