Plt Ketum PPP Mardiono Masih Yakin Partainya akan Lolos ke DPR

Selasa, 16 April 2024 11:47 WIB

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau PPP Muhamad Mardiono tiba di acara rapat pimpinan nasional PPP di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat, 16 Januari 2023 [Tempo/Eka Yudha Saputra]

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono menyatakan yakin partainya bakal lolos ke parlemen. Mardiono berujar masih percaya diri PPP akan masuk ke DPR RI meski perolehan suara Pileg 2024 partai kabah itu di bawah ambang batas parlemen empat persen.

Menurut Mardiono, partainya saat ini sedang fokus menghadapi sengketa Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) agar dapat memperoleh setidaknya empat persen suara. “Yakin (lolos), yakin insyaallah,” kata Mardiono di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat pada Senin, 15 April 2024.

Mardiono menyampaikan bahwa proses di MK merupakan jalur sah yang disediakan untuk memastikan keadilan penghitungan suara Pemilu. “Oh iya, kita sudah jalan. Memang itu lah ruangnya, kan kita sesuai dengan konstitusi yang mengatur dalam demokrasi kita memang itu ya,” ucap Mardiono.

Karena sedang fokus ke MK, kata Mardiono, PPP belum membahas sikap partai untuk bergabung atau menjadi oposisi pemerintah. “Sampai sekarang belum dibahas ya. Belum kita bahas, nanti rekan-rekan media akan kita beri tahu. Kita semua sekarang sedang fokus di MK,” ujar dia.

Di gelaran Pemilu 2024, PPP gagal lolos ke DPR RI untuk pertama kalinya dalam 50 tahun terakhir. Salah satu partai politik tertua di Indonesia itu gagal memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen dalam Pemilu legislatif.

Advertising
Advertising

Dalam rekapitulasi penghitungan suara nasional Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang diumumkan pada 20 Maret lalu, partai berlambang kabah itu memperoleh suara nasional sebanyak 5.879.777 atau 3,87 persen.

Ketua DPP PPP Achmad Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024, mengaku terkejut lantaran PPP gagal memenuhi ambang batas untuk melaju ke Senayan. Padahal, kata dia, data internal PPP menunjukkan partainya melewati angka 4 persen atau melampaui ambang batas parlemen.

Menurut Awiek, sapaan akrabnya, hasil perolehan suara KPU berbeda dengan hasil internal PPP. Namun dia mengatakan PPP menghormati hasil rekapitulasi nasional yang diumumkan KPU sebagai bagian dari tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemilu, yakni 35 hari setelah pemungutan suara.

Pilihan Editor: Kata Plt Ketum PPP Mardiono soal Kesiapan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Berita terkait

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

7 jam lalu

Ragam Tanggapan terhadap Wacana DPR akan Bahas Lagi Revisi UU TNI

Rencana revisi UU TNI dinilai mencerminkan keinginan mengembalikan masa kejayaan TNI di era Orde Baru.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

8 jam lalu

Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR membatalkan pembahasan revisi UU TNI. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

9 jam lalu

Wakil Ketua DPR Bantah Revisi UU MK Dilakukan Diam-diam: Sudah Sejak Januari 2023

Sufmi Dasco Ahmad, membantah pembahasan revisi UU MK dilakukan diam-diam di DPR.

Baca Selengkapnya

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

11 jam lalu

Beda Sikap Soal Perpanjangan Usia Pensiun Polisi dalam Revisi UU Polri

Efektivitas kerja personel di usia lanjut perlu dipertimbangkan jika DPR membahas revisi UU Polri.

Baca Selengkapnya

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

11 jam lalu

Reformasi 1998: Amien Rais Terima Telepon dari Mabes TNI Sebelum Batalkan Aksi Mahasiswa di Monas Desak Soeharto Mundur

Kisah awal reformasi pada 20 Mei 1998, tiba-tiba Amien Rais membatalkan aksi desak Soeharto mundur di Monas. Apa alasannya membatalkan kegiatan ini?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

14 jam lalu

Sri Mulyani Serahkan Pokok Kebijakan APBN Transisi kepada DPR

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan pokok kebijakan APBN 2025 kepada DPR dalam rapat paripurna hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

15 jam lalu

Alasan DPR Bakal Ubah Usia Pensiun Polri, Dasco: Supaya Sama Antar Penegak Hukum

Dasco menyebut, revisi UU TNI dan UU Polri dilakukan agar aturan usia antar penegak hukum, sama.

Baca Selengkapnya

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

18 jam lalu

Bahas UKT Mahal, Panja Komisi X DPR Bakal Undang Sejumlah Pihak Ini

Selasa besok, 21 Mei 2024, Panja Komisi X DPR bakal menggelar Raker dengan sejumlah pihak untuk membahas UKT mahal. Siapa saja yang diundang?

Baca Selengkapnya

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

19 jam lalu

Alasan Politikus Golkar Ajak Masyarakat di Sekitar IKN Tak Jual Lahan

Balikpapan, Samarinda, dan IKN akan menjadi kota segitiga yang memiliki posisi strategis sebagai pusat pertumbuhan di segala bidang.

Baca Selengkapnya

Eks Bupati Jember Faida Berharap Rekomendasi PPP di Pilkada 2024, Ini Alasannya

20 jam lalu

Eks Bupati Jember Faida Berharap Rekomendasi PPP di Pilkada 2024, Ini Alasannya

Selain Faida, Bupati Jember Hendy Siswanto juga telah mendaftar ke PPP untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya