TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari mengungkapkan terdapat ratusan petugas pelaksana Pemilu yang meninggal selama periode pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Jumlah meninggal tersebut berdasarkan data KPU yang diambil pada 14-25 Februari 2024.

“Total badan ad hoc berupa anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia sebanyak 181 orang,” kata Hasyim saat rapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin, 25 Maret 2024.

Selain itu, Hasyim mengatakan terdapat terdapat 4.770 petugas Pemilu lainnya yang mengalami kecelakaan kerja atau sakit selama bertugas. “Kita doakan semoga teman-teman saudara-saudara anggota badan ad hoc yang meninggal diberikan khusnul khotimah dan yang sakit segera sembuh,” kata dia.

Hasyim mengungkapkan KPU telah melakukan skrining kesehatan dalam proses rekrutmen petugas Pemilu untuk meminimalisasi jumlah kecelakaan kerja. Selain itu, kata Hasyim, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memberikan dukungan medis kepada para petugas Pemilu.

Hasyim mengklaim KPU juga telah membayarkan santunan kepada sebagian petugas yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja. “Telah dibayarkan santunan kepada 114 orang anggota badan ad hoc yang meninggal dan 374 anggota badan ad hoc yang mengalami kecelakaan kerja dalam rentang 14 sampai dengan 25 Februari 2024,” kata Hasyim.

Adapun rapat KPU dengan Komisi II DPR juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Kementerian Dalam Negeri. Rapat tersebut dilakukan untuk mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024.

Selain jajaran Komisi II DPR dan Ketua KPU Hasyim Asyari, hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, serta Ketua DKPP Heddy Lugito.

Rapat tersebut dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. Saat membuka rapat tersebut, Doli mengatakan pihak-pihak yang hadir punya kepentingan untuk melihat secara lebih detail pelaksanaan Pemilu 2024.

Sebabnya, kata Doli, ada banyak masukan terhadap pelaksanaan Pemilu 2024, termasuk dari masyarakat. “Ada hal-hal yang perlu dievaluasi, ada hal-hal yang perlu dikoreksi,” ucap politikus Partai Golkar itu.

Pilihan Editor: Begini Persiapan KPU Menjelang Sidang Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi