TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah seniman dan budayawan Indonesia mengajukan Amicus Curiae ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024. Upaya tersebut diinisiasi oleh Butet Kertaredjasa dan Goenawan Mohamad, serta ditandatangani oleh 29 seniman dan sastrawan, termasuk Ayu Utami, Agus Noor, Yuswantoro Adi, dan Ita F. Nadia.

Sastrawan Ayu Utami dan Alif Iman menyampaikan langsung berkas Amicus Curiae ke MK yang mewakili 159 sastrawan dan budayawan yang mendukung langkah ini.

“Hari ini mewakili teman-teman terutama yg diinisiatori oleh Butet Kertaredjasa dan Goenawan Mohamad, menyampaikan pendapat kami menyebut Sahabat Peradilan, atau Amicus Curiae, untuk menyampaikan pendapat mengenai gugatan atau kasus Pemilu 2024,” tutur Ayu di Gedung MK pada Senin, 1 April 2024.

Ayu juga menegaskan bahwa kelompok seniman dan budayawan tersebut tidak terafiliasi dengan pasangan calon tertentu, tetapi lebih mencerminkan keprihatinan atas dugaan pelanggaran dalam proses Pemilu.

Menurut Ayu, sebagai seniman dan budayawan, mereka berjuang untuk mempertahankan kebebasan manusia, termasuk kebebasan berekspresi dan berpikir, yang juga bergantung pada sistem Pemilu yang benar.

Harapan mereka adalah agar hakim memutuskan dengan hati nurani dan rasa keadilan, mengingat banyaknya pelanggaran yang telah disuarakan oleh berbagai pihak namun tampaknya tidak mendapat perhatian.

“Yang sudah disuarakan oleh banyak orang, para guru besar, para seniman tapi tidak didengar. Jadi tujuan kami adalah untuk mengetuk hati para hakim untuk memutus mengenai Pemilu 2024 dengan hati nurani dengan rasa keadilan,” imbuh Ayu.

Ayu kemudian menujukkan bukti tanda terima dokumen Amicus Curiae tersebut kepada awak media, yang berbunyi “Telah diterima dokumen dari Butet Kertaredjasa dkk, ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, isi kiriman Dokumen Sahabat Peradilan PHPU, Senin, 1 April 2024, jam 10.45 WIB,”ujarnya.

Amicus Curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga, yaitu mereka yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara, memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan dimana hanya sebatas memberikan opini, bukan melakukan perlawanan.

Di hari yang sama, MK kembali melaksanakan sidang sengketa Pilpres ketiga dengan agenda pemeriksaan persidangan untuk mendengar keterangan saksi dan ahli dari kubu 01, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Sebelumnya, pada Kamis, 28 Maret 2024 juga telah dilakukan sidang kedua dengan agenda untuk mendengarkan keterangan termohon, pemberi keterangan, dan pihak terkait.

Pilihan Editor: Begini Respons Khofifah Indar Parawansa Soal Rayuan PDIP untuk Pilkada Jatim 2024