TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS buka suara soal nasib hak angket terkait dugaan kecurangan Pemilu 2024. Sebab, masa persidangan DPR RI ke-IV tahun sidang 2023-2024 sudah berakhir pada Kamis, 4 April lalu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, Al Muzzammil Yusuf, menegaskan partainya akan tetap menggulirkan hak angket di DPR. “Fraksi PKS tetap komitmen untuk mengajukan hak angket. Tapi tentu tidak bisa sendiri karena minimal harus dua fraksi," kata dia ketika dihubungi, Sabtu, 6 April 2024.

Wacana hak angket sempat ramai disuarakan pada masa sidang IV 2023-2024. Almuzzammil berharap hak angket masih dapat diwujudkan pada masa persidangan DPR berikutnya.

"Mudah-mudahan hak angket masih mungkin terbentuk pada persidangan yang akan datang. Tidak lain dalam rangka mewujudkan amanat Konstitusi Pasal 22E ayat 1 menghadirkan pemilu yang luber jurdil," kata Almuzzamil.

Anggota DPR Komisi I itu kemudian mengungkap alasan partainya tetap menggulirkan hak angket. PKS hendak mengevaluasi gelaran Pilpres 2024 agar dugaan kecurangan Pemilu tidak terulang lagi pada pesta demokrasi selanjutnya.

"Dengan mengevaluasi berbagai kejanggalan yang mencolok yang terjadi pada pemilu Februari 2024, kita berharap hal-hal negatif tidak terulang lagi pada Pilkada 2024 yang akan datang maupun pada Pemilu 2029 nanti," kata Almuzzamil.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman sebelumnya mengklaim hak angket tidak akan terwujud karena masa persidangan DPR RI ke-IV tahun sidang 2023-2024 sudah berakhir. Dia pun bersyukur karena wacana hak angket yang bergema sejak awal pembukaan masa sidang belum terealisasi secara resmi hingga saat ini.

"Yang jelas angket enggak jadi ya. Ini sudah ditutup ya kan (masa sidangnya). Alhamdulillah angket tidak jadi," ujar Habiburokhman ketika ditemui usai Rapat Paripurna ke-15 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Kamis.

Sementara Ketua DPR RI Puan Maharani enggan menanggapi ketika ditanya mengenai nasib hak angket yang disebut-sebut akan digulirkan pada masa sidang ke-IV ini. Puan hanya menggelengkan kepala ketika ditanya awak media perihal isu tersebut. Momen itu terjadi dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna DPR RI ke-15.

Usulan pengguliran hak angket untuk menelusuri dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu sendiri pertama kali disampaikan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Usulan itu kemudian mendapat dukungan dari partai-partai pengusung calon presiden Anies Baswedan, yaitu NasDem, PKB, dan PKS.

Hak angket diusulkan untuk menelusuri dugaan pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berlaku tidak netral untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Di antaranya melalui kebijakan bantuan sosial yang dibagikan menjelang Pemilu hingga pengerahan aparat untuk mengarahkan pemilih. Gibran tak lain merupakan putra sulung Jokowi.

Pilihan Editor: PKB Sebut Fungsi Pengawasan DPR Gagal jika Tak Gulirkan Hak Angket