KPU Lanjutkan Rekapitulasi untuk Provinsi Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat dan Jawa Tengah Hari ini

Minggu, 10 Maret 2024 09:49 WIB

Suasana rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara luar negeri negara Taiwan di Gedung KPU, Jakarta, Senin, 4 Maret 2024. KPU menargetkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilu 2024 untuk suara luar negeri dapat selesai hari ini. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum RI atau KPU RI akan menggelar rapat pleno rekapitulasi nasional dan luar negeri hari ke-12 untuk empat provinsi pada Ahad, 10 Maret 2024. Rapat pleno rekapitulasi hari ini adalah hari kedua untuk tingkat nasional.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ada empat KPU provinsi yang telah mengkonfirmasi kehadiran mengikuti rapat pleno. Keempatnya adalah Bali, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, dan Jawa Tengah.

“Kemungkinan Bali sudah landing di Jakarta jam 8 sehingga nanti rekapitulasi paling cepat jam 10 pagi,” kata Hasyim saat penghujung rapat pleno Ahad dini hari.

Bali akan meminta untuk mengikuti rapat pleno di awal karena akan segera kembali untuk perayaan Hari Raya Nyepi besok. Sementara Provinsi Bangka Belitung dan Kalimantan Barat mengkonfirmasi hadir pada sore dan malam hari. Kemudian, Provinsi Jawa Tengah mengkonfirmasi baru tiba di Jakarta pada Ahad malam.

“Kalau misalkan malam dalam arti bada maghrib, dan setelah kita verifikasi sudah siap semua, bisa jadi nanti malam juga Jawa Tengah bisa masuk rekapitulasi,” kata Hasyim.

Advertising
Advertising

Kemarin KPU selesai menggelar rapat pleno untuk empat provinsi pertama, yakni Kalimantan Tengah, Gorontolo, Lampung, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di empat provinsi tersebut.

Di Kalimantan Tengah, pasangan nomor urut 02 itu meraih 1.097.070 suara dari total 1.553.192 daftar pemilih tetap (DPT), daftar pemilih tambahan (DPTb), dan daftar pemilih khusus (DPK). Di Lampung, Prabowo-Gibran juga mendapat suara dengan selisih besar, yakni 3.554.310 suara dari total 5.206.308 DPT, DPTb, dan DPK. Sedangkan di Gorontolo, Prabowo-Gibran menang 504.662 suara dari total 784.051 DPT, DPTb, dan DPK. Kemudian di DI Yogyakarta, Prabowo-Gibran unggul dengan 1.269.266 suara dari total 2.567.394 DPT, DPTb, dan DPK. Total suara Prabowo-Gibran di empat provinsi awal ini sebesar 6.425.307

Sementara pasangan nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, mengekor Prabowo-Gibran di posisi ke dua pada tiga provinsi, yakni Kalimantan Tengah, Lampung, dan Gorontalo. Pada tiga provinsi ini mereka memperoleh 256.811, 791.892, dan 227.354. Total suara Anies-Muhaimin di empat provinsi awal sebesar 1.772.337

Sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md., hanya mengungguli pasangan Anies-Muhaimin di DI Yogyakarta. Pasangan nomor urut 03 ini meraih 741.220 suara mengungguli Anies-Muhaimin yang hanya memperoleh 496.280 suara. Paslon nomor urut 03 hanya memperoleh 1.706.002 suara dari empat provinsi ini.

Sebelumnya pada Senin, KPU menyelesaikan rekapitulasi tingkat nasional di 127 wilayah PPLN. Hasilnya, pasangan calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumong Raka unggul.

Prabowo-Gubran unggul di 67 kota luar negeri dengan perolehan 421.605 suara. Sementara pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md., menang di 38 kota luar negeri dengan perolehan suara 117.351. Kemudian pasangan calon nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hanya unggul di 22 kota luar negeri. Anies-Muhaikin memperoleh total suara 120.085.

Pilihan Editor: Hari Pertama Rekapitulasi Suara KPU Jenjang Nasional, Prabowo-Gibran Unggul di 4 Provinsi

Berita terkait

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

1 hari lalu

Alasan Demokrat Tolak Usulan Politik Uang Dilegalkan dalam Pilkada 2024

Partai Demokrat menolak usulan agae politik uang atau money politics dilegalkan pada Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

1 hari lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

2 hari lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

2 hari lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

2 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

2 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

2 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya