Jawaban Sri Mulyani di MK soal Kemungkinan Anggaran BLT Naik Tahun Ini

Sabtu, 6 April 2024 05:49 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menegaskan bahwa bantuan (BLT) El Nino tahun 2024 hingga saat ini belum disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). “Itu yang memungkinkan (anggaran) Kemensos pun akan bertambah?” ujar dia, dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung MK, Jumat, 5 April 2024.

Sebelumnya, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo, bertanya soal kemungkinan anggaran Kemensos akan bertambah karena adanya program bantuan langsung tunai (BLT) tersebut.

Sri Muyani kemudian menjelaskan, bantuan El Nino terbagi menjadi dua, yaitu bantuan beras dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan BLT dalam bentuk tunai oleh Kemensos. Namun, Sri Mulyani menyebutkan, bantuan tersebut sudah disalurkan pada 2023. Anggaran El Nino pada tahun lalu juga bertambah, dan menurut Sri Mulyani sudah disetujui oleh DPR RI.

“Kami berikan tambahan anggaran di 2023. Namun sudah dapat persetujuan DPR, dalam mekanisme anggaran bisa saja sumber anggaran itu ada dalam cadangan Bendahara Umum Negara,” jawab Sri Mulyani.

Kemudian dia menjelaskan, untuk tahun 2024 bantuan yang disalurkan yakni bantuan beras yang berasal dari Bapanas. Namun, untuk BLT El Nino dari Kemensos belum dieksekusi.

Advertising
Advertising

“BLT El Nino 2024 belum dieksekusi atau tadi namanya mejadi mitigasi risiko pangan," lanjut dia. Sri Mulyani merinci bantuan pangan yang sudah dieksekusi dan dianggarkan pada tahun 2024, merupakan bantuan pangan dari Bapanas.

Sri Mulyani lalu menuturkan, anggaran Kemensos untuk BLT nantinya akan ditambahkan, namun program tersebut belum dimulai karena Kemenkeu belum menerima dokumen pengajuan dari Kemensos.

“Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaanya,” kata Sri Mulyani.

Dalam kesempatan yang sama, sebelumnya Menteri Sosial Tri Rismaharini menegaskan bahwa pembagian BLT El Nino tahun lalu sudah dirampungkan pada Desember 2023.

Mensos yang kerap disapa Risma itu juga menjelaskan, anggaran kementeriannya pada tahun ini juga akan turun dibandingkan tahun lalu. "Kalau kita bandingkan anggaran 2023 dan 2024, anggaran kami turun dari Rp 87.275.374.140.000 menjadi Rp 79.214.083.464.000," kata Risma.

Risma juga menjelaskan alasan turunnya anggaran Kemensos tahun ini dari Rp 87,27 triliun pada 2023 menjadi Rp 79,2 triliun pada 2024. Menurut dia, penyebabnya adalah keluarnya bantuan langsung tunai atau BLT El Nino dari anggaran Kemensos tahun 2024.

"Hal ini karena belanja BLT El Nino keluar dari bantuan di 2024," ucap Risma.

Pada sidang PHPU hari ini, kehadiran empat menteri kabinet Presiden Jokowi menjadi agenda utama sebagai saksi terkait tuduhan politisasi bantuan sosial dalam perselisihan Pilpres 2024.

Selain Sri Mulyani, hadir pula Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Mensos Tri Rismaharini.

Adanya dugaan politisasi bantuan sosial menjadi poin utama dalam gugatan perselisihan Pilpres yang diajukan oleh pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan tersebut yakni nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 01 Anies-Muhaimin, dan nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang diajukan oleh kubu 03, Ganjar-Mahfud.

ADINDA JASMINE PRASETYO | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan editor: MK Buka Tahapan Penyampaian Kesimpulan dalam Perkara Sengketa Pilpres, Ini Alasannya

Berita terkait

13 Gugatan Sengketa Suara dengan Partai Garuda Tidak Diterima MK, PPP Gagal Penuhi Parliamentary Threshold

3 jam lalu

13 Gugatan Sengketa Suara dengan Partai Garuda Tidak Diterima MK, PPP Gagal Penuhi Parliamentary Threshold

PPP mengajukan gugatan sengketa suara yang salah perhitungan dengan Partai Garuda di banyak dapil. Tak bisa penuhi parliamentary threshold di DPR.

Baca Selengkapnya

Gugatan PPP Soal 5.611 Suara di Sumbar Berpindah ke Partai Garuda Tidak Diterima MK

4 jam lalu

Gugatan PPP Soal 5.611 Suara di Sumbar Berpindah ke Partai Garuda Tidak Diterima MK

PPP mengajukan gugatan soal 5.611 suara mereka di Sumatera Barat berpindah ke Partai Garuda. KPU menilai gugatan itu tidak jelas dan kabur.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU: Ikhtiar PPP Capai Ambang Batas Parlemen Lewat MK Tidak Tercapai

7 jam lalu

Ketua KPU: Ikhtiar PPP Capai Ambang Batas Parlemen Lewat MK Tidak Tercapai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menanggapi soal hampir semua permohonan PPP ke MK kandas dalam putusan dismissal.

Baca Selengkapnya

PPP Gugat Sengketa Pileg DPR di Lampung, MK Putuskan Tidak Diterima

7 jam lalu

PPP Gugat Sengketa Pileg DPR di Lampung, MK Putuskan Tidak Diterima

Majelis hakim konstitusi menilai ada ketidakjelasan dalam permohonan PPP.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

9 jam lalu

MK Putuskan Gugatan Sengketa Pileg PPP di Banten Tidak Diterima

MK memutuskan permohonan Partai Persatuan Pembangunan alias PPP dalam sengketa pileg DPR RI di Banten dan DPRD Kota Tangerang tidak diterima.

Baca Selengkapnya

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

10 jam lalu

Gugatan PPP di Dapil Aceh II Tak Diterima, MK Sebut Permohonan Kabur

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Aceh II tidak dapat diterima karena kabur alias tidak jelas.

Baca Selengkapnya

Kata PPP Soal Sejumlah Gugatan Sengketa Pileg yang Tak Diterima MK

11 jam lalu

Kata PPP Soal Sejumlah Gugatan Sengketa Pileg yang Tak Diterima MK

PPP merespons soal MK yang tidak menerima sejumlah permohonan sengketa pileg mereka.

Baca Selengkapnya

MK Putuskan Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Garuda di Kaltim Tidak Diterima

11 jam lalu

MK Putuskan Gugatan PPP soal Perpindahan Suara ke Garuda di Kaltim Tidak Diterima

MK memutuskan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Kalimantan Timur tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Partai Buruh dan Gelora Gugat UU Pilkada ke MK

12 jam lalu

Partai Buruh dan Gelora Gugat UU Pilkada ke MK

Partai Buruh bersama Partai Gelora mengajukan permohonan uji materiil Pasal 40 ayat (3) UU Pilkada ke MK. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

14 jam lalu

MK Nyatakan Permohonan PPP di Dapil Papua Tengah Tak Dapat Diterima

MK menyatakan permohonan PPP dalam sengketa pileg DPR RI di dapil Papua Tengah tidak dapat diterima. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya