Reaksi PPP dan PAN soal KPU Perpanjang Jadwal Rekapitulasi Suara

Sabtu, 9 Maret 2024 05:27 WIB

Perwakilan partai politik mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil Pemilu 2024 di Kantor KPU Jawa Barat, Rabu, 6 Maret 2024. KPU Provinsi Jawa Barat memulai rekapitulasi untuk 27 kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap mencapai 35 juta orang yang ditargetkan selesai pada 10 Maret mendatang. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengeluarkan surat edaran mengenai perpanjangan jadwal rekapitulasi suara. Surat edaran perpanjangan jadwal rekapitulasi itu tertuang dalam warkat bernomor 454/PL.01.8-SD/05/2024.

Surat bertarikh 4 Maret 2024 itu ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Surat edaran KPU itu menuai reaksi dari politikus Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP.

PAN: Berpotensi timbulkan kegaduhan dan kecurigaan

Anggota Fraksi PAN Guspardi Gaus mengkhawatirkan perpanjangan waktu rekapitulasi suara di beberapa daerah, berpotensi menimbulkan kegaduhan dan kecurigaan masyarakat terhadap pelaksanaan pemilihan umum atau Pemilu 2024.

Menurut Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu, perpanjangan waktu rekapitulasi juga berpotensi membuat masyarakat menilai penyelenggara pemilu tidak profesional.

Advertising
Advertising

"Kenapa? Karena belum tuntas dalam melakukan penghitungan itu,” ujar Guspardi, Jumat, 8 Maret 2024. “Kenapa sampai begini? Tentu menimbulkan kecurigaan bagi pengamat dan peserta pemilu. Ini kan memalukan dan memilukan."

Menurut Guspardi lagi, penghitungan suara semestinya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan berdasarkan penghitungan suara berjenjang. Apalagi penyelenggaraan pemilu rutin digelar lima tahun sekali. "Kenapa sampai jadi dinamika carut marut penghitungan ini," ucap dia.

Meski telah terjadi perpanjangan rekapitulasi penghitungan suara di kabupaten/kota, Guspardi berharap, KPU tetap bekerja profesional dan tidak menggunakan keputusan ini untuk melakukan rekayasa atau meloloskan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon legislator, atau partai tertentu.

"Itu yang kita harapkan. Terjadinya keterlambatan karena sesuatu yang harus dilakukan, oke tidak masalah. Paling penting adalah penghitungan harus dilakukan secara jujur dan adil dan tidak ada upaya untuk menggelembungkan suara untuk pihak tertentu," kata Guspardi.

Selanjutnya: PPP khawatirkan ada ruang negosiasi

Berita terkait

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa TImur

2 jam lalu

PPP Resmi Usung Khofifah-Emil Dardak untuk Pilkada Jawa TImur

Duet Khofifah-Emil mendapat tiga rekomendasi dari partai untuk maju di Pilkada Jawa Timur 2024.

Baca Selengkapnya

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

13 jam lalu

Setelah Diusung Golkar, Khofifah Berharap Dukungan Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Timur

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi membenarkan Koalisi Indonesia Maju mendukung Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

16 jam lalu

PPP Persilakan Khofifah Silaturahmi ke DPW, Awiek: Kita Tidak Halangi

Khofifah sebelumnya mengklaim dia akan mendapatkan surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur.

Baca Selengkapnya

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

19 jam lalu

PPP Bantah Akan Beri Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim dirinya akan mendapatkan surat rekomendasi untuk maju di Pilkada Jawa Timur dari PPP, hari ini.

Baca Selengkapnya

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

19 jam lalu

Alasan Bupati Jember Hendy Siswanto Kembali Daftar ke PPP untuk Maju di Pilkada 2024

Hendy Siswanto sebelumnya telah mendaftar ke PDIP untuk maju di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

20 jam lalu

Khofifah Singgung Soal IKN setelah Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jawa Timur, Ada Apa?

Khofifah berkelakar ibu kota secara de facto berada di Jawa Timur usai menerima dukungan maju di Pilgub Jawa Timur dari Golkar.

Baca Selengkapnya

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

1 hari lalu

PPP Serahkan Surat Rekomendasi untuk Khofifah Maju di Pilkada Jawa Timur Hari Ini

Khofifah Indar Parawansa mengklaim bakal menerima surat rekomendasi dari PPP untuk maju di Pilkada Jawa Timur, hari ini.

Baca Selengkapnya

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

1 hari lalu

5 Faktor yang Bikin Politik Uang Terus Eksis di Indonesia

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua usulkan politik uang atau money politics dilegalkan. Apa sebab politik uang eksis di Indonesia?

Baca Selengkapnya

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

1 hari lalu

Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 hari lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya