TEMPO.CO, Surabaya - Dua partai politik berbasis warga Nahdlatul Ulama, yakni Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa berbeda sikap dalam mencermati perkembangan politik pascapemilu presiden. PPP membuka diri bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sandiaga Uno.

Dalam Pilpres 2024, PPP bergabung bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Hanura, hingga Partai Perindo. Ketiganya membangun kerja sama politik untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.

"Pandangan pribadi saya kita pasti akan sangat terhormat untuk diajak membangun bangsa karena sesuai dengan nama partainya, partai persatuan untuk persatuan Indonesia dan pembangunan harus ikut aktif dalam membangun bangsa,” kata Sandi, yang juga Menteri Ekonomi Kreatif dan Pariwisata, ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 26 Februari 2024.

Kendati demikian, Sandi mengatakan sampai saat ini belum ada tawaran untuk masuk pemerintahan Prabowo-Gibran. Eks Politikus Gerindra itu mengatakan fokus kerja. “Itu prerogatif di pemerintah, presiden yang terpilih,” kata Sandiaga.

Adapun PKB belum menyatakan resmi bakal bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. PKB yang bersama-sama NasDem dan PKS mendukung Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar berupaya mengegolkan penggunaan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu.

Meski demikian Koalisi Perubahan masih menunggu inisiatif PDIP untuk menggulirkan hak angket tersebut. "Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa. Karena kita belum melihat ada acuan itu di DPR dan sebagainya," ucap Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid, Kamis pekan lalu, 22 Februari 2024.

Pengamat politik dari Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (Unusa) Kacung Marijan mengatakan saat ini sikap resmi PPP dan PKB belum sepenuhnya dapat diraba, apakah kelak memutuskan di dalam atau di luar pemerintahan.

Menurut Kacung menilai sikap dua parpol berbasis warga Nahdliyin itu masih prematur. “Karena dinamika politik ke depan ini masih bisa berubah-ubah. Yang jelas tidak ada kawan dan lawan abadi,” ujar Kacung yang juga Wakil Rektor Unusa saat dihubungi, Selasa, 27 Februari 2024.

Kacung berujar wujud dinamika politik yang masih terjadi ialah bahwa betapa dulu PDIP dan PKS sulit dibayangkan bisa bersatu, nyatanya sekarang sama-sama mendukung angket. Sehingga, kata Kacung, bisa saja nantinya PKB bergabung dalam pemerintahan.

“Bagaimana pun Muhaimin punya hubungan baik yang terjalin sejak lama dengan Prabowo meskipun sempat renggang saat pemilu kemarin,” kata Kacung.

Kacung menuturkan Prabowo telah mengatakan ingin merangkul semua kekuatan politik. Sehingga, kata dia, bila PPP dan PKB bersedia bergabung, maka pemerintahan Prabowo-Gibran semakin kuat. “Dua-duanya sama-sama diperlukan oleh pemerintah karena punya basis massa warga NU,” kata Kacung.

Namun kalau melihat kekuatan, PKB lebih diperhitungkan ketimbang PPP karena jumlah perolehan suaranya dalam pemilu mencapai 10 persen. “Kalau dukungan koalisi di parlemen, dengan PKB tentu lebih kuat,” kata Kacung.

Pilihan Editor: Ganjar Pranowo Klaim PDIP dan PPP Kompak Ajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024