Inilah 4 Akar Masalah Papua Menurut LIPI

Minggu, 14 April 2024 14:56 WIB

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)--kini bernama Badan Riset dan Iinovasi Nasional atau BRIN--menyebut setidaknya ada empat akar masalah Papua. Merujuk penelitian yang dilakukan LIPI pada 2009 yang dimuat dalam laporan Tim Kajian Papua LIPI dalam buku "Papua Road Map", berikut empat akar masalah Papua.

1. Masalah sejarah dan status politik integrasi Papua ke Indonesia

Masalah sejarah dan integrasi kerap membuat masyarakat Papua diintimidasi dan didiskriminasi. Salah satu contoh adalah kejadian persekusi terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya. Adanya tindakan rasisme pada persekusi itu pun mengundang kemarahan dari mahasiswa dan masyarakat yang ada di Papua dan berbuah demonstrasi besar-besaran.

2. Kekerasan dan pelanggaran HAM yang berlangsung di Papua dari 1965 melalui operasi militer nyaris tak ada pertanggungjawaban dari negara

Kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua terjadi sejak operasi Trikora yang dilakukan oleh Soekarno. Menurut Direktur Perhimpunan Advokasi Kebijakan (PAK) HAM Papua, Mathius Murib, masalah HAM di Papua saat ini bukannya membaik, melainkan menjadi tambah rumit atau buruk.

Advertising
Advertising

Misalnya tindak kekerasan yang terus meningkat dan penyanderaan yang terus terjadi. “Kekerasan meningkat, sandera masih ada, semua pendekatan yang dilakukan juga belum sesuai dengan semangat HAM,” ujar Mathius dalam Diskusi Terfokus Rekomendasi UPR (Universal Periodic Review) Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) ke-4, Rabu, 30 Agustus 2023.

3. Perasaan terdiskriminasi dan termarjinalkan yang diakibatkan oleh penyingkiran orang-orang Papua dalam rumusan pembangunan di tanah mereka

Dikutip dari Walhi.or.id, masalah pembangunan tersebut membuat masyarakat Papua merasa tidak dianggap dan kerap berujung pada diskriminasi. Salah satu contohnya adalah proyek-proyek ekstraktif yang masuk ke Papua tanpa meminta persetujuan masyarakat Papua.

4. Kegagalan pembangunan di Papua

Dalam laporan LIPI, pembangunan di Papua yang gagal menjadi salah satu akar masalah yang perlu diselesaikan oleh negara. Pembangunan tersebut melingkupi bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat.

ANANDA RIDHO SULISTYA | I GUSTI AYU PUTU PUSPASARI | ABC | RIRIN AGUSTIA | ANTARA

Pilihan Editor: TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Berita terkait

Calon Bupati OKU Timur: Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

8 jam lalu

Calon Bupati OKU Timur: Komitmen Pembangunan Berkelanjutan

Dengan visi "OKU Timur Lebih Mulia", Enos berharap dapat mewujudkan OKU Timur sebagai daerah yang unggul dalam berbagai sektor, terutama pendidikan, kesehatan, dan pertanian, demi masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat di Bumi Sebiduk Sehaluan.

Baca Selengkapnya

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

2 hari lalu

AHY soal Pembangunan IKN Berlanjut dengan Penyesuaian: Ada Prioritas Pembangunan Lain, Anggaran Juga Terbatas

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, kembali bersuara ihwal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya

Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

2 hari lalu

Terkini: Lokasi Proyek 3 Juta Rumah Prabowo Ada di Tangerang hingga Batang Jawa Tengah, Respons Kemenkeu soal Ramai Opsi Bailout untuk Selamatkan Sritex

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkapkan rencananya untuk merealisasikan program 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo.

Baca Selengkapnya

Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

2 hari lalu

Prabowo Minta Genjot IKN dalam 4 Tahun, Otorita: Kami Fokus untuk 2025 Dulu

Sekretaris Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bimo Adi Nursanthyasto mengatakan akan fokus melanjutkan pembangunan IKN di tahun 2025.

Baca Selengkapnya

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

2 hari lalu

Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

2 hari lalu

Menteri PU Ingin Memperlambat Pembangunan IKN, Otorita: Target Tetap 2028

Danis Sumadilaga menyatakan bahwa prioritas utama pembangunan di IKN saat ini adalah membentuk ekosistem yang lengkap.

Baca Selengkapnya

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

2 hari lalu

Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal

Baca Selengkapnya

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

2 hari lalu

Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.

Baca Selengkapnya

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

3 hari lalu

Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.

Baca Selengkapnya

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

7 hari lalu

Terpopuler: Prabowo Perintahkan Menperin, Menkeu, BUMN, dan Menaker Selamatkan Sritex; Ekonom Kritik Proyek Food Estate Seluas 2 Juta Hektare di Papua

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan pemerintah segera mengambil langkah untuk menyelamatkan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex).

Baca Selengkapnya