Cerita AHY Jadi Oposisi Hampir 1 Dekade: Ruang Gerak dan Sumber Daya Terbatas

Kamis, 28 Maret 2024 10:03 WIB

(Dari kiri ke kanan) Edhy Baskoro Yudhoyono (Ibas) Anggota DPR RI Komisi VI periode 2019 - 2024, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Capres Terpilih Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Annisa Pohan (istri AHY) saat menghadiri Buka Bersama Partai Demokrat pada Rabu, 27 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya tak salah memberikan dukungannya pada Prabowo Subianto, dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menyoroti hambatan politik yang dialami Demokrat selama menjadi oposisi pemerintah.

Dengan terpilihnya Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024, AHY mengatakan misi besar Demokrat untuk kembali ke pemerintahan di periode 2024-2029 telah tercapai.

“Alhamdulillah, jalan yang kita pilih ini, tidak salah. Misi besar Partai Demokrat, yaitu kembali ke pemerintahan nasional, telah tercapai seiring dengan kemenangan satu putaran, pasangan Prabowo-Gibran,” ujar AHY, dalam acara buka bersama Partai Demokrat di St. Regis Setiabudi, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Maret 2024.

AHY kemudian merinci, selama ini Demokrat berada di dalam pemerintahan nasional selama 10 tahun, yakni pada periode 2014-2024. Menurut dia, selama masa pemerintahan tersebut, Demokrat juga ikut terlibat dalam kebijakan pembangunan serta program-program pro-rakyat. Bahkan, sejumlah program tersebut dilanjutkan di masa pemerintahan setelah SBY, yaitu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

AHY menuturkan, misi utama untuk kembali ke pemerintahan adalah karena selama menjadi oposisi pemerintah, dia merasa ruang gerak partainya terbatas hanya di parlemen dan daerah saja.

Advertising
Advertising

“Selama 9 tahun 4 bulan terakhir, Partai Demokrat berada di luar pemerintahan telah membatasi ruang gerak, sumber daya, dan kontribusi nyata,” imbuh AHY.

Pernyataan AHY tersebut merujuk pada masa pemerintahan Jokowi, di mana dulu Demokrat masih menjadi oposisi pemerintah. AHY sebelumnya acap kali menyentil Jokowi, salah satunya perihal cawe-cawe promosi kandidat untuk maju di Pilpres 2024, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Namun saat ini, Partai Demokrat justru mulai merapat ke pemerintahan, sejak bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) dan mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres. AHY bahkan menyebutkan bahwa saat ini Demokrat tak salah pilih jalan.

Sebelumnya, pada acara buka bersama Partai Demokrat di Hotel Four Season pada Sabtu, 23 Maret 2024, AJY sempat menyindir Koalisi Perubahan yang menurut dia tidak solid. AHY bersyukur karena Demokrat telah hengkang usai Anies Baswedan mengusung Muhaimin Iskandar sebagai wakilnya.

“Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kami bayangkan coba kami masih di tempat yang lama, hancur lebur betul?,” kata AHY.

ADINDA JASMINE PRASETYO | HENDRIK YAPUTRA

Pilihan Editor: Siswa Lulus SNBP 2024 Tapi Tak Lolos KIP Kuliah? Begini Opsi dari Panitia SNPMB

Berita terkait

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

7 menit lalu

Bappenas Sebut Program Makan Siang Gratis Dijalankan Tahun Depan, Bujet Rp 20 Ribuan per Anak

Deputi Bappenas memastikan program makan siang gratis akan mulai berjalan mulai tahun 2025 dengan bujet Rp 20 ribuan per anak.

Baca Selengkapnya

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

35 menit lalu

Kadin Sebut Swasembada Air Harus jadi Program Utama Pemerintah: Ada di Visi Misi Prabowo-Gibran

Waketum Kadin Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur Umar, menyebut bahwa ketersediaan air harus jadi perhatian pemerintah.

Baca Selengkapnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

40 menit lalu

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang Toxic, Pengamat Sebut Kontra dengan Narasi Rekonsiliasi

Pernyataan Luhut disebut kontra dengan narasi rekonsiliasi dan gotong royong membangun Indonesia yang terus digaungkan Prabowo.

Baca Selengkapnya

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

46 menit lalu

Presidential Club Dinilai Sulit Terbentuk Mengingat Hubungan Megawati, Jokowi, dan SBY

Sejumlah pakar menilai pembentukan presidential club oleh Prabowo Subianto sulit terbentuk mengingat hubungan antara Megawati, SBY, dan Jokowi.

Baca Selengkapnya

Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

53 menit lalu

Penjelasan PDIP soal Foto Jokowi Tidak Terpasang di Kantor DPD Sumut

Politikus PDIP membantah adanya instruksi dari DPP PDIP untuk menurunkan foto Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

53 menit lalu

Daftar Pemilihan Gubernur yang Digelar pada Pilkada 2024, Mengapa Yogyakarta Tak Termasuk?

Pilkada 2024 akan dilaksanakan pada November 2024 di semua provinsi di seluruh Indonesia, kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta. Apa alasannya?

Baca Selengkapnya

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

1 jam lalu

Jokowi akan Minta Prabowo Garap 78 Ribu Hektare Tambak Mangkrak Senilai Rp 13 Triliun

Presiden Jokowi akan meminta Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menggarap tambak mangkrak di Pantura sekitar 78.000 hektare.

Baca Selengkapnya

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

1 jam lalu

Pakar Sebut Presidential Club Tak Perlu Jadi Dewan Pertimbangan Agung, Ini Alasannya

Menurut pakar, Prabowo lebih baik menggunakan Wantimpres ketimbang menghidupkan kembali Dewan Pertimbangan Agung.

Baca Selengkapnya

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

1 jam lalu

Hujan Kritik, Wacana Tambah Pos Kementerian di Kabinet Prabowo

Majalah Tempo melaporkan bahwa Prabowo berupaya membangun koalisi besar di pemerintahannya.

Baca Selengkapnya

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

1 jam lalu

Publik Menunggu Susunan Kabinet Prabowo-Gibran, Begini Aturan Pembentukan Kabinet?

Masyarakat menunggu bentukan kabinet Prabowo-Gibran. Bagaimana aturan pembentukan dan di pasal mana menteri tak boleh rangkap jabatan?

Baca Selengkapnya