INFO NASIONAL – Ketua DPR Puan Maharani berbicara pada dua sesi diskusi di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen perempuan dunia atau Women Speakers' Summit 2024. Masalah perempuan di sesi pertama dan tentang pemilu di Indonesia pada sesi kedua.

Dipimpin Ketua Majelis Nasional Prancis, Madame Yaël Braun-Pivet, Women Speakers' Summit 2024 digelar di Hotel de Lassay, Paris, Kamis, 7 Maret 2024, diikuti oleh 24 ketua parlemen perempuan. Women Speakers' Summit berada di bawah naungan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang merupakan asosiasi parlemen negara-negara di dunia.

Pada agenda diskusi pertama, peserta KTT membahas tema “Pendidikan Dalam Kesetaraan, Kesehatan dan Perjuangan Melawan Kekerasan terhadap Perempuan”. Sesi ini dipimpin oleh Ketua Parlemen Belgia, Eliane Tillieux dan Ketua Parlemen Afrika Selatan, Nosiviwe Mapisa-Nqakula.

Puan berkesempatan memberikan tanggapan. Ia menyoroti berbagai konflik di belahan dunia yang memberi dampak pada perempuan. “Perempuan tidak hanya menjadi korban perang tapi juga berada dalam situasi paling rentan,” ujarnya.

“Remaja perempuan mengalami learning-loss akibat rusaknya sekolah-sekolah dan terhentinya kegiatan belajar, seperti di Gaza dan Ukraina. Terbatasnya pendidikan formal juga terjadi diberbagai wilayah yang mengalami konflik internal seperti di Myanmar, dan Sudan,” Puan mengimbuhkan.

Perempuan juga seringkali menjadi objek perdagangan manusia dan korban kekerasan akibat konflik. Menurutnya, hak-hak perempuan terhadap kesehatan juga semakin terabaikan.

“Untuk mengatasi hal ini, kita sebagai pemimpin perempuan harus mengambil tindakan konkret. Sebagai ketua parlemen perempuan, kita harus berkontribusi dalam upaya mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian,” ucap Puan.

Cucu Bung Karno ini mendorong agar anggota parlemen perempuan di seluruh dunia mengembangkan budaya damai dan toleransi. Puan juga menyuarakan pentingnya penolakan terhadap cara-cara kekerasan dalam penyelesaian perbedaan.

“Parlemen harus berkontribusi menjamin terpenuhinya hak perempuan terhadap pendidikan, mendapat akses terhadap kesehatan, dan menolak berbagai kekerasan kepada perempuan,” kata mantan Menko PMK tersebut.

Ia juga menyatakan pentingnya negara memberikan akses penuh terhadap kesehatan dan pendidikan bagi perempuan. Hal itu dinilai menjadi kunci agar negara menjadi lebih sejahtera. “Karenanya saya mengajak para ketua parlemen yang hadir hari ini untuk bekerja bersama mendorong kemajuan perempuan di negara kita masing-masing.”

Pada sesi diskusi kedua yang bertemakan “Kesetaraan Gender, Paritas dan Pemberdayaan dalam Politik, Teladan Perempuan” yang dipimpin oleh Ketua Parlemen Jerman, Barbel Bas dan Ketua Parlemen Meksiko Marcela Guerra Castillo, Puan menyinggung soal Pemilu sebagai sarana demokrasi negara.

“Tahun 2024 merupakan tahun demokrasi di mana lebih dari 70 negara melaksanakan pemilihan umum (Pemilu). Sekitar 50persen penduduk dunia menggunakan hak pilihnya untuk memilih para pejabat publik,” tutur Puan.

Pemilu, Puan melanjutkan, dapat menjadi penentu masa depan demokrasi diberbagai negara. Puan pun meyakini, kepemimpinan perempuan di bidang politik dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi.

“Hal ini karena keterwakilan perempuan yang lebih besar akan menjadikan pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Suara berbagai elemen masyarakat akan lebih jelas terdengar. Dan kepentingan masyarakat akan lebih terwakili pada berbagai institusi publik,” kata dia.

“Kami, di Indonesia, telah memiliki kebijakan afirmatif yang mewajibkan minimal 30 persen kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari setiap partai.”

Puan juga menyinggung soal Indonesia yang baru saja menggelar pemilu serentak. Puan mengungkap, ada peningkatan calon anggota legislatif (caleg) dalam pemilu kali ini. “Jumlah calon anggota legislatif perempuan secara nasional mencapai 37 persen dari keseluruhan calon yang berasal dari 18 partai politik,” ujarnya.

“Proporsi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari pemilihan umum sebelumnya tahun 2019. Indonesia juga tengah menjalankan roadmap nasional untuk mencapai kesetaraan gender 2020-2024.”

Lebih lanjut, Puan menekankan pentingnya peningkatan literasi digital dalam isu pemberdayaan perempuan di bidang politik. “Kita harus memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi digital antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan harus dilakukan pada berbagai tingkatan,” ucap peraih dua gelar Doktor Honoris Causa itu.

Puan menjelaskan, DPR RI telah memiliki Kaukus Perempuan Parlemen sebagai forum informal lintas partai. Kaukus perempuan DPR berperan mendorong penguatan visi politik dan meningkatkan kapasitas komunikasi publik anggota parlemen perempuan.

“Sebagai pemimpin perempuan, kita harus memberi contoh, lead by example bagi para perempuan di negara kita dan di seluruh dunia, bahwa perempuan dapat menjadi pemimpin yang efektif,” urai Puan. “Kita harus membuktikan bahwa pemimpin perempuan dapat bekerja sebaik pemimpin laki-laki.”

Untuk itu, Puan berharap agar berbagai pembahasan yang positif di Paris ini dapat dibawa setiap Ketua Parlemen perempuan ke negaranya masing-masing. “Agar kita menjadi role model untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan d bidang politik akan berkontribusi bagi kemajuan demokrasi,” ucapnya memungkas. (*)