Demo di DPR, Massa Tolak Pemilu Curang Tuntut Pengguliran Hak Angket dan Pemakzulan Jokowi

Selasa, 19 Maret 2024 15:48 WIB

Ratusan massa demonstran GPKR berdemonstrasi menuntut DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Presiden Joko Widodo. TEMPO/ANDI ADAM FATURAHMAN

TEMPO.CO, Jakarta - Ratusan orang berpakaian warna hitam dan putih berjalan memadati area depan Kompleks Parlemen DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Dengan membawa bendera merah putih dan spanduk bergambarkan wajah Presiden Joko Widodo, serta pesan tolak penyelenggaraan pemilu curang, mereka meneriakan tuntutan makzulkan Presiden Jokowi.

Dengan membawa 2 unit mobil komando. Mereka berdemonstrasi di tengah teriknya panas sinar matahari pukul 15.00.

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, yang mengikuti aksi demonstrasi tersebut mengatakan terdapat sejumlah tokoh yang turut serta dalam demonstrasi kali ini. Mereka di antaranya mantan Ketua Umum Muhammadiyah Din Syamsuddin hingga mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus, Mayor Jenderal (Purn) Soenarko.

"Kami mendesak DPR segera menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi," kata Refly di depan Kompleks Parlemen, Selasa, 19 Maret 2024.

Refly melanjutkan, selain diikuti oleh kelompok Gerakan Pemuda Kedaulatan Rakyat atau GKPR, demonstrasi diikuti oleh jaringan serikat buruh dan masyarakat miskin kota. "Ada kelompok yang berbeda, tapi tujuannya sama. Tolak pemilu curang dan makzulkan Presiden," ujarnya.

Advertising
Advertising

Di atas mobil komando, Presidium GKPR Didin S. Damanhuri mendesak DPR untuk segera menggulirkan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Menurut Didin, rentetan kejanggalan dalam proses pemilu harus diusut. Salah satunya seperti putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas usia pendaftaran presiden dan wakil presiden hingga bantuan sosial.

"Kita desak ketua fraksi baik PDIP, NasDem, PKB, PKS dan yang concern kepada kecurangan agar hak angket dapat diloloskan," seru Didin saat berorasi.

Menurut Didin, rakyat harus mengawal pengguliran hak angket DPR RI. Ia pun mendorong agar akhir dari angket DPR RI dapat memberi kesimpulan untuk mendiskualifikasi Paslon Nomor Urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

"Itu harus punya konsekuensi paslon 2, didiskulifikasi. Betul?" seru Didin yang langsung disambut betul oleh para pengunjui rasa. "Kita juga makzulkan Presiden Jokowi melalui hak angket."

Pilihan Editor: Din Syamsuddin Pimpin Aksi Demo di DPR Tolak Kecurangan Pemilu

Berita terkait

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

42 menit lalu

Apindo Optimistis Target Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen Tercapai

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen pada tahun ini dapat tercapai.

Baca Selengkapnya

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

3 jam lalu

Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ini Tujuannya

Yustinus Prastowo mengatakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah memerintahkan Sri Mulyani berkomunikasi dengan Prabowo Subianto.

Baca Selengkapnya

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

3 jam lalu

Dua Pernyataan Jokowi soal Pilkada: Tak Ajukan Percepatan serta Peluang Kaesang di Bekasi

Apa kata Presiden Jokowi soal kepastian jadwal Pilkada hingga peluang orang-orang terdekat dalam pemilihan kepala daerah?

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

4 jam lalu

Sri Mulyani Diusulkan Jadi Calon Gubernur DKI Jakarta, Bagaimana Tanggapannya?

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) DKI mengusulkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

12 jam lalu

Kondisi Rumah Murah Program Jokowi di Villa Kencana Cikarang: Banyak yang Terbengkalai

Kondisi rumah murah program Jokowi di Villa Kencana Cikarang mayoritas terbengkalai dan tak berpenghuni

Baca Selengkapnya

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

12 jam lalu

Kementerian ESDM Masih Bahas Soal Perpanjangan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Freeport

Kementerian ESDM terus berkomunikasi dengan kementerian Keuangan untuk mengkaji arif bea keluar untuk ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia

Baca Selengkapnya

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

15 jam lalu

Kata Pakar Soal Posisi Koalisi dan Oposisi dalam Pemerintahan Prabowo

Prabowo diharapkan tidak terjebak dalam politik merangkul yang berlebihan.

Baca Selengkapnya

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

16 jam lalu

Istana Sebut Pansel Calon Pimpinan KPK Diumumkan Bulan Ini

Pansel KPK bertugas menyeleksi para calon pimpinan KPK sebelum diserahkan kepada DPR untuk melakukan tes uji kepatutan dan kelayakan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

16 jam lalu

Jokowi Kumpulkan Prabowo hingga Panglima TNI Bahas Operasi Khusus Papua

Jokowi mengumpulkan menteri dan kepala lembaga negara di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu siang. Bahan soal anggaran operasi khusus Papua.

Baca Selengkapnya

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

16 jam lalu

Pemerintah Anggarkan Rp 355 Miliar untuk Bangun Taman Peringatan di Ibu Kota Nusantara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyebut taman peringatan di Ibu Kota Nusantara bisa jadi lokasi kunjungan tamu negara

Baca Selengkapnya