TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan penyebab kenaikan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos di sidang sengketa hasil Pilpres Mahkamah Konstitusi atau MK.

"Kenaikan anggaran Perlinsos pada tahun 2024 utamanya disumbang oleh kenaikan anggaran subsidi energi dan pergerakan nilai tukar rupiah," kata Airlangga di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024.

Dia menjelaskan, realisasi harga jual minyak mentah di Indonesia (Indonesian Crude Oil Price/ICP) pada 2023 adalah US$ 78,43 per barel. Sedangkan asumsi harga ICP pada 2024 naik menjadi US$ 82 per barel.

Airlangga menjelaskan, nilai tukar rupiah juga mengalami kenaikan. Rata-rata nilai tukar pada 2023 adalah Rp 15.230 per US$, dan naik menjadi rata-rata Rp 15.664 per US$ pada 2024.

"Kenaikan harga dan nilai tukar ini berimplikasi pada kenaikan subsidi energi di 2024 bila dibandingkan 2023, juga terjadi kenaikan volume BBM dari 16,5 juta kiloliter menjadi 19,5 juta kiloliter," ujar Airlangga.

Anggaran perlindungan sosial yang terbesar, kata dia, berupa subsidi BBM, listrik, LPG, pupuk, kewajiban pelayanan publik atau PSO, dan kredit program. "Jadi kenaikan BBM itu salah satu komposisi yang utama, Yang Mulia," kata Airlangga.

Selain Airlangga, hadir juga tiga menteri lainnya di sidang sengketa hasil Pilpres hari ini. Ketiganya adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Ketiganya dihadirkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan dalil-dalil Kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. yang mengatakan bantuan sosial atau bansos menjadi instrumen untuk memenangkan Paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pilihan Editor: Menko PMK Muhadjir Jelaskan Soal Bansos hingga Subsidi di Sidang Sengketa Pilpres MK