TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK Suhartoyo memastikan bahwa Majelis Hakim akan memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo mengatakan MK akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah menteri kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu pada Jumat, 5 April 2024. Pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat hakim konstitusi pada pagi tadi.

"Yang pertama yang perlu didengar oleh MK adalah Muhadjir Effendy Menko PMK, Airlangga Hartarto Menko Perekonomian, Sri Muyani Menkeu, Tri Rismaharini Mensos, dan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu)," kata Suhartoyo di penghujung sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin sore, 1 April 2024.

Namun, Suhartoyo menegaskan bahwa bukan berarti Mahkamah Konstitusi mengakomodir permohonan Kubu Anies-Muhaimin dan Kubu Ganjar-Mahfud.

Sebe;umnya, kubu Anies-Muhaimin (AMIN) minta pemanggilan empat menteri Kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk menjadi saksi dalam persidangan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua Tim hukum AMIN Ari Yusuf Amir mengungkapkan alasan mereka ingin memanggil keempat menteri Jokowi yang dinilai terkait langsung dengan hal-hal yang diuraikan kubu Anies-Muhaimin dalam permohonan mereka.

“Empat menteri ini mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan apa yang kami uraikan dalam permohonan kami,” kata Ari Yusuf Amir usai persidangan PHPU Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis, 28 Maret 2024 seperti dikutip Antara.

Empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartanto.

Ari mengatakan, melalui Menteri Keuangan, pihaknya ingin menanyakan tentang lonjakan anggaran bantuan sosial (bansos) pada 2024. “Bagaimana anggaran bansos bisa melonjak di 2024? Itu anggarannya dari mana? Apakah memang sudah disiapkan? Karena tidak ada kejadian yang penting di 2024,” kata dia.

Kemudian, kepada Menteri Sosial, timnya ingin bertanya mengenai penyaluran dana perencanaan Bansos. “Apakah basos itu sudah tepat guna? Kita semua setuju bahwa bansos itu penting, tapi kita tidak setuju bansos itu dipolitisasi,” ujarnya

Kepada Menteri Perdagangan, Tim Hukum Amin ingin mengorek keteranganya perihal dugaan politisasi dalam penggunaan fasilitas negara. Ari mengatakan timnya juga ingin menanyakan serupa kepada Menko Perekonomian.

Menurut dia, kesaksian dari keempat menteri tersebut penting untuk mengungkapkan tabir-tabir yang telah disebutkan di dalam dalil permohonan yang diajukan Tim Hukum Amin. “Semoga dapat dikabulkan. Tadi pihak paslon 03 (Ganjar-Mahfud) juga mendukung argumen kami,” katanya.

Zulkfli Hasan dan Airlangga Hartanto Kerap Sangkut Pautkan Bansos dan Jokowi

Sebelumnya Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan kerap menyebut bansos adalah dari Jokowi, hal itu dilakukannya pada Selasa, 26 Desember 2023 lalu, saat menghadri kampanye Prabowo-Gibran di Kedal, Jawa Tengah. Dalam cuplikan pidato yang disiarkan stasiun televisi nasional dan beredar di media sosial, Zulhas menyebut bahwa bansos dan BLT adalah pemberian Jokowi.

Di saat yang sama, Zulhas juga mempromosikan PAN sebagai partai pendukung Jokowi sekaligus Gibran.

“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” kata Zulhas.

Hal serupa juga dilakukan Airlangga Hartanto, Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum Partai Golkar saat melakukan kunjungan ke NTB. Airlangga Hartanto meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat atau NTB berterima kasih kepada Jokowi saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok pada Ahad, 14 Januari 2024.

Kunjungan tersebut dibarengi dengan pembagian bansos berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat. Mulanya ia bertanya kepada masyarakat, apakah setuju program Bantuan Langsung Tunai atau BLT dilanjutkan, kemudian mengintruksikan masyarakat untuk berterima kasih kepada Jokowi.

“Terima kasih enggak bu sama bapak Jokowi? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam, bisa?” ujar Airlangga.

Menyangkut-pautkan Jokowi dengan bansos dinilai sejumlah pihak sebagai upaya politisasi program pemerintah, mengingat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka bersanding dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024.

Tanggapan Mahkamah Konstitusi

Dalam persidangan yang digelar pada Kamis 28 Maret, pemohon satu atau Tim Hukum Amin mengajukan permintaan memanggil empat menteri dari Kabinet Indonesia Maju untuk menjadi saksi. Usulan tersebut didukung oleh pemohon dua, yaitu tim hukum TPN Ganjar-Mahfud, yang juga ingin mengajukan para menteri tersebut menjadi saksi.

Atas permintaan tersebut ketua Hakim MK Suhartoyo mengatakan akan mencermati dan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I AMELIA RAHIMA SARI I HENDRIK KHOIRUL MUHID

Pilihan Editor: MK Panggil Sri Mulyani, Risma, Airlangga, dan Muhadjir untuk jadi Saksi Sidang Sengketa Pilpres Pekan Ini