TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Survei dan Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara meminta pemerintah bersikap humanis kepada kelompok massa yang akan menggelar demonstrasi menolak hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

"Pemerintah sikapnya ya misalnya tidak melakukan tindakan tindakan represif, tetap harus mengayomi," kata dia saat dihubungi Antara, Senin, 18 Maret 2024.

Menurut Igor, pergerakan massa turun ke jalan untuk menolak hasil rekapitulasi nasional Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mungkin akan terjadi. Namun, untuk menghindari peristiwa bentrok massa dan kepolisian seperti yang terjadi pada Pemilu 2019, Igor berharap demonstran tidak anarkis.

"Masyarakat menyikapi hasil rekapitulasi harus melakukannya dengan tertib, tidak anarkis. Karena tindakan anarkis pasti akan disikapi dengan tindakan yang sifatnya pengamanan," kata dia.

Igor menganjurkan masyarakat yang tidak senang dengan hasil rekapitulasi untuk menggugatnya sesuai dengan jalur hukum seperti Mahkamah Konstitusi (MK).

"Misal perselisihan suara pasti jalurnya di MK kemudian kalau pelanggaran di Bawaslu dan kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengatakan pihaknya telah mendeteksi gelombang massa yang akan turun ke jalan untuk menolak hasil pemilu.

Gelombang massa itu yang diperkirakan akan muncul selama proses bahkan setelah hasil rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai.

"Saya sampaikan skalanya masih kecil dan memang kecil menuju sedang," kata dia saat jumpa pers di kantor Menko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat, 15 Maret 2024.

Laporan itu didapat Hadi ketika dirinya berkoordinasi dengan pihak Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (BAIS).

Hadi pun tidak menjelaskan secara rinci identitas kelompok massa yang dimaksud. Dia hanya memastikan pihaknya telah melakukan antisipasi dengan meredam gelombang massa tersebut.

"Kami juga terus mengantisipasi dengan kepolisian dan TNI untuk bisa mencegah mengamankan supaya tidak terjadi eskalasi yang lebih besar," kata dia.

Adapaun Sekelompok masyarakat dikabarkan akan menggelar demonstrasi sejak Senin-Rabu, 18-20 Maret 2024, di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan depan Gedung DPR/MPR. Mereka menyerukan soal dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Dalam poster-poster yang beredar di media sosial sejumlah tokoh menjadi motor penggerak demo ini. Mulai dari mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin; hingga eks Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Soenarko.

Soenarko mengonfirmasi rencana demo di depan kantor KPU RI pada Senin besok. "Insya Allah saya akan ikut turun dengan rakyat. Sesuai dengan kondisi yang ada. Rakyat dan termasuk saya di dalamnya merasa ditipu oleh pemerintah dalam pemilu ini," kata dia saat dihubungi Tempo pada Ahad, 17 Maret 2024.

Pilihan Editor: DPD Golkar Bantah Dukung Bahlil Jadi Ketum: Hanya Isu Belaka