TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Istana Negara, pada Rabu, 21 Februari 2024. Hadi ingin menjaga fokus pada kondusifitas pasca penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024.

Dalam keterangan pers di Istana, Hadi mengatakan dia sudah berkonsultasi mengenai keadaan negara pasca pemilu dengan Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Hadi meminta suasana kondusif terus terjaga.

“Saya segera melaksanakan konsolidasi dengan lembaga kementerian terkait untuk tetap menjaga kondisi yang saat ini sangat baik," kata Hadi, yang juga eks Panglima TNI.

Hadi menggantikan Mahfud Md yang mengundurkan diri dan diberhentikan secara resmi pada 2 Februari 2024. Mahfud adalah Calon Wakil Presiden dari kandidat Presiden Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo.

Sebelum menjabat Menkopolhukam, Hadi bertugas sebagai Menteri ATR/BPN. Kursi kosong Menteri ATR yang ditinggalkan Hadi, kemudian diisi oleh Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum Partai Demokrat.

Setelah Pemilu yang digelar pada 14 Februari 2024, Pemerintah menghadapi tantangan politik berupa wacana hak angket yang digulirkan oleh PDIP. Partai Banteng masih di pemerintahan. Namun arah dukungan Jokowi yang dianggap condong ke Capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, membuat hubungan Istana dan Teuku Umar disebut-sebut makin berjarak.

Sebelumnya Ganjar mengusulkan partai pendukungnya di DPR untuk menggulirkan hak angket. Ganjar menilai dugaan kecurangan pada pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mesti disikapi.

Anies Baswedan, Capres dari Koalisi Perubahan mengatakan tiga partai pengusungnya dari Koalisi Perubahan siap menggunakan hak angket di DPR untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024. Tiga partai tersebut adalah NasDem, PKB, dan PKS.

PDIP juga menyatakan menolak penggunaan Sirekap dalam mencatat perolehan suara. Mereka menolak penundaan rekapitulasi suara di tingkat kecamatan.

Ketika ditanya soal hak angket dan penolakan PDIP atas sirekap, Hadi menyerukan supaya terus menjaga kondusifitas dan persatuan bangasa. Dia tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai ini.

“Ya itu kan asumsi. Nanti dulu saja ya. Saya kira hal itu masih jauh, nanti saja kalau sudah ada laporan itu,” kata Hadi usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, pada Rabu, 21 Februari 2024.

“Pilihan boleh beda namun persatuan dan kesatuan bangsa tetap harus dijaga,” kata mantan Panglima TNI itu.

Mengenai prioritas kerja lain seperti masalah Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Hadi mengatakan sudah membuat skema sendiri. “Kita tunggu saja ya,” katanya.

Sementara Jokowi mengatakan sudah menitipkan beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban kepada Hadi. “Juga berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” kata Presiden di Istana Negara pada Rabu, tanpa memberikan rincian.

DANIEL A. FAJRI


Pilihan Editor: Mahfud Md Kritik Kekacauan Sirekap KPU Hingga Perlu Lakukan Audit Digital Forensik, Ini Artinya