TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar Sidang Kabinet Paripurna tentang Persiapan Ramadan dan Idul Fitri 1445 H, Rencana Kerja Pemerintah, Kerangka Ekonomi Makro (KEM), dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2025 di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024.

Ada sejumlah kejadian menarik dalam rapat para menteri tersebut. Antara lain Menteri Agraria dan Tata Ruang Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersalaman dengan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. Hal ini tak biasa lantaran keduanya berseteru tersebab rebutan tampuk kepemimpinan Partai Demokrat.

Momen bersalaman juga ditunjukkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Keduanya disebut berselisih terkait anggaran pertahanan, terutama terkait pembelian pesawat Mirage 2000-5. Perselisihan ini bahkan disinyalir menjadi sebab Sri Mulyani sempat akan mundur dari kabinet Jokowi.

Selain salam-salaman tak biasa para menteri , hal unik lainnya yaitu program makan siang gratis Prabowo-Gibran dibahas dalam rapat. Tak Cuma itu, program andalan pasangan calon nomor urut 02 ini juga disebut telah masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Padahal Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum mengumumkan pemenang Pilpres 2024.

Berikut fakta-fakta menarik yang terjadi dalam Sidang Kabinet Paripurna:

1. AHY dan Moeldoko salaman

Momen AHY salaman dengan Moeldoko dibagikan oleh Presiden Jokowi melalui akun resmi Instagram-nya. Kejadian itu terjadi sebelum rapat digelar. Namun Jokowi tak memberikan tanggapan khusus terkait momen AHY dan Moeldoko tersebut. Total ada tiga foto yang diunggahnya, yakni saat dia sedang memberi arahan dan saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dikerubungi kolega.

“Hari ini Senin, 26 Februari 2024 dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, kami membahas persiapan Ramadan dan Idulfitri, sekaligus menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta kebijakan fiskal tahun 2025,” tulis Jokowi sebagai keterangan unggahan.

Sementara itu, Moeldoko mengatakan pertemuannya dengan AHY merupakan hal yang biasa. Pihaknya mengatakan dirinya dan AHY tidak ada masalah, terlepas dari masa sengketa keduanya dalam Partai Demokrat beberapa tahun silam. Eks Panglima TNI ini juga mengaku tidak canggung bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat itu.

“Nggak ada kecanggungan. Nanti kalau ada rapat di KSP kita undang. Nggak ada masalah,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Ditemui secara terpisah di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, AHY mengatakan momen dirinya berjabat tangan dengan Moeldoko terjadi secara singkat. Bahkan AHY mengakui keduanya tidak sempat mengobrol. Kata dia, yang penting bersalaman untuk menyambung silaturahmi. AHY berujar belum ada rencana pertemuan lanjutan dia dan Moeldoko.

“Saya tadi hanya fokus pada agenda utama dari rapat kabinet paripurna ini,” kata putra Presiden RI Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.

Adapun seteru AHY dengan Moeldoko dilatarbelakangi konflik perebutan Partai Demokrat. Pada 5 Maret 2021 lalu sejumlah kader dan mantan kader Partai Demokrat berupaya mengkudeta kepemimpinan AHY dengan menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara. Kongres tersebut memutuskan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang baru.

Padahal ketika itu jabatan Ketua Umum resmi dijabat AHY untuk periode 2020-2025. AHY terpilih secara aklamasi pada Kongres V di JCC Senayan, Jakarta, Maret 2020. Kubu AHY kemudian menganggap KLB yang digelar di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional. Ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Demokrat mewajibkan KLB harus seizin Ketua Majelis Tinggi, SBY.

Menteri Hukum dan HAM saat itu Yasonna Laoly menyatakan tak bisa menerima pendaftaran. Sebab sejumlah dokumen yang diajukan tak lengkap. Kubu Moeldoko lalu mengajukan berbagai gugatan baik ke Kementerian Hukum dan HAM maupun ke kubu AHY. Mereka menggugat AD/ART Demokrat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat soal KLB hanya bisa dilakukan seizin Ketua Majelis Tinggi.

Moeldoko juga menggugat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk membatalkan SK AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat hasil Kongeres Tahun 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun gugatan tersebut ditolak. Dengan penolakan ini maka kepengurusan Partai Demokrat versi AHY tetap menjadi yang diakui keabsahannya, sementara kubu Moeldoko tidak sah.

Tak mau menyerah, kubu Moeldoko kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) SK Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang kepengurusan Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA) pada 15 Mei 2023. Mereka mengklaim memiliki 4 bukti baru atau novum yang akan mereka ajukan pada tingkat PK.

Pada Kamis, 10 Agustus 2023, MA resmi menolak PK yang diajukan oleh Moeldoko terhadap SK Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly tentang kepengurusan Partai Demokrat. “Amar Putusan Tolak. Tanggal Putus Kamis, 10 Agustus 2023,” demikian bunyi amar putusan MA dikutip Antara. “Status, perkara telah diputus, sedang dalam proses minutasi oleh majelis.”

AHY melanjutkan kepemimpinannya di Demokrat. Demokrat yang dipimpin oleh AHY berada di luar pemerintahan selama hampir 10 tahun Jokowi menjabat sebagai Presiden. Belakangan Demokrat bergabung dengan partai pendukung yang mengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024. AHY kemudian diangkat menjadi Menteri ATR dan menjadi sekubu dengan Moeldoko selaku KSP di Kabinet Indonesia Maju.

Selanjutnya Sri Mulyani salaman dengan Prabowo dan makan siang gratis masuk APBN 2025

• 1
• 2
• Selanjutnya