4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres, Kubu Anies Minta MK Ajukan Pertanyaan Brilian

Reporter

Riri Rahayu

Editor

Devy Ernis

Jumat, 5 April 2024 06:52 WIB

Sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli pihak terkait atau Kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Gedung MK, Jakarta pada Kamis, 4 April 2024. TEMPO/Amelia Rahima Sari

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Tim Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Refly Harun, berharap 4 menteri yang dihadirkan dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa independen. Adapun menteri yang bakal dihadirkan dalam sidang hari ini, Jumat, 5 April 2024, ialah Menteri Keuangan Sri Mulyani; Menko PMK Muhadjir Effendy; Menko Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Sosial Tri Rismaharini.

“Kami berharap mereka independen, menyatakan keterangan yang sebenar-benarnya,” kata Refly dalam konferensi pers di Gedung MK pada Kamis malam, 4 April 2024. “Seandainya tidak (independen), kami berharap hakim MK mengajukan pertanyaan yang brilian.”

Sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo memastikan bahwa Majelis Hakim akan memanggil Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.

“Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Muyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu),” kata Suhartoyo di pengujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore.

Kelima pihak termasuk DKPP tersebut, kata Suhartoyo, dikategorikan penting oleh MK. Namun, Suhartoyo mengatakan bukan berarti pemanggilan tersebut mengindikasikan MK mengakomodasi permohonan Kubu Anies-Muhaimin maupun Kubu Ganjar-Mahfud.

Advertising
Advertising

Dalam sidang itu pun, nantinya hanya majelis hakim yang bisa mengajukan pertanyaan atau mendalami keterangan kelima pihak tersebut.

“Jadi semata-mata (pemanggilan empat menteri dan DKPP) untuk kepentingan para hakim,” ujar Suhartoyo.

Adapun Juru bicara MK Enny Nurbaningsih mengatakan, pemanggilan empat menteri Jokowi di sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2024 dilakukan karena Majelis Hakim ingin mendalami sejumlah dalil hingga bukti yang berkembang di persidangan.

“Sebagaimana dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan, jawaban KPU, keterangan pihak terkait dan Bawaslu, maka yang perlu untuk didalami lebih lanjut empat pihak tersebut,” kata Enny Nurbaningsih.

RIRI RAHAYU | HENDRIK KHOIRUL | AMELIA RAHIMA SARI

Pilihan Editor: Presiden Jokowi Lantik Tonny Harjono Jadi KSAU Siang Ini

Berita terkait

Apakah Kebijakan Bansos Jokowi akan Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo?

12 hari lalu

Apakah Kebijakan Bansos Jokowi akan Dilanjutkan di Pemerintahan Prabowo?

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko memberikan kepastian bahwa program bansos akan terus berlanjut.

Baca Selengkapnya

Budiman Bilang Prabowo Teruskan Program Bansos Jokowi: Penting bagi Orang Miskin

14 hari lalu

Budiman Bilang Prabowo Teruskan Program Bansos Jokowi: Penting bagi Orang Miskin

Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan tetap melanjutkan kebijakan bansos.

Baca Selengkapnya

Prabowo Janji Hilangkan Kemiskinan, Ekonom: Jangan Mengandalkan Bansos

14 hari lalu

Prabowo Janji Hilangkan Kemiskinan, Ekonom: Jangan Mengandalkan Bansos

Ekonom menyarankan sejumlah langkah kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi kemiskinan. Tidak dengan mengandalkan bantuan sosial atau bansos.

Baca Selengkapnya

Alasan Anies Baswedan Hadir di Pelantikan Prabowo, Sebelumnya Datang Saat KPU Tetapkan Pemenang Pilpres 2024

15 hari lalu

Alasan Anies Baswedan Hadir di Pelantikan Prabowo, Sebelumnya Datang Saat KPU Tetapkan Pemenang Pilpres 2024

Calon presiden pada Pilpres 2024, Anies Baswedan, turut menghadiri prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran. Ini Alasannya.

Baca Selengkapnya

Bukan Bansos, Sri Mulyani Pastikan Program Perlinsos Terus Berjalan

17 hari lalu

Bukan Bansos, Sri Mulyani Pastikan Program Perlinsos Terus Berjalan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan tetap menjalankan program Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk sisa tahun ini.

Baca Selengkapnya

Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

26 hari lalu

Angka Kepuasan Publik terhadap Jokowi Dipengaruhi Bansos dan Infrastruktur

Jokowi beberapa kali blusukan dan membagikan kaus serta bansos kepada masyarakat menjelang lengser.

Baca Selengkapnya

Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

27 hari lalu

Kurawal Foundation Kupas Strategi Utama Politik Jokowi dalam Jokowisme, Populisme dan Infrastrukturalis

Ideologi Jokowisme yang diusung relawan Alap-Alap Jokowi punya dua strategi utama dalam berpolitik yaitu populisme dan infrastrukturalis. Ini artinya

Baca Selengkapnya

Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

27 hari lalu

Kurawal Foundation Tegak Lurus Menolak Jokowisme, Ideologi Alap-Alap Jokowi yang Pasang Baliho Jokowi Guru Bangsa

Relawan Alap-Alap Jokowi memasang baliho Jokowi guru bangsa, sebelumnya mengusung ideologi Jokowisme. Kurawal Foundation pernah kupas Jokowisme ini.

Baca Selengkapnya

Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal

28 hari lalu

Indef Nilai Program Bansos dan Kartu Prakerja Tak Optimal

Indef menilai kebijakan program bantuan sosial atau bansos serta Kartu Prakerja di pemerintahan Presiden Jokowi tidak membuahkan hasil

Baca Selengkapnya

Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

29 hari lalu

Ekonom Sarankan Pemerintahan Prabowo Evaluasi Program Bansos Agar Tepat Sasaran

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menyarankan agar pemerintah mengubah program bansos

Baca Selengkapnya