Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, TKN: Sebagai Guru Bangsa

Minggu, 17 Maret 2024 13:33 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi (tengah) berfoto bersama sejumlah pengunjung Mal The Park Solo Baru, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin, 11 Maret 2024. Jokowi menikmati suasana libur panjang Nyepi dan jelang Ramadan 2024 bersama keluarganya di Kota Solo. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut memungkinkan untuk memimpin koalisi besar jika masuk Partai Golkar. Juru Bicara Tim Kemenangan Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Viva Yoga Mauladi mengatakan pemimpin koalisi besar yang dimaksud adalah guru bangsa yang membantu pemerintahan.

"Jadi posisi Pak Jokowi akan kita tempatkan sebagai guru bangsa yang membantu pemerintah Indonesia dalam membantu persoalan-persoalan," kata Viva dalam keterangannya kepada Tempo pada Ahad, 17 Maret 2024.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut, gagasan itu pertama kali muncul dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Dia mengatakan tidak mengetahui detail konsep atau gagasan yang dimaksud. Namun, dia memastikan, gagasan utamanya adalah memberikan kesempatan kepada Jokowi untuk membantu pemerintahan ke depan.

Viva mengatakan, bantuan yang diberikan seperti menggunakan kekuatan jaringan yang Jokowi miliki untuk membantu menyelesaikan permasalahan climate change, membantu program ketahanan pangan swasembada pangan, energi dan air, dan beberapa hal penting lainnya.

"Kalau di Indonesia dengan sistem presidensial itu, presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, sekaligus pembina politik. Karena itu, kita berharap bahwa proses itu (menjadi pembina politik) akan terus berjalan," ujar dia.

Advertising
Advertising

Ketua Umum kelompok relawan Pro-Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi sebelumnya mengatakan skenario Presiden Joko Widodo atau Jokowi memimpin koalisi besar memungkinkan jika masuk Partai Golkar. Pertimbangan politik itu dinilai masih terbuka bahkan setelah Prabowo Subianto dilantik jadi Presiden pada Oktober 2024.

Budi Arie menganggap Jokowi perlu memimpin koalisi besar sebagai dinamika yang berkembang. Dia mengingatkan sampai saat ini Jokowi masih menjadi presiden sampai tujuh bulan ke depan.

Usul Jokowi jadi pemimpin koalisi gabungan partai pendukung Calon Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disuarakan sejumlah elit Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ketua Dewan Pembina PSI Jeffrie Geovanie menyebut Jokowi ideal menjadi ketua 'Barisan Nasional' yang memimpin semua parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran dalam wawancara di kanal YouTube Podcast Zulfan Lindan Unpacking, yang diunggah 1 Maret lalu.

Prabowo-Gibran didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, dan Partai Gelora. Mayoritas partai pendukung Prabowo-Gibran berada di Pemerintahan Jokowi.

YOHANES MAHARSO | DANIEL A. FAJRI

Pilihan editor: KPU Sebut Rekapitulasi yang Alot di Daerah Permudah Pengesahan di Tingkat Nasional

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

5 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

5 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

6 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

7 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

8 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

8 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

10 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

11 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

14 jam lalu

Terkini: Jokowi Sampai Pimpin Rapat Khusus Sebelum Revisi Permendag 36/2023 Terbit, Pabrik Smelter Nikel Meledak Lagi Kali Ini Milik PT KFI

Presiden Jokowi sampai memimpin rapat khusus sebelum diterbitkannya revisi ketiga Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag 36/2023.

Baca Selengkapnya

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

15 jam lalu

9 Mantan Komisioner KPK Kirim Surat ke Jokowi soal Kriteria Pansel KPK

Pemilihan Pansel KPK patut menjadi perhatian karena mereka bertugas mencari figur-figur komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang.

Baca Selengkapnya