Suara PSI Melonjak di Sirekap KPU, Cak Imin: Jangan Ada Jual Beli Suara

Sabtu, 2 Maret 2024 17:10 WIB

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat pencoblosan Pemilu 2024 di TPS 023, Kemang, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. Pemilu 2024 yang digelar untuk memilih Presiden dan Wail Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPD, dan DPRD Kabupaten/Kota itu dilaksanakan serentak di 38 Province dengan jumlah DPT 204.807.222 pemilih. TEMPO/ Febri Angga Palguna

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mengalami lonjakan suara yang cukup besar dalam perhitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum atau KPU pada periode 1-2 Maret 2024. Menanggapi hal itu Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, mengingatkan semua partai politik agar tidak ada jual beli suara.

"Ya saya minta kepada semua partai, termasuk khususnya PKB untuk benar-benar menjaga suara masing-masing," ujar Cak Imin dalam keterangannya ditemui di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Sabtu, 2 Maret 2024.

Adapun dalam selang waktu 24 jam, PSI memperoleh suara 0,12 persen setelah data Sirekap menunjukan ledakan suara pada Jumat. Data Sirekap pada pukul 13.00 WIB, 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 98.869 selang 24 jam ledakan suara. Suara PSI bertambah dari 2.300.600 pada 1 Maret 2024 pukul 12.00 WIB menjadi 2.399.469 suara pada 2 Maret pukul 13.00 WIB atau 3,13 persen.

Calon wakil presiden nomor urut satu itu mengingatkan semua partai politik agar mencegah terjadinya jual beli suara. "Jangan sampai terjadi jual beli suara, transfer hasil pemilu yang itu sangat tidak bermoral," kata dia.

Karena itu, Cak Imin mengimbau semua pihak untuk mengawasi jalannya perhitungan suara di KPU. "Sehingga kita betul-betul harus awasi hari-hari di mana penghitungan ini kita mencurigai adanya transfer dan transaksi suara di luar aturan yang ada," kata dia.

Advertising
Advertising

Sebagai informasi, PSI membutuhkan 4 persen perolehan suara nasional DPR RI untuk mendapat kursi di parlemen sesuai syarat ambang batas.

Sebelumnya, juru bicara PSI Sigit Widodo mengaku optimistis PSI akan meraih suara 4 persen. Ia mengacu pada elektabilitas PSI terakhir sebelum pencoblosan yang sudah di atas 4 persen, termasuk dari survei internal.

Sigit juga mengklaim hasil quick count rata-rata menyebutkan suara PSI di sekitar 3 persen. Menurut dia, quick count punya margin of error sekitar 1-1,5 persen. Bahkan, katanya, ada yang margin of error quick count sampai 2 persen.

Sementara itu, peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, meminta Partai Solidaritas Indonesia menerima hasil pemilu legislatif dengan lapang dada.

Burhanuddin mengatakan survei terakhir Indikator sebelum pemilu menyatakan PSI hanya dapat 2,3 persen. Sementara Hasil Quick Count Indikator mencatat PSI hanya dapat 2,65 persen. Indikator sudah menghitung margin of error (MoE) per partai berdasarkan 3000 TPS dengan total suara sah 520.616 sebagai sampel dan menghasilan margin of error PSI sekitar 0,16 persen.

“Bahkan jika kami memakai MoE generik sekitar 0,54 persen, perolehan suara PSI sekarang (2,65 persen) takkan sampai 4%. Ini juga terkonfirmasi semua lembaga penyelenggara quick count,” kata Burhanuddin Senin lalu.

Pilihan Editor: PPP Sebut Ada Anomali di Perolehan Suara Pileg yang Ditampilkan Sirekap

YOHANES MAHARSO | EKA YUDHA SAPUTRA

Berita terkait

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

24 menit lalu

Soal Gaya Hidup Pejabat KPU yang Disindir DPR, Feri Amsari: Kita Jadi Mengerti Kenapa Kecurangan Pemilu Dibiarkan

Pakar hukum tata negara Feri Amsari merespons gaya hidup pejabat KPU yang sempat disindir DPR, yakni menyewa private jet hingga bermain wanita.

Baca Selengkapnya

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

7 jam lalu

Dede Yusuf Ungkap Alasan Enggan Maju Pilkada 2024

Politikus Partai Demokrat Dede Yusuf lebih memilih menjadi anggota DPR RI dibanding maju Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

18 jam lalu

Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur, PDIP Singgung KPU Tak Konsisten

PDIP menyoroti pernyataan terbaru KPU tentang caleg terpilih yang ingin maju pilkada harus mundur.

Baca Selengkapnya

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

21 jam lalu

KPU Kota Depok Pastikan Tak Ada Paslon Wali Kota Jalur Independen di Pilkada 2024

KPU Kota Depok mengungkap alasan tidak ada paslon wali kota dari jalur independen atau perseorangan di Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

1 hari lalu

Profil Juri Ardiantoro, dari Bekas Ketua KPU Kini Jadi Stafsus Jokowi

Simak profil Juri Ardiantoro di sini.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

1 hari lalu

KPU Sebut Hanya Ada 1 Bakal Calon Independen di Pilgub 2024

Ada satu bakal pasangan calon independen yang mengundurkan diri, meskipun telah memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

1 hari lalu

KPU Sebut Bakal Calon Independen di Pilkada Kalbar Mengundurkan Diri

KPU menyatakan bakal calon independen di Pilkada Kalbar 2024, Muda Mahendara-Suyanto Tanjung, mundur meski memenuhi syarat dukungan.

Baca Selengkapnya

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

1 hari lalu

Ketika Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dapat Sanksi Lagi dari DKPP

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu memberikan sanksi kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta jajaran akibat data DPT pemilu 2024 yang bocor.

Baca Selengkapnya

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

1 hari lalu

Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.

Baca Selengkapnya

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

1 hari lalu

4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.

Baca Selengkapnya