TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional atau PAN, Dradjad Wibowo, menyatakan timing pembahasan makan siang gratis dalam rapat kabinet paripurna pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi relatif tepat. Sebab menurut dia, pemerintah sedang mempersiapkan RAPBN 2025 dengan mempertimbangkan hasil Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.

Kabinet Presiden Jokowi membahas program makan siang gratis itu meski Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum resmi mengumumkan pasangan nomor urut dua sebagai pemenang Pilpres 2024. Dalam real count KPU hingga Rabu, 28 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memimpin perolehan suara hasil Pilpres dengan 75.176.505 suara atau 58,84 persen.

"Jika Presiden Jokowi memberi arahan agar RAPBN 2025 mempertimbangkan Pilpres, dan Menko Airlangga menyatakan program makan siang masuk dalam RAPBN 2025, timing relatif sudah pas," ujar Dradjad saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.

Menurut dia, timing pembahasan sudah tepat karena saat ini Kementerian Keuangan sedang menyiapkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF. Persiapan itu sebagai pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025.

Setelah Sidang Kabinet Paripurna, Dradjad mengatakan kementerian dan lembaga akan menyerahkan usulan pagu belanja masing-masing. Program seperti makan siang gratis, menurut dia, perlu ditambahkan dalam pagu tersebut jika akan dilaksanakan per Januari 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna dimaksudkan agar terjadi kesinambungan program pemerintah.

"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa, 27 Februari.

Politikus PDIP, Chico Hakim, menilai pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi melanggar etika. Menurut Chico, Presiden hanya ingin mengesankan Prabowo-Gibran sebagai pencetus program makan siang gratis itu telah memenangi Pemilu Presiden atau Pilpres 2024.

"Ini menurut kami adalah suatu pelanggaran etika," ujar Chico saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Rabu, 28 Februari 2024.

Pilihan Editor: Ketua KPU: 7 Petugas PPLN Kuala Lumpur yang Dinonaktifkan Sempat Dilaporkan ke DKPP