TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera atau PKS konsisten menjadi oposisi sepanjang 15 tahun ke belakang. PKS tercatat, tiga kali menjadi oposisi sejak Megawati Soekarnoputri menjadi presiden periode 2001-2004, menggantikan Gus Dur. Kemudian oposisi lainya pada masa Jokowi-JK pada 2014-2019 dan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 2019-2014. Peran oposisi ditengarai kembali diambil PKS setelah pemilu 2024. Bagaimana fakta-faktanya?

1. Mengkritik Pemerintah

Pada 2015 PKS menyatakan tetap menjadi oposisi loyal pemerintah Presiden Joko Widodo. Sebagai oposisi, partai ini bersikap kritis terhadap Presiden Jokowi. Presiden PKS kala itu, Mohamad Sohibul Iman menyebutkan Pemerintah Jokowi belum optimal mengantisipasi konflik. Hal ini terbukti masih terjadinya kekerasan yang dipicu sentimen kesukuan dan agama seperti di Tolikara, Papua, dan Aceh Singkil.

Sohibul juga menegaskan hukum belum ada harmonisasi antara kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. "Yang bisa diapresiasi hanya hukuman mati bagi bandar narkoba," ujarnya. Pemerintah Jokowi memang telah mengeksekusi sejumlah terpidana mati kasus narkoba beberapa waktu lalu.

Meski kerap melontarkan kritikan, Shobilu menjelaskan kritik tersebut bukan untuk menjatuhkan program-program pemerintahan. Melainkan memberikan kontribusi dengan mengkritisi agar lebih kredibel.

2. Menolak Kebijakan Pemerintah

Pada rapat kerja nasional (Rakernas) 2021 PKS menegaskan sikap oposisi terhadap pemerintah. Sikap tersebut ditunjukkan dari upaya menentang peraturan presiden tentang investasi untuk industri minuman keras.

Sekretaris Jenderal PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyatakan penolakan terhadap pembukaan investasi minuman keras merupakan salah satu upaya partai membela kepentingan rakyat. "Pembelaan rakyat menyangkut berbagai dimensi kepentingan, baik keselamatan jiwa, kepentingan ekonomi, sosial, maupun politik," kata Alhabsyi, Senin, 1 Maret 2021.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada 2 Februari 2021 mengesahkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang salah satunya akan membuka keran investasi untuk industri minuman beralkohol atau minuman keras. Ketentuan itu tersebut mulai berlaku pada 4 Maret 2021.

3. Bagi PKS, Oposisi Lebih Terhormat

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPR, Jazuli Juwaini, mengatakan partainya komitmen menjadi oposisi pemerintah periode 2009-2024. Menurut dia, posisi politik tersebut akan membuat partainya lebih terhormat pada saat memberikan masukan permasalahan kebangsaan kepada pemerintah.

"PKS akan lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan solusi kebangsaan jika tetap berada di luar pemerintahan," ucapnya saat dihubungi hari ini, Ahad, 13 Oktober 2019. "Oleh karena itu, insya Allah PKS komitmen tetap berada di luar pemerintahan."

Petinggi PKS itu pun melontarkan alasan lain. Dia menyatakan pilihan menjadi oposisi juga untuk menghormati partai lain yang sejak awal mendukung pasangan Joko Widodo atau Jokowi - Ma'ruf Amin di Pemilihan Presiden 2019. "PKS tidak ingin masuk kabinet karena ingin menghormati partai-partai yang berkeringat memenangkan Jokowi - Ma'ruf Amin."

4. Menjadi Partai Penyeimbang

Presiden PKS periode 2019 Sohibul Iman mengatakan alasan PKS oposisi karena tiga alasan. Pertama, PKS ingin menjaga kepantasan dalam demokrasi yang harus ada partai penyeimbang atau checks and balances. Kedua lanjut Sohibul, PKS ingin sirkulasi kekuasaan demokrasi berjalan dengan baik. Sirkulasi ditentukan kontestasi, pasti ada yang menang ada yang kalah.

Sebagai pendukung pasangan capres dan cawapres yang kalah dalam pilpres, PKS akan memberikan kesempatan kepada pihak yang menang untuk menjalankan pemerintahan. PKS akan berjuang di luar pemerintahan untuk mengambil hati rakyat. Ketiga, PKS mau memenuhi keinginan masyarakat. "Beberapa survei menunjukkan bahwa lebih dari 70 persen menginginkan agar pemerintahan Pak Jokowi di periode kedua diawasi. Atas dasar itu kami mengikuti apa yang diinginkan rakyat", pungkas Sohibul.

Sebagai informasi, PKS menjadi satu satunya partai saat ini di jalur oposisi pemerintah di DPR. Status itu berlaku sejak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di pemerintahan Presiden Jokowi, Rabu, 21 Februari 2024. Bergabungnya AHY sekaligus mengakhiri posisi Partai Demokrat sebagai oposisi bersama PKS selama hampir 10 tahun terakhir sejak Jokowi menjadi presiden.

KHUMAR MAHENDRA | ELIK SUSANTO | AHMAD FAIZ IBNU SANI | BUDIARTI UTAMI PUTRI | YUDONO YANUAR

Pilihan Editor: Tokoh PKS Sumbar Harapkan Anies Baswedan dan Muhaimin Jadi Oposisi