Program Makan Siang Gratis Prabowo Dibahas di Era Jokowi, Cak Imin: Harusnya Tunggu KPU

Sabtu, 2 Maret 2024 19:20 WIB

Calon wakil presiden nomor urut 1 sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin ditemui di Pameran Create Art Make Impact di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat pada Sabtu, 2 Maret 2023. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo

TEMPO.CO, Jakarta - Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang sudah dibahas di era pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengatakan, seharusnya program pemerintahan selanjutnya dibahas setelah pengumuman resmi hasil Pilpres 2024 dari KPU.

"Saya kira semua program pemerintahan yang akan datang hendaknya dibahas setelah KPU menetapkan," ujar Cak Imin dalam keterangannya di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Sebelumnya Presiden Jokowi telah membawa bahasan program makan siang dan susu gratis itu dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Adapun program makan siang dan susu gratis adalah janji kampanye calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar sekitar 82,9 juta anak sekolah dan pesantren seluruh Indonesia. Berdasarkan simulasi dan perencanaan oleh Tim Pakar Prabowo-Gibran, program ini memerlukan pembiayaan skala penuh hingga Rp 450 triliun.

Cak Imin tak menampik bahwa pemerintah saat ini perlu mengakomodasi program-program pemerintahan selanjutnya. Namun, ia menilai, pembahasan program itu harusnya dilakukan setelah KPU secara resmi menetapkan pemenang Pilpres 2024.

Advertising
Advertising

"Memang pemerintah hari ini harus memfasilitasi pemerintahan yang akan datang. Tapi tentu kita tunggu KPU menetapkan hasil baru terjadi persiapan," kata Ketua Umum PKB itu.

Hingga kini, pengumuman resmi pemenang Pilpres 2024 dari KPU belum ada, namun kubu Prabowo-Gibran telah menggelar deklarasi kemenangan pada 14 Februari 2024 malam. Deklarasi itu didasarkan pada hasil quick count beberapa lembaga survei yang menyebut mereka meraup sekitar 58 persen suara.

Adapun Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sebelumnya mengonfirmasi bahwa rapat Kabinet Jokowi pada Senin, 26 Februari 2024 termasuk membahas soal program makan siang gratis Prabowo-Gibran.

"Tadi membahas program-program Pak Prabowo termasuk di dalamnya adalah makan siang tahap awal," kata dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.

Bahlil mengklaim bahwa rapat kabinet untuk membahas rancangan anggaran tahun depan tidak mendahului pengumuman resmi KPU. Dia sendiri tidak tahu apakah akan dibahas program capres selain Prabowo.

"Kita kan buat rencana aja. Kita tunggu sampai penetapan KPU. Ini rancangan, simulasi, tahap awal nggak apa-apa," katanya.

Pilihan Editor: JK Sebut Punya Tujuan yang Sama dengan Megawati Meski Belum Jadi Bertemu

YOHANES MAHARSO | DANIEL A. FAJRI

Berita terkait

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

7 menit lalu

Antara Surplus 48 Bulan Berturut-turut, Ekspor Turun dan Pembatasan Impor Jokowi

Indonesia kembali mencatat surplus perdagangan 48 bulan berturut-turut pada April 2024

Baca Selengkapnya

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

42 menit lalu

Pengurus GP Ansor Bertemu Jokowi di Istana Negara, Berikut Profil Gerakan Pemuda Ansor

Jajaran pengurus GP Ansor menemui Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Berikut profil Gerakan Pemuda Ansor.

Baca Selengkapnya

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

44 menit lalu

Istana soal PDIP Tak Undang Jokowi di Rakernas: Presiden Ucapkan Terima Kasih

Istana Kepresidenan juga menyatakan Jokowi selalu menghormati PDIP.

Baca Selengkapnya

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

50 menit lalu

Prabowo akan Anggarkan Rp 16 Triliun per Tahun untuk IKN, Kementerian PUPR: Sisanya dari Investor

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tanggapi rencana Prabowo Subianto alokasikan Rp 16 triliun per tahun untuk IKN.

Baca Selengkapnya

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

1 jam lalu

Pemprov Kaltim Siapkan 16 Sapi Kurban Bantuan Presiden Jokowi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan 16 sapi kurban bantuan Presiden Jokowi.

Baca Selengkapnya

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

1 jam lalu

Tak Undang Jokowi, PDIP Bakal Tentukan Sikap Politiknya di Rakernas V

PDIP tidak mengundang Jokowi dalam acara Rakernas V di Jakarta. Djarot Saiful Hidayat mengungkapkan PDIP juga bakal menentukan sikap politiknya.

Baca Selengkapnya

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

1 jam lalu

Jokowi, Sri Mulyani, dan Airlangga Gelar Rapat tentang Pembatasan Impor

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar rapat dengan Sri Mulyani, Airlangga Hartarto, dan Agus Gumiwang tentang pembatasan impor.

Baca Selengkapnya

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

1 jam lalu

3 Poin Kesaksian Jusuf Kalla Saat Jadi Saksi Meringankan Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan

Jusuf Kalla atau JK menjadi saksi meringankan dalam sidang eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Ini tiga poin pembelaannya.

Baca Selengkapnya

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

1 jam lalu

Rakernas PDIP Digelar 24-26 Mei 2024, Utut Adianto: Fokus Tentukan Sikap Politik ke Depan

PDIP akan lakukan Rakernas V di kawasan Ancol, Jakarta pada 24-26 Mei 2024. Apa persiapan dan yang akan dibahas dalam Rakernas PDIP itu?

Baca Selengkapnya

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

2 jam lalu

Di Qatar Economic Forum, Prabowo Sebut Biaya Pembangunan IKN Tembus Rp 16 Triliun per Tahun

Presiden terpilih Prabowo Subianto membeberkan strategi Pemerintah untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Baca Selengkapnya