Usai Bertemu Jokowi, Sandiaga Uno Bilang PPP Ingin Ikut Mewarnai Pemerintahan Ke Depan

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Kamis, 14 Maret 2024 06:05 WIB

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno usai nyoblos di TPS 001 Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan bersama keluarganya. TEMPO/Amelia Rahima Sari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Persatuan Pembangunan Sandiaga Uno mengatakan, sebagai salah satu partai tertua, PPP ingin berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas pada 2045. Sandiaga menyinggung status partai yang merupakan warisan para ulama menjadi salah satu faktor ingin terus terlibat.

Sandiaga, yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyampaikan ini usai bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka pada Rabu, 13 Maret 2024. Eks Politikus Gerindra ini mengatakan pembahasan dengan Jokowi bersifat tertutup tapi turut membahas transisi pencapaian Kementerian yang dia pimpin.

Mengenai isi pertemuannya dengan Presiden, Sandiaga membantah ada ajakan untuk bergabung dengan kubu Calon Presiden Prabowo Subianto dan Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang berpotensi menang dan membentuk pemerintahan selanjutnya.

Namun soal kiprah PPP di pemilihan legislatif baik di tingkat pusat dan provinsi dengan berbagai tanrangannya turut disinggung. PPP meraup suara di pileg lebih kurang sebanyak empat persen - persis ambang batas parlemen.

"Mudah-mudahan ini bisa ikut mewarnai pemerintahan maupun pembangunan ke depan," kata Sandiaga ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Advertising
Advertising

Ketika ditanya apakah pernyataan dia merupakan sinyal bergabung, Sandi mengatakan keputusannya nanti ada pada pimpinan PPP. Sandi juga mengatakan belum ada komunikasi langsung dengan Prabowo soal kemungkinan bergabung.

Kendati begitu, Sandi memuji pembangunan ekonomi di era Presiden Jokowi yang semakin baik. Eks Wakil Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan semua pihak dituntut berkontribusi bagi Indonesia di dalam ranahnya masing-masing.

"Bisa di pemerintahan, di luar pemerintahan, bisa di dunia usaha, bisa di institusi pendidikan," katanya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Sandiaga tidak menutup opsi untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran. Sandiaga mengarakan PPP harus ikut aktif dalm persatuan dan pembangunan bangsa.

“Pandangan pribadi saya, kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa,” kata Sandi, yang juga Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.

Dalam Pilpres 2024, PPP bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, hingga Partai Perindo. Ketiganya membangun kerja sama politik untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

Merespons sikap Sandiaga, Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy masih ada dorongan partai berlambang Ka’bah itu menjadi oposisi di pemerintahan selanjutnya. Romy menyebut sikap Sandiaga Uno yang terbuka bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran merupakan pendapat pribadi.

"Dorongan untuk PPP mempertahankan sikap oposisi juga masih ada bahkan dari daerah," ujar dia seperti dikutip dari Antara, Kamis, 29 Februari 2024.

Menurut Romy sampai saat ini PPP fokus mengawal penghitungan suara hingga KPU mengumumkan hasil Pemilu 2024 secara resmi pada 20 Maret mendatang. Ia mengatakan sikap PPP yang belum memutuskan apa-apa pascapemilu sebagai wujud kesolidan koalisi pengusung Ganjar-Mahfud.

Pilihan Editor: Budi Arie Projo Sebut Jokowi Mungkin Pimpin Koalisi Besar Jika Masuk Golkar

Berita terkait

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

6 jam lalu

Wantim Golkar Rekomendasikan Ahmed Zaki Iskandar Jadi Bakal Cagub Jakarta, Apa Alasannya?

Wantim Golkar mengakui popularitas Ahmed Zaki Iskandar tak setinggi kandidat lain seperti Ridwan Kamil.

Baca Selengkapnya

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

7 jam lalu

Luhut: World Water Forum Bali Akan Hasilkan 120 Proyek Senilai Rp 150 Triliun

Luhut mengungkap itu lewat pernyataannya bahwa World Water Forum di Bali harus menghasilkan, apa yang disebutnya, concrete deliverables.

Baca Selengkapnya

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

8 jam lalu

Khawatir Ada Titipan, Novel Baswedan Harap Unsur Masyarakat dalam Pansel KPK Diperbanyak

Novel Baswedan, mengomentari proses pemilihan panitia seleksi atau Pansel KPK.

Baca Selengkapnya

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

8 jam lalu

Dapat Penugasan dari Golkar, Musa Rajekshah Ambil Formulir Pendaftaran di PDIP untuk Pilgub Sumut

Partai Golkar Sumut optimistis PDIP akan mengusung Musa Rajekshah dalam Pilgub Sumut 2024.

Baca Selengkapnya

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

9 jam lalu

Respons KSP Ihwal Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin belum mengetahui di bidang apa Grace Natalie dan Juri Ardiantoro akan ditugaskan.

Baca Selengkapnya

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

10 jam lalu

Yusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno

Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran

Baca Selengkapnya

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

10 jam lalu

Rumah Dinas Menteri di IKN Bisa Ditambah Jika Prabowo Bentuk Kementerian Baru, Pengamat: Pemborosan Anggaran

Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN menyebut rumah dinas menteri di IKN bisa ditambah jika presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kementerian baru. Pengamat menilai hal ini sebagai bentuk pemborosan anggaran.

Baca Selengkapnya

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

10 jam lalu

3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara

Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?

Baca Selengkapnya

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

11 jam lalu

Kritik PDIP Tak Undang Jokowi ke Rakernas, Noel Kutip Puisi Soekarno

Noel mengutip puisi karya Presiden Pertama RI Soekarno, untuk mengkritik PDIP yang tidak mengundang Jokowi di Rakernas

Baca Selengkapnya

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

12 jam lalu

Teguh Prakosa Resmi Daftar ke PDIP untuk Maju Pilkada Solo 2024

Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa secara resmi menyerahkan formulir pendaftaran untuk mengikuti penjaringan bakal calon wali kota Solo di kantor PDIP

Baca Selengkapnya