TEMPO.CO, Jakarta - Tiga sekretaris jenderal (sekjen) dari partai Koalisi Perubahan mengusulkan agar koalisi mereka jadi inisiator hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Apa alasannya?

“Sekarang ini juga sudah banyak suara-suara mengatakan kenapa (hak angket) lambat? Tadi kita terpikir satu alternatif yang nanti kami akan laporkan kepada pimpinan. Kalau saling menunggu, mengapa kita tidak mulai saja?” kata Sekjen Partai NasDem Hermawi Taslim di NasDem Tower, Jakarta Pusat, pada Jumat, 15 Maret 2024.

Hermawi mengatakan hal ini usai bertemu dengan Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi dan Sekjen DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid.

Awalnya, kata Hermawi, Koalisi Perubahan berencana menunggu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk memulai pengguliran hak angket di DPR. Namun, katanya, para sekjen Koalisi Perubahan mulai mempertimbangkan alternatif lain karena partai berlambang banteng moncong putih itu belum kunjung merealisasikannya.

Menurut Hermawi, kekuatan NasDem, PKB, dan PKS di parlemen sudah cukup jika hanya untuk mengusulkan hak angket di DPR. Hermawi menyatakan ketiga partai tersebut sudah bisa memenuhi syarat pengusulan hak angket, yaitu mengumpulkan 25 tanda tangan anggota DPR dari setidaknya dua fraksi.

Hermawi berujar, usulan itu akan disampaikan kepada para ketua umum partai-partai Koalisi Perubahan, yaitu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

“Minggu depan kita harapkan sudah ada jawaban, lalu kita bisa melangkah ke jalan yang lebih jauh,” ujarnya.

Namun, kata Hermawi, pengguliran hak angket tetap membutuhkan dukungan partai lain agar bisa berjalan. Jika Koalisi Perubahan menjadi inisiator hak angket, Hermawi tetap berharap PDIP bisa memberikan dukungannya saat wacana tersebut dibahas di rapat paripurna DPR. Hermawi pun mengungkapkan hak angket tidak akan berjalan tanpa dukungan PDIP.

“Kita rasional. Kalau kami yang maju, hanya kami bertiga ini tidak akan menang. Sebaliknya juga, kalau PDIP sendiri yang maju tidak akan menang,” ujarnya.

Selanjutnya: Mahfud Md: Bu Mega tak mau buru-buru

<!--more-->

Mahfud Md: Bu Mega tak mau buru-buru

Sebelumnya, calon wakil presiden nomor urut tiga Mahfud Md mengatakan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta seluruh pihak serius mengawal hak angket kecurangan pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan itu mengklaim telah bertemu dengan Megawati bersama belasan pakar hukum, pegiat anti-korupsi, dan pegiat demokrasi di rumah Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat pada Jumat sore, 8 Maret 2024.

Dalam pertemuan tertutup itu, lanjut Mahfud, masyarakat sipil mendorong PDIP agar menggunakan hak angket untuk membongkar dugaan kecurangan dalam proses pemilu dan menjadi oposisi terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran, yang diperkirakan memenangi Pilpres 2024.

Menurut Mahfud, Megawati mendorong semua pihak sungguh-sungguh mengupayakan hak angket tanpa harus dia turun tangan langsung. Megawati, kata Mahfud, menggunakan sejumlah pertimbangan karena dinamika politik terus berjalan, bukan sekadar urusan angket dan gugatan pemilu melalui Mahkamah Konstitusi.

Hak angket dan gugatan pemilu melalui MK merupakan jangka pendek. Jangka menengahnya adalah menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada Oktober 2024 mendatang.

“Bu Mega tidak mau buru-buru, bukan tidak mau bersikap,” kata Mahfud di rumah seniman dan budayawan Butet Kertaredjasa di Kasihan, Bantul, Senin, 11 Maret 2024.

Diketahui, hak angket pertama kali digaungkan oleh calon presiden nomor urut tiga Ganjar Paranowo. Ganjar menyarankan DPR agar menggunakan hak angket setelah bertemu dengan Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada 15 Februari 2024.

SULTAN ABDURRAHMAN | SHINTA MAHARANI

Pilihan Editor: PDIP Belum Gerak Ajukan Hak Angket, NasDem, PKB, dan PKS Usul Jadi Inisiator