TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira menolak rencana program makan siang gratis Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, menggunakan dana BOS atau Bantuan Operasional Sekolah. Sebab, anggaran Kemendikbudristek tidak akan cukup.

Berdasarkan hitungannya, program ini akan menggunakan anggaran lebih dari Rp100 triliun pertahun. Andreas mengaku pagu Kemendikbudristek tidak akan cukup. Sebab, di 2023 saja, pagu Kemendikbudristek hanya Rp80,3 triliun.

"Anggaran program makan siang gratis juga lebih banyak dari kementerian-kementerian lain. Lebih baik buat saja satu kementerian khusus yang mengurus makan siang," kata Andreas saat dihubungi, Rabu 6 Maret 2024.

Andreas mengatakan, pendidikan saat ini fokus meningkatkan kualitas guru, siswa, kurikulum hingga infrastruktur pendidikan. Program makan siang gratis juga akan mengganggu peningkatan kualitas pendidikan. Sebab, akan ada anggaran yang dialihkan untuk program makan siang gratis.

Apalagi, ujar politikus PDIP ini, masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pendidikan. Perbaikan menyangkut status guru honorer, pembiayaaan siswa, masalah putus sekolah karena biaya tinggi, dan Infrastruktur pendidikan yang terbatas. Pembenahan itu selama ini dibantu oleh dana BOS. "Bila dana BOS berkurang maka akan menganggu keberlangsungan Pendidikan kita," kata Andreas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengungkapkan pembiayaan program makan siang gratis bakal bersumber dari dana BOS.

“Kami mengusulkan pola pendanaannya melalui Bantuan Operasional Sekolah spesifik atau BOS Spesifik atau BOS Afirmasi untuk khusus menyediakan makan siang untuk siswa," ujar Airlangga sebelum simulasi di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Kamis pekan lalu, 29 Februari 2024.

Pada Desember 2023, Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hashim Djojohadikusumo, menyebut biaya program makan siang gratis untuk anak-anak akan mencapai Rp 450 triliun per tahun.

Progam makan siang itu akan ditujukan bagi 82,9 juta anak-anak, termasuk yang masih belum sekolah.

Sebelumnya, Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendorong pemerintahan yang baru nanti melakukan kajian akademik untuk program makan siang gratis. Kajian akademik ini untuk memetakan sekolah mana di suatu daerah yang memang peserta didiknya membutuhkan program makan siang gratis.

"Misalnya di daerah tertinggal. Namun dengan catatan, anggarannya tidak menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Baik BOS reguler, BOS kinerja/prestasi maupun BOS Afirmasi," kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti dalam siaran tertulis kepada Tempo pada Ahad, 3 Febuari 2024.

Pilihan Editor: Bertemu Prabowo di Kemhan, AHY Ucapkan Selamat atas Gelar Jenderal Kehormatan