DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu karena KPU Masih Hadapi Sengketa Pilpres di MK

Senin, 1 April 2024 23:00 WIB

ilustrasi Gedung DPR/Tempo/Rahma Dwi Safitri

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR RI menunda rapat evaluasi Pemilu 2024 yang seharusnya berlangsung pada Senin, 1 April 2024. Menurut Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, penundaan itu dilakukan karena Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih menghadapi sengketa perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Awalnya, rapat tersebut sempat berlangsung selama 20 menit sebelum ditunda karena tidak ada operwakilan dari KPU. Dalam rapat itu, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, perwakilan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan perwakilan Kementerian dalam Negeri sudah hadir.

“Namun kita melihat sampai saat ini teman-teman KPU RI belum hadir dan mereka melayangkan surat minta izin dan kemudian minta ditunda karena harus menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi,” kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 1 April 2024.

Doli menyayangkan kehadiran para komisioner KPU di MK yang ternyata juga tidak lengkap. Dia mengungkapkan bahwa ada salah satu anggota KPU yang tidak hadir karena sedang melaksanakan umrah ke Arab Saudi. “"Kok ada satu orang yang bisa pergi, pergi ke luar, apakah dianggap tidak penting? Saya kira itu juga bakal jadi soal di Mahkamah Konstitusi,” ujar dia.

Rapat evaluasi Pemilu 2024 di DPR pun ditunda. Doli mengatakan sidang akan diskors hingga masa sidang berikutnya. Doli menyampaikan bahwa rapat tersebut akan dilaksanakan pada 13 atau 14 Mei 2024.

Advertising
Advertising

Adapun DPR akan kembali memasuki masa reses pada 4 April 2024 nanti. Maka dari itu, Doli memutuskan untuk menunda rapat evaluasi Pemilu 2024 karena masa sidang kali ini tinggal menyisakan dua hari lagi.

Sebelumnya, Komisi II juga sudah menunda rapat evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP. Rapat yang pertama dilaksanakan pada Senin, 25 Maret 2024 itu ditunda akibat keterbatasan waktu.

Dalam rapat itu, KPU, Bawaslu, dan DKPP baru memaparkan laporan dan evaluasi mereka atas pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu, terdapat pemaparan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mewakili pemerintah.

Doli menyatakan rapat selanjutnya akan mengagendakan tanya jawab dan respons dari para anggota DPR kepada para penyelenggara Pemilu. “Tadi laporannya baru umum yang disampaikan oleh Bawaslu, KPU, dan segala macam seperti itu. Tentu juga nanti akan memperdalam lagi dalam sesi pertanyaan dan segala macam itu,” ucap Doli usai rapat tersebut.

Pilihan Editor: Noel Harap Prabowo seperti Jokowi, Tak Melupakan Jasa Relawan

Berita terkait

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

35 menit lalu

TKD Prabowo-Gibran Aceh Syukuran Kemenangan: Tidak Terlalu KO Kita

Pasangan Prabowo-Gibran mendapatkan 27 persen suara di Aceh, pada Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

57 menit lalu

Nasdem dan Gerindra Berkoalisi Usung Petahana Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang

Bakal calon bupati pendamping Aep Syaepuloh di Pilkada Karawang akan ditentukan oleh Gerindra.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

18 jam lalu

Anies Baswedan Disebut Dukung Ide Koalisi Gagasan untuk Bangun Bangsa

Co-Founder Paramadina Public Policy Institute, Wijayanto Samirin, menyebut Anies Baswedan menyetujui ide soal koalisi gagasan.

Baca Selengkapnya

Ketua MKMK Sebut Pemeriksaan Anwar Usman Harus Berkompromi dengan Jadwal Sengketa Pileg

1 hari lalu

Ketua MKMK Sebut Pemeriksaan Anwar Usman Harus Berkompromi dengan Jadwal Sengketa Pileg

MKMK masih mendalami pokok laporan terhadap Anwar Usman. Namun, pemeriksaan belum bisa dilakukan.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

2 hari lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

2 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya