Empat Caleg Inkumben DPR RI Dapil Sulsel II Gagal ke Senayan

Editor

Imam Hamdi

Jumat, 15 Maret 2024 16:08 WIB

Perwakilan partai politik mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di Kantor KPU Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. KPU Provinsi Jawa Barat memulai rekapitulasi untuk 27 kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap mencapai 35 juta orang yang ditargetkan selesai pada 10 Maret mendatang. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Empat calon anggota legislatif inkumben DPR RI dari daerah pemilihan Sulawesi II gagal lolos ke Senayan setelah penetapan hasil rekapitulasi suara dalam rapat pleno di Komisi Pemilihan Umum RI, Jakarta Pusat, 14 Maret 2024. Mereka yang gagal adalah Andi Rio Idris Padjalangi, Supriansa, Samsu Niang, dan Andi Akmal Pasluddin.

Andi Rio yang merupakan anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Golkar hanya memperoleh 45.511. Rekan separtainya di komisi yang sama, Supriansa, hanya lebih tinggi sedikit dengan 45.826 suara. Mereka digeser rekan separtainya yang juga kader lama Golkar, Nurdin Halid, yang memperoleh 70.681 suara.


Sementara Samsu Niang, caleg dari PDIP, hanya memperoleh 25.553 suara. Walhasil, tidak ada perwakilan PDIP yang lolos ke Senayan dari dapil ini. Caleg dari PKS, Andi Akmal Pasluddin, juga tidak memperoleh sura signifikan, yakni hanya 45.814 suara.


Sebaliknya, tiga caleg inkumben lolos ke Senayan dengan suara yang cukup tinggi. Salah satunya inkumben Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, dengan perolehan 161.560 suara. Tempat ketiga diisi oleh inkumben dari Partai PAN, Andi Yuliani Paris, yang memperoleh 122.929 suara. Lalu peringkat keempat ditempati inkumben dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Aras, dengan 101.938 suara.


Adapun total ada 1.832.524 suara sah dari 1.920.245 pengguna hak pilih di dapil Sulawesi Selatan II. Dapil ini meliputi sembilan wilayah kabupaten/kota, yakni Bulukumba, Sinjai, Bone, Maros, Pangkajene Kepulauan, Barru, Soppeng, Wajo, dan Kota Pare Pare. Ada 9 kursi yang diperebutkan dalam dapil ini.

Advertising
Advertising

Pilihan editor: Indra Iskandar Dikabarkan jadi Tersangka, KPK Cecar soal Tahapan Pengadaan Rumah Dinas DPR

Berita terkait

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

2 jam lalu

KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR Dinilai Tak Tepat, Stafsus Presiden Sarankan Ini

Stafsus Presiden Billy Mambrasar menyarankan sejumlah hal ini guna perbaikan tata kelola KIP Kuliah jalur aspirasi anggota DPR.

Baca Selengkapnya

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

5 jam lalu

Stafsus Presiden Minta Hentikan Program KIP Kuliah Jalur Aspirasi Anggota DPR

Menurut Billy Mambrasar, DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya tidak boleh mengeksekusi program KIP Kuliah.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

5 jam lalu

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Sebut Prabowo Sudah Ikut Diskusi untuk RAPBN 2025

Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo, menyebut Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah dilibatkan dalam diskusi untuk RAPBN 2025.

Baca Selengkapnya

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

5 jam lalu

Billy Mambrasar: KIP Kuliah Digunakan Anggota DPR untuk Kepentingan Elektabilitas

Stafsus Presiden Billy Mambrasar mengungkap soal KIP Kuliah jalur aspirasi yang diduga digunakan oleh anggota DPR untuk kepentingan elektabilitas.

Baca Selengkapnya

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

19 jam lalu

Penjelasan KPU soal Caleg Terpilih Pemilu 2024 Tak Wajib Mundur Jika Maju Pilkada

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan mengenai caleg terpilih Pemilu 2024 yang ingin ikut Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

1 hari lalu

RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, DPR Sebut Jumlah Kursi Menteri Bisa Bertambah atau Berkurang

Politikus PDIP mengingatkan agar penambahan nomenklatur kementerian tidak sekadar untuk mengakomodasi kepentingan politik.

Baca Selengkapnya

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

1 hari lalu

Riza Patria Minta Maaf Kursi DPR Gerindra Berkurang Lima di Jakarta

Kursi anggota DPR Gerindra Jakarta berkurang dari 19 menjadi 14 kursi.

Baca Selengkapnya

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

KPU: Anggota DPR, DPRD dan DPD Terpilih Harus Mundur Jika Maju Pilkada 2024

KPU menjelaskan mengenai ketentuan anggota dewan yang ingin ikut pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

2 hari lalu

Ketua MK Kritik Dokumen KPU Kurang Rapi di Sidang Sengketa Pileg 2024

Ketua MK itu berujar para kuasa hukum KPU juga harus memperhatikan aspek estetika dokumen, selain soal substansi.

Baca Selengkapnya

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

2 hari lalu

Jokowi Pastikan Pilkada 2024 sesuai Jadwal, Berikut Tahapan dan Jadwal Lengkapnya

Presiden Jokowi mengatakan tidak ada pengajuan dari pemerintah untuk percepatan Pilkada 2024. Berikut tahapan dan jadwal lengkap Pilkada serentak 2024

Baca Selengkapnya