Hubungan Jokowi-Megawati akankah Mengulang Keretakan SBY-Megawati?

Editor

Devy Ernis

Sabtu, 13 April 2024 11:48 WIB

Bakal Calon Presiden PDIP Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo atau Jokowi, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputeri saat mengjadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas IV PDIP di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Han Revanda Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, mengatakan Prabowo Subianto bisa menjadi juru damai antara Ketua Umum DPIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Menurut Ujang, peluang pertemuan antara Megawati dengan Prabowo memang lebih besar daripada Megawati dengan Jokowi. Ia berpendapat hubungan Prabowo dengan putri Bung Karno tersebut bisa menjadi batu loncatan rekonsiliasi antara Megawati dengan Jokowi.

“Prabowo sebagai presiden yang akan dilantik Oktober nanti tentu punya tugas besar untuk bisa mendamaikan Megawati dan Jokowi yang sampai saat ini belum bertemu,” kata Ujang saat dihubungi Tempo, Sabtu, 13 April 2024.

Kendati demikian, Ujang tidak bisa memprediksi apakah hubungan Megawati dan Jokowi akan renggang dalam waktu lama. Sebab ia melihat pada hubungan Megawati dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sampai saat ini belum akur. Hubungan Megawati dan SBY tidak akur sejak Pilpres 2004 hingga kini.

“Artinya hampir 25 tahun hubungan Megawati dengan SBY tidak pernah berlanjut dan tidak pernah ada ujung pangkalnya. Saya tidak tau apakah hubungan Jokowi akan lama seperti itu atau tidak. Semua tergantung sikap Megawati mau menerima atau tidak,” ujar Ujang.

Advertising
Advertising

Ujang juga menyebut kemungkinan ada kader PDIP yang menolak pertemuan antara Megawati dengan Jokowi. Ia menyebut kader ini kemungkinan anak ranting yang disinggung Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto mengatakan Jokowi harus bertemu anak ranting terlebih dahulu sebelum bertemu Megawati.

“Bisa jadi itu kader PDIP yang merasa dikecewakan oleh Jokowi,” kata Ujang.

Isu pertemuan Megawati dengan Jokowi muncul bersamaan dengan rencana pertemuan Megawati dengan Prabowo. Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan rencana pertemuan Prabowo dan Megawati akan berlangsung dalam suasana Idulfitri.

"Kita sedang mengkomunikasikan (pertemuan Prabowo dan Megawati) memang dalam silaturahmi Idulfitri. Komunikasi sesama anak bangsa sebagai orang timur itu biasa," ujar Dasco di Kertanegara, Jakarta Selatan, 10 April 2024.

Sementara Istana Kepresidenan menyatakan Presiden Jokowi sangat terbuka bersilaturahmi dengan siapa saja termasuk Megawati. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menilai bulan Syawal adalah bulan yang paling tepat untuk mempererat silaturahmi.

“Terkait silaturahmi dengan Ibu Megawati sedang dicarikan waktu yang tepat,” kata Ari dalam pesan singkat kepada Tempo pada Jumat, 12 April 2024.

Bendahara Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Olly Dondokambey, tidak spesifik apakah Megawati akan bertemu dengan Jokowi. Olly mengatakan silaturahmi merupakan budaya orang timur.

"Politik sangat dinamis," kata dia dalam pesan singkat kepada Tempo, Jumat, 12 April 2024.

Presiden, yang secara formal masih merupakan kader PDIP, pecah kongsi dengan partainya akibat perbedaan pilihan politik di Pilpres 2024. Putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi cawapres Prabowo Subianto. Sementara PDIP mengusung bekas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Hubungan renggang ini Megawati dan Jokowi belum bertemu dalam momen Idul Fitri 1445 Hijriah atau 10 April lalu. Padahal pada Lebaran sebelumnya, Jokowi dan Megawati selalu bertemu satu pekan setelah Idul Fitri.


EKA YUDHA SAPUTRA | YOHANES MAHARSO JOHARSOYO | DANIEL A. FAJRI

Pilihan Editor: TNI Ubah Istilah KKB Jadi OPM, Kekerasan di Papua Disebut akan Meningkat

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

7 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

8 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

9 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

9 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

11 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

11 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

11 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

11 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

11 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

13 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya