TEMPO.CO, Depok - Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Jusuf Kalla atau JK mengatakan Pemilu 2024 dianggap banyak pihak tidak transparan. Bahkan ia menilai pemilu kali ini merupakan yang terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia.

"Bagi saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia sejak tahun 1955, artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, oleh orang yang punya uang," ujar JK.

Hal itu disampaikan JK saat memberikan sambutan di acara diskusi "Konsolidasi untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi atau Koalisi" yang digelar di Fakultas Ilmu Sosial Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Depok, 7 Maret 2024.

JK mengaku khawatir bila sistem ini menjadi suatu kebiasaan, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter. "Itu saja masalah sebenarnya," tegas JK.

Dia juga mengatakan saat ini rakyat Indonesia melihat dari berbagai pandangan, kemarahan dan protes. Sebab, Pemilu 2024 tidak transparan dan banyak kecurangan serta banyak hal yang menyebabkan demokrasi tidak berjalan seperti yang diharapkan.

"Mulai dari dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, masalah gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya tidak ada demokrasi yang kita harapkan dan suara rakyat jadi terbeli oleh kemampuan-kemampuan para hal yang menentukan. Itu yang terjadi," katanya.

JK menilai solusinya yang terbaik adalah mengklarifikasi mengenai kecurangan dan tidak transparannya pemilu tahun 2024.

"Siapa pun pemenangnya nanti, pemimpin negara harus mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Solusinya, masalah ini seharusnya diselesaikan secara konsitusional," ucap JK.

Pilihan editor: Raih 147 Ribu Suara, Meutya Hafid Bakal Melenggang Kembali ke Senayan