TEMPO.CO, Jakarta - Gerakan Aksi Rakyat Gugat Pemilu 2024 mendeklarasikan maklumat untuk memprotes dugaan kecurangan pemilu yang diduga melibatkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Mereka menuntut pemakzulan Presiden Jokowi sebagai buntut dari kecurangan ini.

Dalam maklumat itu, Gerakan Aksi menyatakan kecewa dengan Jokowi yang dinilai tak mampu menyelenggarakan pemilu dengan netral, jujur dan adil. Mereka pun menolak pemilu curang pada 14 Februari 2024, menuntut semua pihak yang terlibat kecurangan ditangkap dan diadili, dan menuntut memecat semua Komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

Takhanya itu, mereka menyatakan mendukung aksi mahasiswa menegakkan demokrasi. Mereka juga mendesak DPR menggulirkan hak angket dan memakzulkan Jokowi.

Cepi Budi Muliawan, perwakilan Gerakan Aksi, menyatakan aspirasi utamanya adalah memprotes kecurangan Pemilu 2024. Menurut dia, kecurangan pemilu tak hanya merugikan pasangan calon, fraksi politik, hingga partai. Dia mengatakan kecurangan pemilu telah merugikan rakyat luas. "Inilah dasar gerakan kami," ujar Cepi saat ditemui di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Sabtu, 24 Februari 2024.

Indikasi kecurangan itu, Cepi menilai tidak hanya muncul secara administratif ataupun normatif seperti biasa terjadi dalam pemilu. Dia menyatakan kecurangan ini merupakan kecurangan politik. Kecurangan politik, menurut Cepi, tidak hanya sebatas administrasi, tetapi melibatkan abuse of power atau penyakahgunaan kewenngan.Baik itu keewenangan dalam urusan teknis atau kekuasaan," kata Cepi.

Cepi menilai, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang seharusnya menjadi pelaksana sekaligus wasit pemilu justru terlibat dalam kecurangan itu. Dia juga menyinggung keterlibatan para kepala desa dan para penjabat kepala daerah dalam pemilu.

"Ini bukan hanya sekadar kecurangan administratif. Ini sudah kecurangan politik," kata Cepi. Dia mengatakan tak mempedulikan siapa yang diuntungkan dari kecurangan itu. Yang jelas, dia menilai kecurangan pemilu telah merugikan rakyat Indonesia.

Atas dasar kecurangan itu, Cepi menuntut pemakzulan Jokowi. Dia menilai kecurangan pemilu disebabkan oleh haus kuasa orang nomor satu di Indonesia itu. Dia menilai kehausan akan kekuasaan membuat Jokowi hirau dengan nepotisme dan etika.

"Masalah setelah pemakzulan mau ada pemilu ulang atau apa pun yang dipilih oleh stakeholder bangsa ini, silakan," ujar Cepi. Menurut Cepi, pemakzulan merupakan solusi, bukan lagi pilihan.

Pilihan Editor: TKN Ungkap Alasan Jokowi Terlibat Pembentukan Kabinet dan Penyusunan Kebijakan Prabowo-Gibran