Anies Baswedan Bicara Koalisi Besar, Hak Angket, dan Potensi Kembali Maju Pilgub DKI Jakarta

Reporter

Daniel A. Fajri

Editor

Juli Hantoro

Sabtu, 9 Maret 2024 09:25 WIB

Calon Presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan ditemui di Masjid Agung Bintaro, kawasan Tangerang Selatan, Jumat, 8 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan sibuk menemui bagian hukum tim kampanyenya menjelang pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum atau KPU soal hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Anies menganggap kontestasi belum selesai dan menyatakan pihaknya masih mengawal proses penghitungan suara.

Anies masih menyapa warga. Kemarin, 8 Maret 2024, usai salat Jumat di Masjid Raya Bintaro, Tangerang Selatan, Eks Gubernur Jakarta ini memberikan sejumlah poin menyikapi dinamika terkini, baik proses pemilu hingga masa depan politiknya.

Isu Koalisi Besar

Merespons gagasan koalisi besar, Anies tidak mau berspekulasi terlalu jauh. Setiap keputusan, kata dia, berada di partai politik. “Saya terus berada di barisan perubahan,” ucapnya.

Anies juga meyakini semua partai koalisi pendukungnya masih berada dalam jalur perubahan. Koalisi Perubahan mencakup Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Keadilan Sejahtera.

Advertising
Advertising

Isu Koalisi Besar ini digelindingkan oleh Co-Captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar atau Cak Imin (AMIN), Sudirman Said. Dalam acara diskusi 'Rethinking Indonesia: Pemilu Terburuk dalam Sejarah Indonesia, Akankah Kita Terpuruk?' di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu, 2 Maret 2024, Sudirman mengklaim mendengar kabar adanya koalisi besar yang memungkinkan hanya ada satu atau dua partai yang ditinggalkan di luar pemerintahan.

Hak Angket Kecurangan Pemilu

Sejumlah fraksi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), PKB, dan PKS sudah menyuarakan dalam sidang DPR pada Selasa, 5 Maret 2024, supaya parlemen segera membuka hak angket. NasDem masih menunggu arahan Ketua Umum Surya Paloh.

Anies mengatakan waktu untuk menggulirkan hak angket kecurangan pemilu 2024 masih panjang. Dia menyatakan, yang paling penting prosesnya berjalan terus. “Jadi menurut saya nggak ada yang perlu buru-buru hari ini. Kita tunggu saja prosesnya,” kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Presiden Joko Widodo pada 2014-2016 ini.

Rencana hak angket kecurangan pemilu awalnya disuarakan oleh Calon Presiden yang diusung PDIP Ganjar Pranowo. Hak angket dapat melakukan penyelidikan soal dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu, walau sejumlah pakar hukum menganggap hal itu tidak dapat mengubah hasil dari Pemilu 2024.

Peluang Bertanding di Pilgub DKI Jakarta

Sejumlah pengamat politik menilai Anies memiliki peluang besar untuk kembali diusung menjadi calon Gubernur DKI Jakarta. Pengamat politik Ujang Komarudin, misalnya, mengatakan Anies kemungkinan besar diusung oleh PKS seperti yang dilakukan pada Pilkada DKI Jakarta 2017. "Karena Anies juga, PKS kecipratan elektoral tinggi di Jakarta," kata dia saat dihubungi, Selasa, 5 Maret 2024.

Bendahara Umum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni kemudian menyampaikan celetukan soal Anies ada kemungkinan maju kembali sebagai calon gubernur di Pilkada 2024. "Nggak tahu, Anies kali maju lagi," ucap Sahroni ketika ditanyakan apakah dirinya atau Anies yang akan maju sebagai cagub di PN Jakarta Pusat, Selasa, 5 Maret 2024

Menanggapi isu tersebut, Anies menepis wacana dia akan maju lagi dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. “Itu isu untuk mengalihkan Pilpres. Seakan-akan pilpres sudah selesai,” katanya saat ditemui usai salat Jumat di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, pada Jumat, 8 Maret 2024.

Pilihan Editor: KPU Buka Suara Soal Diagram Sirekap yang Hilang: Fokus ke Rekapitulasi Berjenjang



Berita terkait

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

3 jam lalu

Momen Prabowo Kenalkan Gibran ke Presiden UEA dan Direspons He's So Young oleh PM Qatar

Prabowo menemui PM Qatar dan Presiden UEA, sekaligus memperkenalkan Gibran. Berikut rekaman momen peristiwanya.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

6 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

18 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

20 jam lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

1 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya