Dinas Pendidikan DKI Buka Kanal Aduan untuk Konsultasi Masalah KJMU

Kamis, 7 Maret 2024 13:16 WIB

Ilustrasi KJMU. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah DKI Jakarta membuka pendaftaran Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap satu. Proses pendaftaran saat ini telah dibuka melalui situs resmi p4op.jakarta.go.id/kjmu. Selain itu, pemerintah juga telah membuka kanal pengaduan masalah program sosial di bidang pendidikan itu.

Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda DKI Jakarta, Widyastuti menuturkan, pemerintah telah berupaya agar semua penerima bantuan tepat sasaran melalui proses verifikasi dan validasi, yang melibatkan lintas instansi seperti Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, hingga tingkat wilayah seperti kelurahan.

Widyastuti juga menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan terkait disinformasi mengenai bantuan sosial di bidang pendidikan, terutama KJMU. Dia menjelaskan bahwa proses verifikasi dan validasi data sedang dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran, tidak hanya dalam aspek pendidikan tetapi juga di semua sektor.

“Kedua hal di atas (verifikasi dan validasi) dilakukan untuk menjaga ketepatsasaran terhadap warga yang berhak menerima bantuan sosial," ujar Widyastuti, dalam keterangan resminya di Balai Kota DKI, pada Rabu, 6 Maret 2024.

Lebih lanjut, Widyastuti menambahkan bahwa Dinas Pendidikan akan membuka kanal komunikasi selama satu bulan ke depan berupa kanal aduan. Masyarakat dapat melakukan konsultasi terkait bantuan sosial pendidikan, terutama KJMU, melalui nomor WA: 081585958706, Instagram @upt.p4op, telepon +021 8571012, dan website kjp.jakarta.go.id.

Advertising
Advertising

Dalam beberapa hari terakhir, warganet menyorot soal kabar pencabutan KJMU oleh Pemerintah DKI Jakarta. Pada Selasa, 5 Maret lalu, misalnya, seorang warganet menyampaikan keluhan soal rencana pencabutan KJMU itu. “Yah begitulah, tiba-tiba mau dicabut padahal banyak banget yang sangat mengandalkan KJMU buat perkuliahan,” ujar cuitan akun @*ra*ml, salah satu warganet di media sosial X.

Pilihan editor: Jokowi Perintahkan Menteri Yasonna Laoly Bikin Kajian Status Kewarganegaraan Diaspora

Berita terkait

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

13 jam lalu

ICW Sebut Bansos hingga Ketidaknetralan ASN Bakal Marak di Pilkada 2024

ICW mengungkap beberapa kerentanan yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. Berkaca dari pengalaman Pilpres.

Baca Selengkapnya

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

11 hari lalu

Sri Mulyani: Penyaluran Bansos Januari-Maret 2024 Mencapai Rp 43 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran bantuan sosial atau Bansos selama Januari-Maret 2024 mencapai Rp 43 triliun.

Baca Selengkapnya

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

15 hari lalu

MK Nilai Keterlibatan Menteri di Program Bansos Tak Untungkan Prabowo-Gibran

Pembahasan program bansos sebagai bagian dari program perlindungan sosial dinilai telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat.

Baca Selengkapnya

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

15 hari lalu

MK Minta Penyaluran Bansos Tak Lagi Dilakukan Jelang Pemilu

MK tidak menemukan bukti penyaluran bansos oleh Jokowi dan sejumlah menteri ditujukan untuk menguntungkan pasangan calon tertentu.

Baca Selengkapnya

Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

32 hari lalu

Perbedaan Bansos dan Perlinsos yang Disinggung 4 Menteri Jokowi di Sidang Mahkamah Konstitusi

Ini perbedaan Bansos dan Perlinsos yang disinggung oleh 4 menteri Jokowi di sidang Mahkamah Konstitusi.

Baca Selengkapnya

Menteri Risma Ungkap Persoalan Penyaluran Bansos: Akurasi Data Bermasalah

32 hari lalu

Menteri Risma Ungkap Persoalan Penyaluran Bansos: Akurasi Data Bermasalah

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengungkap persoalan akurasi data penyaluran bantuan sosial (Bansos) di sidang sengketa Pilpres di MK.

Baca Selengkapnya

Airlangga Sebut Pemberian Bansos untuk Atasi Dampak El Nino, Singgung Program di Negara Lain

33 hari lalu

Airlangga Sebut Pemberian Bansos untuk Atasi Dampak El Nino, Singgung Program di Negara Lain

Bansos ditujukan untuk menjawab permasalahan akibat fenomena alam El Nino.

Baca Selengkapnya

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

40 hari lalu

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.

Baca Selengkapnya

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

42 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

42 hari lalu

Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.

Baca Selengkapnya