AHY akan Bahas Posisi Demokrat di Kabinet setelah Prabowo-Gibran Resmi Jadi Pemenang Pilpres 2024

Reporter

Tempo.co

Editor

Sapto Yunus

Kamis, 14 Maret 2024 04:50 WIB

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyampaikan keterangan usai menghadiri agenda rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. ANTARA/Yashinta Difa

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY akan membahas posisi Demokrat dalam susunan Kabinet Indonesia Maju 2024-2029 usai Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming dinyatakan secara resmi sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.

"Kami ingin pertama menunggu dulu. Kita juga tahu bahwa 20 Maret menjadi momen yang penting, pengumuman secara resmi dan final dari KPU terkait dengan hasil Pemilu. Barulah secara moral dan etis, kita bisa bicara lebih jauh," kata AHY usai menghadiri rapat di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024, seperti dikutip Antara.

Pada 20 Maret 2024 Komisi Pemilihan Umum atau KPU dijadwalkan mengumumkan secara resmi perolehan suara dari pelaksanaan Pemilu 2024. Proses rekapitulasi suara saat ini masih terus berlangsung.

AHY mengatakan partai Koalisi Indonesia Maju diagendakan kembali berkumpul usai proses pengumuman resmi pemenang Pilpres untuk membahas langkah-langkah menuju proses pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029.

"Maka tentu langkah pertama koalisi Indonesia Maju akan segera bertemu dan kami akan membahas langkah-langkah menuju ke 20 Oktober 2024," ucapnya.

Advertising
Advertising

Dalam pertemuan itu, kata AHY, juga akan dibahas strategi transisi Kepala Negara yang baik, serta menyiapkan pemerintahan yang berkualitas dan kapabel sesuai visi dan misi pasangan calon nomor urut 2 itu selama berkampanye.

"Sehingga program-program, kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo hari ini, segala yang sudah baik, bisa kita kawal dan lanjutkan ke depan," tuturnya.

AHY mengatakan Demokrat tidak ingin terburu-buru membahas posisi partai dalam koalisi mendatang, sebab segala sesuatunya perlu penilaian secara terukur dari presiden terpilih.

"Kita tahu Presiden memiliki hak prerogatif, kami hanya ingin menyampaikan apa yang diperjuangkan bersama. Tentu pada akhirnya tidak hanya peran, memang pada akhirnya akan berbicara portofolio semacam apa, tapi biarkan itu menjadi milik Presiden mendatang karena kami menghormati prosesnya," kata dia menambahkan.

Selanjutnya, Koalisi Indonesia Maju Harus Kuat di Eksekutif dan Legislatif...

Berita terkait

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

57 menit lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

2 jam lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

4 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

13 jam lalu

Revisi UU Kementerian Negara, Baleg DPR Singgung Soal Efektivitas Pemerintahan

Fraksi PDIP mengusulkan agar diksi efisien dijabarkan dalam perubahan UU Kementerian Negara.

Baca Selengkapnya

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

16 jam lalu

Terkini: Ini Peserta BPJS Kesehatan yang Tak Bisa Naik Kelas Rawat Inap, Airlangga soal Target Prabowo Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan mulai tahun depan menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Baca Selengkapnya

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

17 jam lalu

Gibran Bikin Kaget PM Qatar saat Dikenalkan sebagai Wapres: Dia Begitu Muda

Momen itu terjadi saat Gibran bertemu Mohammed bin Abdulrahman mendampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto di Istana Amiri Diwan, Doha, pada Rabu.

Baca Selengkapnya

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

18 jam lalu

Masih Rahasiakan Nama Bakal Calon Wali Kota Solo, Gerindra: Kalau Disebutkan, yang Lain Patah Hati

Ketua DPD Gerindra Jateng memastikan mereka telah mengantongi nama calon untuk ikut Pilkada 2024 di 25 kabupaten/kota dari internal partai.

Baca Selengkapnya

Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

21 jam lalu

Prabowo Kunjungi Korban Banjir di Sumbar usai Lawatan Luar Negeri

Prabowo mengunjungi korban banjir Sumbar seusai lawatannya dari Qatar dan Uni Emirat Arab. Ia menyatakan turut berduka cita atas musibah itu.

Baca Selengkapnya

Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

21 jam lalu

Prabowo Klaim Tak Bakal Pimpin Negara dengan Gaya Militer: Itu Tidak Relevan

Prabowo mengatakan, pengalamannya di militer tak akan memengaruhi kebijakan di pemerintahan yang bakal dia pimpin.

Baca Selengkapnya

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

22 jam lalu

Baleg Sepakati Revisi UU Kementerian Negara Jadi Usul Inisiatif DPR

Awiek mengatakan seluruh perubahan yang terdapat dalam draft RUU Kementerian Negara telah diputuskan melalui musyawarah mufakat.

Baca Selengkapnya