TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad, menyebutkan aspirasi dari rakyat adalah soal masalah pengangguran dan mendorong penciptaan lapangan kerja, bukan soal wacana pengajuan hak angket. Kamrussamad menyampaikan hal itu dalam sidang paripurna DPR RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 pada Selasa, 5 Maret 2024.

Dia mengatakan aspirasi perihal kesejahteraan adalah hal yang mendesak bagi rakyat untuk ditindaklanjuti DPR. Sebab, banyak penduduk yang belum tentu bisa memenuhi kebutuhan dasar bagi anak-anaknya.

"Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita hari ini, kerja hari ini hanya untuk makan besok, bahkan kalau sakit hari ini mereka harus berutang di warung," kata Kamrussamad.

Dia mengingatkan jangan sampai hak angket menjadi respons dari pihak-pihak yang tidak siap kalah. Menurut dia, sifat tidak siap kalah dalam Pemilu merupakan respons terburuk.

Anggota DPR dari daerah pemilihan DKI Jakarta III itu mengatakan Pemilu yang telah diselenggarakan sebanyak enam kali di masa reformasi ini semuanya berjalan dengan baik. Bahkan, kata dia, Pemilu 2024 menjadikan Indonesia sebagai negara terbesar, karena melibatkan 164 juta partisipasi rakyat secara langsung.

"Lebih besar daripada Pemilu terakhir di Amerika Serikat yang hanya 158 juta partisipasi," kata dia.

Dia menilai wacana hak angket yang akan digulirkan itu membahayakan bagi kelangsungan demokrasi. Karena, menurutnya, saat ini sudah ada instrumen hukum yang bisa digunakan jika ada kecurangan dalam Pemilu.

"Kita melaksanakan enam Pemilu dan semua berjalan baik, dari pemilu-pemilu kita telah melakukan pembenahan dan perbaikan, baik dari revisi undang-undang, maupun pelaksanaan yang kita jalankan melalui pengawasan penyelenggara pemilu," katanya.

Rapat Paripurna DPR RI ke-13 di Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2023-2024 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mewakili Ketua DPR RI Puan Maharani, yang sedang mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ketua Parlemen Perempuan Dunia 2024 di Paris, Prancis.

Rapat paripurna tersebut kembali digelar setelah pelaksanaan Pemilu 2024. Dari total 575 Anggota DPR, 290 Anggota DPR dianggap hadir dan sisanya dianggap tidak hadir.

Usul hak angket di DPR digulirkan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang didukung oleh capres nomor urut 1 Anies Baswedan. Ganjar mendorong partai politik pengusungnya di DPR, yaitu PDIP dan PPP, menggulirkan hak angket untuk mempertanyakan dugaan kecurangan pemilihan presiden atau Pilpres 2024.

Ganjar mengatakan dugaan kecurangan pada Pilpres 2024 tidak bisa diabaikan. Jika DPR tak siap dengan hak angket, dia akan mendorong penggunaan hak interpelasi atau rapat kerja.

Pilihan editor: Usul Hak Angket Bisa Bergulir di Sidang Paripurna DPR, Ini Syaratnya