Penyebab Rekapitulasi KPU Jawa Barat Molor Lagi

Senin, 18 Maret 2024 12:41 WIB

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional Provinsi Bengkulu di Gedung KPU, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. KPU RI menargetkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat nasional akan selesai sebelum 20 Maret 2024. TEMPO/Subekti.

TEMPO.CO, Bandung - Komisi Pemilihan Umum atau KPU Jawa Barat masih belum menyelesaikan rekapitulasi suara Pemilu 2024. Rapat pleno terbuka penghitungan suara yang kembali dimulai Minggu kemarin, belum selesai hingga hari ini. Bahkan rapat pleno kembali diskors pagi ini. “Kita skor sampai jam 14.00 WIB,” kata Komisioner KPU Jawa Barat Hedi Ardia, dalam rapat pleno terbuka penghitungan suara lanjutan tingkat provinsi Jawa Barat, Senin, 18 Maret 2024.

Rapat pleno terbuka penghitungan suara pemilu 2024 yang digelar KPU Jawa Barat pada Minggu, 17 Maret 2024, diselenggarakan setelah KPU Kabupaten Bekasi menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara yang baru rampung sehari sebelumnya. Rapat pleno di KPU Jawa Barat tersebut sedianya rampung tanggal 10 Maret 2024, namun tertunda karena rekap hasil pemungutan suara di KPU Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi belum selesai.


KPU Kota Bekasi menyelesaikan lebih dulu dan pembacaan hasil rekapitulasinya di KPU Jawa Barat digelar 15 Maret 2024. Sementara KPU Bekasi baru bisa digelar Minggu, 17 Maret 2024. Pembacaan hasil rekap penghitungan suara Kabupaten Bekasi dimulai Minggu, 17 Maret 2024, pukul 4 sore. Pembacaan diselang waktu berbuka puasa, dan dilanjutkan lagi pukul 8 malam. KPU Kabupaten Bekasi sempat dihujani serangkaian pertanyaan para saksi partai politik dan saksi calon DPD yang hadir dalam rapat pleno.


Sejumlah saksi mempertanyakan lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menuntaskan rekapitulasi suara di Kabupaten Bekasi. Lainnya mempertanyakan sah tidaknya hasil rekapitulasi yang dibawa KPU Kabupaten Bekasi karena KPU Bekasi belum menyelesaikan rekapitulasi suara untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan. Saksi yang lain mempertanyakan data hasil pemilu yang dibawa KPU Kabupaten Bekasi.


Bawaslu Jawa Barat juga menyoroti data pemilu yang dibacakan KPU Kabupaten Bekasi. Di antaranya data daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih khusus (DPK) yang belum sinkron, serta anomali dalam data pemilih disabilitas yang separuhnya berasal dari luar Kabupaten Bekasi. “Kaitan dengan pemilih disabilitas juga memiliki angka yang luar biasa. Terdapat 1.219 orang disabilitas dari luar provinsi Jawa Barat memilih di Kabupaten Bekasi,” kata Anggota Bawaslu Jawa Barat Herminus Koto.


Ketua KPU Bekasi Adi Rido mengatakan, berlarutnya rekapitulasi penghitungan suara di wilayahnya karena menunggu rampungnya hasil rekapitulasi di Kecamatan Tambun Selatan. Rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Tambun Selatan yang dimulai pada 17 Februari 2024 baru rampung di tingkat PPK pada Sabtu, 16 Maret 2024. Itu pun masih menyisakan rekapitulasi penghitungan suara untuk jenis pemilu DPRD Kabupaten Bekasi di Kecamatan Tambun Selatan yang baru rampung di tingkat PPK pada Minggu, 17 Maret 2023.

