Rencanakan Usung Calon Gubernur Jabar, PKB Utamakan Konsolidasi dengan Koalisi Perubahan

Jumat, 12 April 2024 10:35 WIB

Ilustrasi TPS Pilkada. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB berencana mengusung Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, Syaiful Huda untuk maju ke palagan Pilkada Jawa Barat, November mendatang.

Rencana tersebut berangkat dari naiknya torehan suara PKB di wilayah Jawa Barat pada Pemilu 2024 ini. Namun, PKB tidak dapat maju sendirian untuk mewujudkan niat mengusung Huda maju ke palagan Pilkada Jawa Barat. Diperlukan pembentukkan Koalisi dengan partai lainnya untuk menggoal-kan niat tersebut.

Syaiful Huda tidak menampik niat untuk menduduki kursi Jawa Barat I pada November mendatang. Dia mengatakan, telah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik lainnya. "Komunikasi mulanya dimulai dengan partai di Koalisi Perubahan," kata Huda saat dihubungi, Jumat, 12 April 2024.

Akan tetapi, Ketua Komisi Pendidikan DPR itu melanjutkan, PKB juga tidak menutup peluang untuk membangun Koalisi dengan partai politik lain di luar Koalisi Perubahan guna mengusung dirinya menjadi calon Gubernur Jawa Barat nanti.

Sebab, kata dia, PKB memerlukan tambahan 9 kursi legislatif untuk meluruskan langkah maju di palagan Pilkada Jawa Barat. "Komunikasinya masih bersifat informal, belum formal soal ini," ujar dia.

Advertising
Advertising

Namun, Huda masih enggan berkenan untuk mengungkapkan rinci dengan partai politik di luar Koalisi Perubahan mana yang telah terjalin komunikasi ihwal niat pencalonannya ini. "Ditunggu saja ya," ucapnya.

Adapun pada Pileg 2024 ini, PKB menorehkan suara yang signifikan di bumi Pasundan. Suara partai bernomor urut 01 meningkat di pelbagai lini, mulai dari tingkat DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, maupun DPR Republik Indonesia.

Huda mengklaim, terdapat lebih dari 1 juta suara yang naik untuk PKB kali ini. Misalnya untuk jumlah suara DPR, di seluruh daerah pemilihan Jawa Barat, PKB memperoleh 5 kursi tambahan dari sebelumnya yang meraih 8 kursi pada Pemilu 2019 lalu.

Sementara untuk torehan suara DPRD Provinsi, PKB memperoleh 15 kursi atau bertambah 3 kursi dari Pileg 2019 lalu. Begitu juga dengan DPRD Kabupaten/Kota yang bertambah 41 kursi dari semula menorehkan 21 kursi di Pileg 2019 lalu.

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro berpendapat, langkah PKB mengusung Huda maju ke palagan Pilkada Jawa Barat cukup berpeluang, mengingat kapasitas Huda yang mumpuni dan suara PKB yang naik signifikan. "Arus persaingannya juga tidak akan terlalu deras setelah Ridwan Kamil diputuskan maju di Jakarta," kata Agung.

Sebab, kata dia, keberadaan Ridwan Kamil di Jawa Barat akan menjadi batu sandungan bagi PKB maupun partai politik lainnya untuk memperluas peluang kemenangan. "Bagaimanapun, Ridwan Kamil adalah tokoh Jawa Barat yang amat besar memiliki basis konstituen di wilayah Jawa Barat," ujar Agung.

Pilihan Editor: KSP Tanggapi Rencana Pertemuan Jokowi dan Megawati: Ini soal Waktu

Berita terkait

Putra Wapres Ma'ruf Amin Daftar Penjaringan Bakal Calon Gubernur Banten di PKB

6 jam lalu

Putra Wapres Ma'ruf Amin Daftar Penjaringan Bakal Calon Gubernur Banten di PKB

Ahmad Syauqi, putra Wakil Presiden Ma'ruf Amin resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Banten 2024 dalam penjaringan PKB

Baca Selengkapnya

KH Marzuki Mustamar Disiapkan Tantang Khofifah, PKB Jatim: Tinggal Menunggu

16 jam lalu

KH Marzuki Mustamar Disiapkan Tantang Khofifah, PKB Jatim: Tinggal Menunggu

PKB tengah mempersiapkan nama KH Marzuki Mustamar untuk maju di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa TImur 2024 untuk menantang Khofifah.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

3 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Masuk Bursa Pilgub Jabar, Mohammad Idris: Tunggu SK Saja, Enggak Usah Gimik Politik

4 hari lalu

Masuk Bursa Pilgub Jabar, Mohammad Idris: Tunggu SK Saja, Enggak Usah Gimik Politik

Masuk bursa kandidat calon Gubernur Jawa Barat 2024, Wali Kota Depok Mohammad Idris enggan berandai-andai dan membuat gimik politik.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

4 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

5 hari lalu

Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.

Baca Selengkapnya

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

5 hari lalu

Bawaslu Ungkap Alasan Caleg Terpilih Harus Mundur Jika Maju pada Pilkada 2024

Bawaslu menyatakan PKPU tentang pencalonan diperlukan untuk menghindari sengketa pada proses Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Relawan Ambil Formulir Cawalkot Bekasi untuk Kaesang, Grace Natalie Respons Begini

5 hari lalu

Relawan Ambil Formulir Cawalkot Bekasi untuk Kaesang, Grace Natalie Respons Begini

Ketum PSI Kaesang Pangarep didorong relawan untuk maju di Pilkada Kota Bekasi. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie bilang begini.

Baca Selengkapnya

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

5 hari lalu

PKB Beri Rekomendasi ke Eks Ketua Timses Amin Jatim untuk Maju di Pilkada Lumajang

Eks Ketua Timses Anies-Muhaimin Jawa Timur Thoriqul Haq telah mendapat rekomendasi dari PKB untuk maju di Pilkada Kabupaten Lumajang.

Baca Selengkapnya

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

6 hari lalu

KPU Klaim Kecurangan Pengurangan Suara PAN di Yahukimo 3 Tidak Terbukti

Menurut KPU, dalil yang diajukan PAN soal kehilangan suara pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten tidak didukung oleh alat bukti yang sah.

Baca Selengkapnya