TEMPO.CO, Jakarta - Dua bangunan penting di kawasan Istana Negara Ibu Kota Nusantara (IKN) menuai kritik. Bangunan itu ialah rumah dinas menteri dan istana wakil presiden. Beberapa waktu lalu, rumah dinas menteri di IKN dikritik lantaran dinilai terlalu mewah. Terbaru, terungkap bahwa kediaman para menteri tersebut justru lebih kecil dibandingkan dengan rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan. Sementara itu, istana wakil presiden dikritik Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan diminta untuk dilakukan revisi. Berikut fakta-faktanya:

1. Dikritik Luhut Pandjaitan

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan rumah dinas menteri dikritik lantaran dinilai terlalu mewah. Terbaru, terungkap bahwa kediaman para menteri tersebut justru lebih kecil dibandingkan dengan rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

“Bahkan pak Luhut bilang, loh ini kok kecil? Mestinya bisa dibesarkan. Namun, dengan konsep compact city disesuaikan dengan desain pemenang sayembara,” kata Basuki.

2. Sesuai dengan konsep “compact city”

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan bahwa rumah jabatan menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) telah sesuai dengan konsep compact city.

"Kecil-luas kan relatif. Itu luas (tanahnya) sekitar 1.000 meter persegi. Ini sejalan dengan konsep compact city. Insya Allah cukup," ucap Danis kepada wartawan setelah menghadiri Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta, Kamis, 14 Februari 2024 dilansir dari Antara.
3. Lebih kecil dibanding di Widya Chandra

Basuki mengakui luas rumah dinas menteri di IKN lebih kecil daripada rumah di Kompleks Kediaman Menteri Widya Chandra, Kuningan, Jakarta Selatan yang ditempati para menteri saat ini. Basuki menjelaskan, dirinya termasuk menteri yang menempati rumah dinas di bilangan Kebayoran Baru, tersebut.

“Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya nempatin ya. Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024.

4. Habiskan Rp 537,1 miliar

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Perumahan mengalokasikan anggaran penyediaan hunian para menteri di IKN sebesar Rp 537,1 miliar pada 2023. Anggaran penyediaan hunian di IKN ditujukan tidak saja untuk rumah jabatan menteri, melainkan pula untuk hunian pekerja konstruksi.

“Yakni rumah tapak jabatan menteri di mana tahun 2023 teralokasi Rp 337,1 miliar,” ujar Iwan Suprijanto dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V DPR di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

5. Jokowi minta desain ulang Istana Wapres IKN

Sementara itu, Jokowi meminta Kementerian PUPR mendesain ulang Istana Wapres di IKN untuk ditempati wakil presiden pemerintahan mendatang, yang kemungkinan akan diisi oleh Gibran Rakabuming Raka. Sebelumnya, desain Istana Wapres merupakan hasil sayembara desain arsitektur yang diadakan Kementerian PUPR pada Maret 2022.

Kementerian PUPR belum memutuskan apakah desain Istana Wapres, yang merupakan salah satu pemenang sayembara, akan dilelang ulang atau cukup direvisi. Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga, mengatakan bahwa kementeriannya masih mengkaji ulang desain Istana Wapres. “Kalau ada sesuatu yang harus direvisi, ya akan kami revisi,” katanya menambahkan.

ANANDA RIDHO SULISTYA | HENDRIK KHOIRUL MUHID

Pilihan Editor: Jokowi Minta Desain Istana Wapres di IKN Direvisi, Akan Ditempati Gibran?