TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengungkapkan masih ada lahan bermasalah di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Pemerintah telah menyiapkan 36.000 hektare lahan untuk pembangunan IKN. Namun, belum semuanya clean and clear.

"Ada sekitar 2.086 hektare masih ada sedikit bermasalah, karena masyarakat masih duduki atau memiliki sejumlah bidang," kata AHY saat ditemui di Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Jakarta, Kamis, 14 Maret 2024.

Meski masih ada lahan yang bermasalah, kata dia, proses pembangunan harus berjalan dengan baik tanpa mengorbankan masyarakat. Menurut AHY, tidak boleh masyarakat mendapatkan ketidakadilan. "Kami ATR/BPN memberikan dukungan penuh agar lahan harus disiapkan bisa statusnya clear and clean," ujar AHY.

Pemerintah, kata AHY, hanya bisa mengeluarkan surat sertifikat bagi tanah yang statusnya lengkap. Sedangkan kelanjutan pembangunan sekaligus percepatan di kawasan IKN merupakan tanggung jawab instansi lainnya, termasuk Otorita IKN (OIKN).

"Bukan ATR kalau urusan kami pada tempat tertentu—ketika ganti rugi atau dampak sosial masyarakat—harus diselesaikan kementerian lainnya, termasuk OIKN," ujar Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Pilihan editor: KPU Sahkan Rekapitulasi di 21 Provinsi, Prabowo-Gibran Unggul di DKI hingga Jawa Tengah