Terpopuler Nasional: PPP Ungkap Operasi Pemenangan PSI, FSGI Minta Program Makan Siang Gratis Dikaji

Senin, 4 Maret 2024 14:09 WIB

Muhammad Romahurmuziy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019. Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun. Setelah bebas, ia kembali masuk jajaran partai setelah PPP mendapuknya sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler Nasional pada Senin, 4 Maret 2024, dimulai dari Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, M. Romahurmuziy, yang mengungkap dugaan adanya operasi yang dilakukan untuk meloloskan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dengan perolehan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen.

Berikutnya, ada berita Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendorong pemerintahan yang baru nanti, melakukan kajian akademik untuk program makan siang gratis.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang angkat bicara soal lonjakan suara yang terjadi di PSI menjadi berita populer Nasional berikutnya. Berikut rangkuman berita terpopuler Nasional, Senin siang, 4 Maret 2024.

PPP ungkap ‘operasi pemenangan’ PSI

Menurut Romahurmuziy, sebelum Pemilu 2024 dirinya sudah mendengar dugaan ada "operasi pemenangan PSI" yang dilakukan oleh aparat.

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kab/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kab/kota di luar Jawa,” ujar dia dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, dikutip Senin, 5 Maret 2024.

Advertising
Advertising

Berdasarkan informasi yang dia terima, operasi tersebut dilakukan dengan menggunakan dan membiayai jejaring ormas kepemudaan tertentu yang pernah dipimpin salah seorang menteri. Jejaring ormas itulah yang digunakan untuk mobilisasi suara PSI coblos gambar.

Simak lebih jauh tentang operasi pemenangan PSI di sini.

FSGI minta pemerintah kaji program makan siang gratis

Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI mendorong pemerintahan yang baru nanti melakukan kajian akademik untuk program makan siang gratis. Kajian akademik ini untuk memetakan sekolah mana di suatu daerah yang memang peserta didiknya membutuhkan program makan siang gratis.

"Misalnya di daerah tertinggal. Namun dengan catatan, anggarannya tidak menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Baik BOS reguler, BOS kinerja/prestasi maupun BOS Afirmasi," kata Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti dalam siaran tertulis kepada Tempo pada Ahad, 3 Febuari 2024.

Retno mengatakan, FSGI mendorong Pemerintahan yang baru melaksanakan amanat Konstitusi yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, FSGI mendorong pemerintah sungguh-sungguh membangun pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

Simak lebih jauh tentang makan siang gratis di sini.

Selanjutnya: Respons Jokowi soal lonjakan suara PSI

Berita terkait

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

8 menit lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

14 menit lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

14 menit lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

24 menit lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

54 menit lalu

Respons DPR soal Proses Pansel KPK: Tak Ikut Campur, Biarkan Ranah Eksekutif

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR tidak mau ikut campur soal pemilihan anggota Pansel KPK karena itu ranah eksekutif.

Baca Selengkapnya

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

1 jam lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

2 jam lalu

Seputar Jokowi Terima David Hurley di Istana Bogor: Dari Tanam Pohon hingga Jadi Sopir

Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley di Istana Bogor untuk merayakan 75 tahun hubungan diplomatik kedua negar

Baca Selengkapnya

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

3 jam lalu

Jokowi dan Gubernur Jenderal Australia Bertemu, Bahas Penguatan Hubungan antar Masyarakat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dalam keterangan pers usai pertemuan, menjelaskan, Jokowi dan Hurley misalnya mebahas upaya menggiatkan pengajaran bahasa di masing-masing negara.

Baca Selengkapnya

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

4 jam lalu

Kronologi Bea Cukai Dituduh Gelapkan 9 Mobil Mewah Pengusaha Malaysia Kenneth Koh

Pengusaha Malaysia merasa kehilangan 9 mobil mewahnya yang ditahan Bea Cukai di Gudang Soewarna, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta

Baca Selengkapnya

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

4 jam lalu

Sistem Kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan Diubah Menjadi KRIS, Ketahui 12 Kriteria Layanannya

Jokowi ubah sistem kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan menjadi KRIS. Beriku 12 kriteria layanan KRIS dan 4 layanan ini yang tidak berlaku untuk KRIS.

Baca Selengkapnya