Advertising
Advertising


Jumlah TPS di Kecamatan Tambun Selatan terbanyak ke-2 di Indonesia setelah Cawang di DKI. Jumlah TPS di Kecamatan Tambun Selatan tersebut berjumlah 1.222 TPS. Jumlah TPS yang banyakt tersebut yang membuat rekapitulasi di tingkat PPK memakan waktu lama. “Kendalanya jumlah TPS yang begitu banyak sehingga pengerjaannya itu membutuhkan waktu lama,” kata Adi Rido, Minggu, 17 Maret 2024.


Adi membenarkan KPU Bekasi baru menuntaskan penetapan rekapitulasi penghitungan suara jenis pemilu presiden, DPD, DPR, dan DPRD Provinsi yang hasilnya dibacakan dalam rapat pleno terbuka KPU Jawa Barat. KPU Kabupaten Bekasi masih akan menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten pada yang dijadwalkan Senin, 18 Maret 2024. “Makanya setelah selesai di Kecamatan Tambun Selatan, kita akan lakukan pleno khusus untuk tingkat jenis pemilihan Kabupaten Bekasi,” kata dia.


Rapat pleno terbuka KPU Jawa Barat akhirnya menerima hasil rekapitulasi penghitungan suara Kabupaten Bekasi dengan sejumlah catatan. Menjelang tengah malam rapat pleno di skor sambil menunggu semua pencermatan data yang dilakukan berdasarkan rekomendasi Bawaslu terkait protes para saksi. Ada tiga daerah yang pencermatan data rekapitulasinya berdasarkan rekomendasi Bawaslu yang belum selesai yakni Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi.


Komisioner KPU Jawa Barat Adie Saputro mengatakan, KPU Jawa Barat menargetkan seluruh proses rampung dan hasil rekapitulasi tersebut akan dibacakan di rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di KPU RI pada Senin, 18 Maret 2024. “Kita jadwalnya besok,” kata dia, Minggu, 18 Maret 2024.


Skor rapat pleno di KPU Jawa Barat dibuka pada Senin, 18 Maret 2024 jelang pukul setengah dua malam. Rapat berjalan kurang dari satu jam karena menunggu print-out hasil rekapitulasi sementara untuk diperiksa para saksi. KPU Jawa Barat meminta rapat pleno di skor satu jam. Nyatanya rapat pleno baru dimulai kembali lebih dari 4 jam kemudian. Pada pagi sekitar pukul 8 pagi rapat pleno dibuka.


Komisioner KPU Jawa Barat Ahmad Nur Hidayat mengatakan, sejumlah Dapil sudah tuntas hasilnya. Sejumlah partai juga sudah menekan parap menandakan data tersebut sudah diterima. “Yang belum selesai itu adalah menindaklanjuti putusan Bawaslu sebagaimana diketahui yakni untuk Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Sukabumi. Itu yang belum selesai sampai sekarang,” kata dia, Senin, 18 Maret 2024. Ia menjanjikan semua pencermatan dari rekomendasi Bawaslu untuk tiga daerah itu tuntas siang ini juga.


Komisioner KPU Jawa Barat Hedi Ardia melanjutkan, data Dapil 7 dan 11 hingga pagi itu belum bisa di unduh dari aplikasi Sirekap sehingga belum bisa dicetak dan dibagikan pada para saksi untuk diperiksa bersama. Sementara data Dapil 2, 3, 6, 8, 9, dan 10 sudah tuntas dan dibagikan pada semua saksi. Dengan serangkaian kendala tersebut rapat pleno KPU Jawa Barat kembali diskor hingga pukul dua siang.

Pilihan editor: Mantan Danjen Kopassus Soenarko Pimpin Demo Pemilu Curang, Berikut Sejarah Pasukan Khusus Itu

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Bima Arya Sebut Depok Panas, Mohammad Idris : Perubahan Iklim

2 hari lalu

Bima Arya Sebut Depok Panas, Mohammad Idris : Perubahan Iklim

Wali Kota Depok Mohammad Idris merespon statement kandidat calon Gubernur Jawa Barat dari PAN, Bima Arya yang mengatakan Depok panas dan kurang penghijauan.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya