TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan atau Komisi II DPR diagendakan melakukan rapat kerja bersama dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pada rapat kerja yang dijadwalkan berlangsung pada pukul 14.00 WIB siang hari ini, AHY diagendakan hadir langsung mewakiliki pemerintah untuk melakukan pembahasan dengan DPR, terutama ihwal persoalan mafia tanah dan tanah di Ibu Kota Nusantara.

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny Kabur Harman mengatakan, sebelum mengikuti rapat dengan Komisi Pemerintahan, AHY, sapaan akrab Agus Harimurti Yudhoyono direncanakan bakal menemui legislator Partai Demokrat di DPR.

Namun, Benny tidak menjelaskan detail ihwal persamuhan yang bakal dilakukan AHY dengan para legislatornya tersebut. Dia mengatakan, persamuhan dengan AHY sekadar silaturahim, tidak ada hal yang istimewa.

"Beliau ini kan Ketua Umum kami. Wajar jika menemui anggotanya dulu sebelum rapat, kan di satu tempat yang sama," kata Benny melalui pesan singkat, Senin, 25 Maret 2024.

Pada agenda rapat nanti, Benny melanjutkan, agar legislator di Komisi Pemerintahan dapat memberikan dukungan dan ragam pandangan atas kinerja yang telah dilakukan putera sulung Presiden ke-6 itu.

Benny menyadari, tidak mudah bagi AHY untuk mengembang tugas sebagai Menteri ATR/BPN, terutama dalam persoalan mafia tanah yang terus berulang. "Namun, kami yakin AHY sebagai Ketua Umum mampu menyelesaikan dengan kebijaksanaannya," kata Benny.

Adapun AHY, dilantik menjadi Menteri ATR/BPN oleh Presiden Joko Widodo pada Februari lalu. Dia menggantikan posisi Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dipercaya menjadi Menteri Koordinador bidang Politik, Hukum dan Keamanan setelah ditinggalkan Mahfud Md.

Padahal, saat masih bergabung dengan Koalisi Perubahan, AHY dikenal getol mengkritisi kebijakan pemerintah. Bahkan, dia meminta agar legislator Partai Demokrat di DPR bersikap kritis.

Salah satu persoalan pada bidang pertanahan dan pembangunan yang kerap dikritik AHY adalah pembangunan IKN.

Juli tahun lalu, AHY mempertanyakan sikap pemerintah soal pembangunan IKN. Dia menganggap bahwa pemerintah terlalu terburu-buru jika mengejar pembangunan IKN harus selesai sebelum tahun 2024 berakhir. "Semangatnya kita enggak ada masalah. Tapi begitu, harus dieksekusi sekarang juga, sebelum 2024 harus jadi, apa yang dikejar?" ujar AHY.

Menurut AHY, pemerintah mestinya fokus pada pembenahan ekonomi masyarakat terlebih dulu, alih-alih menargetkan rampungnya pembangunan IKN. "Ini masalah ekonomi rakyat yang perlu dicari solusinya. Jangan didahulukan proyek-proyek yang luar biasa menyita anggaran negara kita," ucapnya.

ANDI ADAM FATURAHMAN

Pilihan Editor: Demokrat DKI Sebut Pemilu 2024 Dimenangkan Kekuatan Kapital Oligarki