TEMPO.CO, Solo - Sekelompok orang yang mengatasnamakan Aliansi Warga Solo Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 15 Maret 2024. Salah satu yang menjadi aspirasi mereka adalah mendorong hak angket DPR untuk membongkar dugaan kecurangan dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Selain itu, mereka juga mendesak pemakzulan Presiden Joko Widodo atau agar Jokowi mundur dari jabatannya. Aksi tersebut mereka namai Gerakan Penegakan Kedaulatan Rakyat (GPKR) Solo Raya.

Pantauan Tempo, massa mulai berdatangan di depan Gedung Wakil Rakyat Kota Solo itu pada sekitar pukul 13.30 WIB. Aksi diawali dengan long march dari perempatan Fajar Indah menuju kantor DPRD Solo itu. Beberapa ibu-ibu yang ikut dalam aksi membawa beberapa alat masak untuk dipukul-pukul.

Setelah beberapa waktu berlangsung orasi, tampak jajaran pimpinan DPRD Kota Solo keluar dari dalam kantor menemui para pengunjuk rasa tersebut. Mereka adalah Ketua DPRD Kota Solo Budi Prasetyo, Wakil Ketua DPRD Kota Solo Sugeng Riyanto, Ketua Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) YF Sukasno, dan Ketua Komisi I DPRD Kota Solo Suharsono.

Mereka lalu bergabung dengan para pengunjuk rasa dan ikut naik ke mobil orasi. Budi juga membacakan penyataan sikap massa aksi. Ada tiga tuntutan pokok atau Tritura 2024 dalam pernyataan sikap para pendemo itu. Budi mengatakan menerima aspirasi yang disampaikan para pengunjuk rasa tersebut.

"Satu, tolak kebrutalan dan kebiadaban Pemilu 2024. Dua, dukung hak angket DPR RI untuk membongkar praktik kecurangan Pilpres 2024 yang terstruktur, sistemik, dan masif. Tiga, Jokowi segera mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI," ujar Budi membacakan isi pernyataan sikap Aliansi Warga Solo Raya itu.

Adapun aksi tersebut diwarnai beberapa perwakilan massa yang mengusung keranda mayat dan membawa replika pocong sebagai simbol matinya demokrasi. Setelah itu, mereka membakar ban dan keranda mayat tersebut di depan kantor DPRD Kota Solo.

Koordinator aksi Abi Ibrahim Hasmi menyatakan aksi itu sebagai ungkapan keprihatinan masyarakat terhadap matinya demokrasi. Mereka mengajukan tiga tuntutan utama yang dituangkan dalam Tritura 2024.

"(Keranda) artinya kematian demokrasi. Bahwa demokrasi di negara kita sudah hilang, sudah hancur, sudah habis" kata Abi.

Abi menyebutkan sejumlah elemen masyarakat yang bergabung dalam aksi itu di antaranya perwakilan dari kalangan buruh, mahasiswa, pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 dan 3.

Pilihan Editor: Ketua MKMK Ungkap Alasan Sidang Etik Hakim MK Digelar Tertutup Hari Ini